KUMALANEWS.ID, KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) masih mengkaji skema penyelesaian kewajiban pembayaran yang berpotensi menjadi beban utang daerah. Hingga saat ini, besaran kewajiban tersebut belum dapat dipastikan karena masih menunggu perhitungan menyeluruh terhadap hak keuangan daerah serta penyesuaian dengan kemampuan anggaran.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, mengatakan penentuan skema penyelesaian kewajiban tersebut harus mempertimbangkan sejumlah aspek. Mulai dari total pembayaran yang belum terealisasi hingga kemampuan fiskal daerah dalam menghadapi tahun anggaran berikutnya.
Menurutnya, kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun mendatang juga akan menjadi dasar pertimbangan pemerintah daerah dalam menentukan langkah penyelesaian. Termasuk kemungkinan menggunakan pembiayaan tambahan atau mengoptimalkan anggaran yang tersedia.
“Kalau dalam pandangan saya, mudah-mudahan tidak sampai berutang lagi. Minimal pada pergeseran anggaran sudah bisa kita selesaikan,” ujar Sunggono, Minggu (15/11/2026).
Ia menjelaskan, informasi mengenai potensi utang daerah yang mencapai Rp500 miliar hingga Rp600 miliar masih berupa perkiraan. Angka tersebut belum bisa dijadikan acuan pasti karena pemerintah daerah masih harus menghitung besaran hak keuangan yang seharusnya diterima dari pemerintah pusat.
Sunggono mengilustrasikan, apabila daerah memiliki hak keuangan sebesar Rp100 ribu, tetapi yang disalurkan pemerintah pusat hanya Rp60 ribu, maka terdapat selisih Rp40 ribu yang belum terpenuhi. Selisih inilah yang perlu diperhitungkan sebagai bagian dari kewajiban pembayaran daerah.
“Jadi, kita belum tahu apakah Rp600 miliar, Rp500 miliar, atau berapa pun. Itu tergantung dari berapa hak kita yang sebenarnya,” jelasnya.
Selain memperhitungkan selisih penyaluran hak keuangan dari pemerintah pusat, Pemkab Kukar juga akan melakukan pendataan terhadap kegiatan pemerintahan yang telah selesai dilaksanakan pada akhir tahun anggaran, tetapi pembayarannya belum dapat direalisasikan.
Kondisi tersebut mengharuskan pemerintah daerah melakukan verifikasi dan penghitungan secara menyeluruh agar seluruh kewajiban dapat teridentifikasi dengan tepat. Dengan demikian, besaran utang yang nantinya ditetapkan benar-benar berdasarkan kondisi riil, bukan sekadar perkiraan.
Sunggono menegaskan, setiap kebijakan penyelesaian kewajiban pembayaran harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Pemerintah tidak ingin langkah yang diambil justru menimbulkan tekanan baru terhadap APBD maupun mengganggu pembiayaan program pembangunan dan pelayanan publik.
Pemkab Kukar berharap seluruh kewajiban tersebut dapat diselesaikan melalui pengaturan anggaran, termasuk memanfaatkan momentum pergeseran anggaran. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi potensi penambahan beban utang tanpa harus mengambil kebijakan pembiayaan baru.
Kepastian mengenai total kewajiban pembayaran nantinya akan menjadi dasar bagi Pemkab Kukar dalam menentukan skema penyelesaian. Pemerintah daerah pun berupaya agar proses tersebut tetap berjalan dengan mempertimbangkan keseimbangan fiskal serta keberlanjutan program pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara.
ADV Diskominfo Kutai Kartanegara Pewarta : Indirwan Editor : Rudy M @2026

















