KUMALANEWS.ID, KUTAI KARTANEGARA – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, meminta seluruh pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, dan pengawas yang baru dilantik untuk memperkuat komunikasi publik serta meningkatkan keterbukaan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar.
Menurutnya, kemampuan aparatur dalam menyampaikan informasi secara jelas dan terbuka menjadi salah satu faktor penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Karena itu, setiap organisasi perangkat daerah (OPD) diminta lebih aktif menjelaskan program, kebijakan, hingga pelayanan publik kepada masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Aulia saat melantik sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Kukar di Pendopo Odah Etam, Jumat (6/11/2026). Dalam kesempatan itu, ia juga mengingatkan para pejabat agar segera beradaptasi dan menjalankan tanggung jawab sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
Aulia menegaskan, jabatan yang diberikan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Para pejabat yang baru dilantik diharapkan tidak membutuhkan waktu terlalu lama untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja, membangun koordinasi, serta memberikan arah yang jelas kepada jajaran di bawahnya.
Ia juga meminta proses serah terima jabatan segera dilaksanakan agar tidak menghambat pelaksanaan tugas pemerintahan. Terlebih, pemerintah daerah tengah memasuki tahapan persiapan dan finalisasi penyusunan anggaran yang membutuhkan ketelitian serta keselarasan program antar-OPD.
Menurutnya, setiap OPD harus cermat menyusun program berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing, sekaligus menyesuaikannya dengan arah pembangunan daerah dalam visi Kukar Idaman Terbaik.
Selain itu, Aulia menyoroti hasil survei tingkat kepuasan masyarakat terhadap Pemkab Kukar yang berada di angka 64 persen. Hasil tersebut, katanya, perlu menjadi bahan evaluasi bagi seluruh jajaran pemerintah untuk mengidentifikasi berbagai persoalan yang memengaruhi penilaian publik.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah belum optimalnya komunikasi aparatur dalam menjelaskan kebijakan pemerintah, termasuk keterbatasan pembiayaan dan mekanisme pelaksanaan program. Padahal, pemahaman masyarakat terhadap kebijakan sangat bergantung pada informasi yang disampaikan secara utuh dan mudah dipahami.
Aulia mencontohkan polemik bantuan dana RT yang sempat menjadi perbincangan masyarakat. Ia menjelaskan, alokasi Rp150 juta untuk setiap RT dibagi dalam tiga tahap, masing-masing Rp50 juta untuk periode empat bulan. Namun, informasi yang tidak tersampaikan secara lengkap membuat sebagian masyarakat menganggap bantuan tersebut hanya sebesar Rp50 juta.
“Komunikasi seperti ini harus dimiliki aparatur. Masyarakat membutuhkan penjelasan yang utuh mengenai kebijakan pemerintah,” ujarnya.
Ia juga meminta para pejabat belajar dari pelaksanaan program pemerintah pusat. Menurutnya, tingkat kepuasan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh besaran anggaran dan manfaat kebijakan, tetapi juga kualitas tata kelola serta kemampuan pemerintah menyampaikan program agar dapat dipahami dan dirasakan masyarakat.
Karena itu, Aulia mendorong seluruh OPD membangun pola komunikasi yang lebih terbuka, termasuk memperkuat hubungan dengan insan pers. Ia menilai wartawan merupakan mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan informasi mengenai kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan publik.
“Setiap OPD harus media friendly. Ini bukan zamannya lagi menghindari wartawan. Kita harus menyampaikan informasi dengan baik dan didukung data yang benar,” tegasnya.
Bahkan, Aulia berharap mulai 2027 setiap OPD memiliki perencanaan komunikasi publik yang lebih terarah. Salah satu target yang didorong adalah penyampaian minimal dua berita dalam satu minggu untuk setiap OPD, dengan tetap mengedepankan akurasi data dan kesesuaian informasi dengan kondisi di lapangan.
Ia menambahkan, keterbukaan informasi merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Di era keterbukaan saat ini, aktivitas pemerintah semakin mudah dipantau publik sehingga setiap kebijakan maupun tindakan aparatur akan menjadi perhatian masyarakat.
Aulia juga mengingatkan bahwa citra pemerintah daerah tidak hanya ditentukan oleh kepala daerah, melainkan dibentuk melalui perilaku seluruh aparatur, terutama mereka yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Termasuk jajaran unit pelaksana teknis (UPT) yang menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan.
“Penilaian masyarakat terhadap Pemkab Kukar bukan hanya ditentukan oleh kepala daerah, tetapi juga bagaimana seluruh aparatur bertindak di lapangan,” jelasnya.
Di akhir sambutannya, Aulia berharap para pejabat yang baru dilantik mampu segera beradaptasi, membangun komunikasi yang efektif, serta membentuk tim kerja yang solid di lingkungan masing-masing. Dengan koordinasi dan keterbukaan informasi yang semakin baik, seluruh program pemerintah diharapkan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia menegaskan, setiap pejabat memiliki peran penting dalam menggerakkan roda pemerintahan. Oleh sebab itu, amanah jabatan harus dijalankan secara maksimal demi meningkatkan kualitas pelayanan dan kepercayaan masyarakat terhadap Pemkab Kukar.
ADV Diskominfo Kutai Kartanegara Pewarta : Indirwan Editor : Rudy M @2026
