KUMALANEWS.ID, KUTAI KARTANEGARA – Ratusan mahasiswa, organisasi mahasiswa Cipayung, dan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Kukar Menggugat menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD Kutai Kartanegara, Senin (1/9/2025).
Aksi ini bertujuan menyampaikan sejumlah tuntutan terkait pendidikan, kesejahteraan, hingga pengawasan kebijakan publik.
Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani, beserta seluruh unsur pimpinan DPRD, Kapolres Kukar Khairul Basyar, dan Dandim 0906 Kukar Letkol CZI Damai Adi Setiawan hadir langsung untuk menerima aspirasi para peserta aksi.
Jenderal Lapangan aksi, Wawan Ahmad, menjelaskan bahwa tuntutan yang disampaikan telah melalui kajian mendalam.
“Dalam aksi hari ini, kami membawa beberapa tuntutan, antara lain menolak RUU KUHAP, menghapus tunjangan DPR, meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidikan, serta menghentikan praktik oligarki politik dan kejahatan ekologis,” ujarnya.
Wawan menambahkan, tuntutan terkait tunjangan DPR tidak hanya bersifat lokal, tetapi juga terkait isu nasional.
“Kalau di pusat terealisasi, otomatis berdampak ke daerah. Kami akan terus mengawal hal ini, karena ini juga menjadi harapan masyarakat dan mahasiswa,” katanya.
Selain itu, isu tambang ilegal juga menjadi sorotan utama aksi ini.
“Masalah tambang ilegal jelas merugikan negara dan daerah. Mereka tidak bayar pajak dan merusak jalan, kerugian ditanggung masyarakat. Kami berharap aparat tegas dan berani mengawal persoalan ini,” kata Wawan.
Ia menegaskan, jika tuntutan tidak direalisasikan, Aliansi Kukar Menggugat siap menggelar aksi lanjutan dengan massa lebih besar, termasuk ke Samarinda.
Menanggapi aksi ini, Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani menyatakan apresiasi penuh terhadap kehadiran mahasiswa dan masyarakat.
“Kami menyambut positif kedatangan mereka. Aspirasi yang disampaikan 100 persen, bahkan 1000 persen, adalah persoalan nyata yang memang sedang kami perjuangkan,” ujarnya.
Ahmad Yani menegaskan, DPRD akan menindaklanjuti seluruh aspirasi yang berada dalam kewenangan daerah.
“Kalau terkait kebijakan daerah yang bisa kami eksekusi langsung, 100 persen akan segera ditindaklanjuti. Untuk urusan pusat, kami koordinasikan dengan pemerintah pusat dan DPR RI,” jelasnya.
Ia menambahkan, khusus untuk program beasiswa dan kuota pendidikan, DPRD Kukar mendukung sepenuhnya tanpa pemotongan atau pengurangan.
“Ini menyangkut belanja publik yang langsung dirasakan masyarakat. Aspirasi yang bisa kami eksekusi akan segera dijalankan,” kata Ahmad Yani.
Kesepakatan antara DPRD Kukar dan Aliansi Kukar Menggugat ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh 45 anggota DPRD.
“Kami bersama mahasiswa akan memfasilitasi dan memastikan aspirasi ini bisa diimplementasikan. Masyarakat dan mahasiswa tidak perlu ragu atau pesimis, karena DPRD hadir untuk mandat dari masyarakat,” tegasnya.
Aksi damai yang berlangsung tertib ini menegaskan pentingnya dialog konstruktif antara masyarakat, mahasiswa, dan lembaga legislatif dalam membangun kebijakan yang berpihak pada rakyat.
Pewarta : M. Fikri Khairi Editor : Fairuzzabady
