KUMALANEWS.ID, SAMARINDA — Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Kepala Daerah, Abdul Rohim, menyoroti kualitas pertumbuhan ekonomi Kota Samarinda dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pembahasan LKPJ Tahun Anggaran 2025. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Utama Lantai 2 DPRD Kota Samarinda, Rabu (22/4/2026), dengan menghadirkan sejumlah perangkat daerah terkait.
RDP tersebut membahas berbagai indikator strategis, mulai dari laju pertumbuhan ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, rasio gini, hingga kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB. Pembahasan difokuskan pada upaya memastikan arah pembangunan ekonomi yang inklusif, sebagaimana tertuang dalam RPJMD.
Dalam keterangannya kepada awak media, Abdul Rohim mengakui bahwa laju pertumbuhan ekonomi Samarinda tergolong tinggi, bahkan menjadi salah satu yang tertinggi di Kalimantan Timur. Namun, ia mengingatkan bahwa tingginya angka pertumbuhan belum tentu mencerminkan kondisi ekonomi yang sehat.
“Memang laju pertumbuhan ekonomi kita cukup tinggi, bahkan termasuk yang tertinggi di Kaltim. Tapi yang ingin kita pastikan adalah, apakah pertumbuhan ini benar-benar sehat,” ujarnya.
Dari hasil pembahasan, diketahui bahwa struktur ekonomi Samarinda masih didominasi oleh tiga sektor utama, yakni konstruksi, perdagangan besar, dan pertambangan. Kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan kerentanan jika tidak segera diantisipasi.
“Kalau hanya ditopang dua atau tiga sektor, itu artinya kita rentan. Ketika sektor-sektor tersebut terkena tekanan, ekonomi kita bisa langsung terdampak signifikan,” jelasnya.
Abdul Rohim menekankan pentingnya pemerataan kontribusi antar sektor guna menciptakan fondasi ekonomi yang lebih kuat. Ia mendorong agar sektor lain seperti UMKM, pariwisata, pertanian, serta perdagangan skala kecil dapat tumbuh dan berkontribusi lebih besar.
“Harus ada distribusi yang lebih merata. Jangan sampai ada sektor yang kontribusinya sampai dua puluh persen lebih, sementara sektor lain hanya di angka enam atau tujuh persen. Kesenjangan ini terlalu jauh,” tegasnya.
Selain itu, ia juga menyoroti tingkat kemandirian fiskal daerah yang dinilai masih belum optimal. Ketergantungan terhadap pajak daerah sebagai sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) dianggap berisiko apabila terjadi perlambatan ekonomi.
“PAD kita sebagian besar berasal dari pajak daerah. Sementara dari retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah masih kecil. Ini juga rentan. Ketika ekonomi terganggu dan wajib pajak menurun kemampuannya, PAD bisa langsung turun drastis,” ungkapnya.
Melalui evaluasi ini, DPRD Samarinda berharap pemerintah daerah tidak hanya mengejar capaian angka pertumbuhan semata, tetapi juga memperkuat struktur ekonomi agar lebih berkelanjutan dan tahan terhadap gejolak.
“Jangan sampai angka-angka besar ini justru meninabobokan kita, padahal di balik itu ada kerentanan yang harus segera dibenahi,” pungkasnya.
RDP tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah, di antaranya Kepala Bagian Pemerintahan, Kepala Baperida, Kepala Bagian Ekonomi, Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian, Kepala Dinas Perdagangan, Kepala Bapenda, Kepala BPKAD, serta Kepala Dinas Pariwisata Kota Samarinda.
Pewarta : Yana Ashari Editor : Fairuzzabady @2026
