KUMALANEWS.ID, SAMARINDA – Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda Iswandi menegaskan penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) harus menjadi salah satu prioritas pembangunan ekonomi daerah. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari tingginya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menjaga daya beli masyarakat, memperkuat pelaku usaha kecil, serta menciptakan ekosistem ekonomi kerakyatan yang sehat dan berdaya saing.
Pernyataan tersebut disampaikan Iswandi saat ditemui awak media di ruang kerjanya, Rabu (29/7/2026). Ia mengatakan, UMKM memiliki peran strategis sebagai penggerak ekonomi lokal karena mampu menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menjaga perputaran ekonomi di tingkat daerah.
“UMKM harus menjadi penggerak utama ekonomi daerah,” ujar Iswandi.
Ia menilai pemerintah daerah perlu menghadirkan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi secara makro, tetapi juga memberikan dampak langsung kepada pelaku usaha kecil. Menurutnya, pasar rakyat harus tetap menjadi pusat aktivitas ekonomi yang sehat, kompetitif, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan harga yang terjangkau.
Iswandi menegaskan, pelaku UMKM tidak boleh hanya diposisikan sebagai penerima bantuan sosial. Sebaliknya, mereka harus didorong menjadi pelaku usaha yang produktif, mandiri, dan memiliki daya saing melalui berbagai program pemberdayaan yang berkelanjutan.
Salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian, lanjutnya, adalah kemudahan akses terhadap permodalan dan pembiayaan usaha. Selain itu, pelaku UMKM juga membutuhkan pendampingan dalam pengelolaan keuangan, manajemen usaha, hingga penyusunan strategi bisnis agar mampu berkembang dan bertahan di tengah persaingan.
Menurut Iswandi, transformasi digital juga menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan. Pemanfaatan platform digital dan e-commerce dinilai mampu memperluas jangkauan pemasaran produk lokal hingga ke tingkat regional maupun nasional.
“Digitalisasi menjadi kunci agar UMKM Samarinda semakin kompetitif,” katanya.
Selain mendorong digitalisasi, Komisi II DPRD Kota Samarinda juga meminta pemerintah daerah mempercepat proses sertifikasi halal, Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), izin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta peningkatan kualitas desain dan kemasan produk. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen sekaligus membuka peluang produk UMKM masuk ke pasar modern.
Ia juga berharap pemerintah daerah memberikan ruang yang lebih luas bagi produk-produk lokal melalui kebijakan belanja pemerintah serta memperkuat kemitraan dengan sektor swasta. Dengan demikian, produk UMKM Samarinda memiliki pasar yang lebih besar dan mampu bersaing dengan produk dari daerah lain.
Iswandi menegaskan, keberhasilan program pemberdayaan UMKM tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi harus tercermin dari meningkatnya omzet pelaku usaha, bertambahnya lapangan kerja, serta meningkatnya kontribusi UMKM terhadap perekonomian Kota Samarinda.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD, Komisi II akan terus mengawal pelaksanaan program pemberdayaan UMKM agar berjalan tepat sasaran, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami ingin anggaran benar-benar menghasilkan peningkatan usaha masyarakat, bukan sekadar terserap secara administratif. UMKM harus naik kelas karena menjadi salah satu penggerak utama ekonomi Kota Samarinda,” tegas Iswandi.
Melalui penguatan akses permodalan, peningkatan kapasitas pelaku usaha, percepatan digitalisasi, hingga perluasan akses pasar, Komisi II DPRD Kota Samarinda berharap UMKM semakin berkembang, mampu menciptakan lapangan kerja baru, serta menjadi pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Kota Tepian.
ADV DPRD Kota Samarinda Pewarta : Yana Ashari Editor : Fairuzzabady @2026
