KUMALANEWS.ID, KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) terus mengupayakan percepatan realisasi anggaran dengan mengutamakan pemenuhan hak masyarakat, belanja wajib dan mengikat, serta program prioritas yang mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah.
Langkah tersebut dilakukan agar kewajiban pemerintah daerah terhadap masyarakat tetap terpenuhi, sekaligus memastikan program pembangunan yang telah direncanakan dapat berjalan di tengah kondisi penyerapan anggaran yang masih perlu ditingkatkan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, mengatakan percepatan realisasi anggaran masih menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Pasalnya, penyerapan anggaran, baik di tingkat pusat maupun daerah, hingga saat ini masih berada di bawah 60 persen.
Menurutnya, Bupati Kukar Aulia Rahman Basri bersama Wakil Bupati dan sejumlah jajaran terkait telah melakukan kunjungan ke beberapa kementerian, termasuk Kementerian Keuangan, untuk membahas upaya percepatan realisasi anggaran.
Upaya tersebut diharapkan dapat mendorong kelancaran pelaksanaan anggaran serta mendapat perhatian pemerintah pusat, sehingga program dan kewajiban pemerintah daerah dapat direalisasikan sesuai perencanaan.
“Pak Bupati dan Wakil Bupati bersama Kepala Bapenda telah melakukan kunjungan ke sejumlah kementerian, termasuk Kementerian Keuangan. Kami berharap realisasi anggaran bisa segera dipercepat,” ujar Sunggono, Jumat (6/11/2026).
Ia menjelaskan, dalam pengelolaan anggaran, Bupati telah memberikan arahan agar seluruh perangkat daerah mendahulukan pemenuhan hak-hak masyarakat. Prioritas tersebut mencakup pembayaran insentif bagi kader Posyandu, ketua RT, serta pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan.
Menurut Sunggono, mereka memiliki peran penting dalam mendukung pelayanan publik di lingkungan masing-masing. Karena itu, hak berupa insentif yang telah menjadi kewajiban pemerintah daerah harus diupayakan agar tidak tertunda.
“Prioritas pertama adalah memenuhi hak masyarakat, seperti insentif kader Posyandu, RT, dan pihak yang mendukung pelayanan kesehatan,” jelasnya.
Selain pemenuhan hak masyarakat, belanja wajib dan mengikat juga menjadi perhatian utama. Komponen tersebut meliputi pembayaran gaji dan tunjangan pegawai yang harus dipenuhi sesuai ketentuan sebagai bagian dari kewajiban pemerintah daerah.
“Belanja wajib dan mengikat, termasuk gaji serta tunjangan pegawai, juga harus kita penuhi,” katanya.
Prioritas berikutnya adalah anggaran yang berkaitan dengan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Sunggono menegaskan, pemenuhan standar pelayanan dasar tersebut merupakan amanat pemerintah pusat yang harus dilaksanakan oleh setiap pemerintah daerah.
Dengan demikian, kebutuhan anggaran untuk sektor-sektor pelayanan dasar tetap menjadi perhatian dalam menentukan langkah realisasi belanja daerah. Pemerintah tidak ingin keterbatasan maupun penyesuaian anggaran berdampak pada pemenuhan layanan dasar yang dibutuhkan masyarakat.
“Program yang berkaitan dengan Standar Pelayanan Minimal juga harus dipenuhi karena merupakan amanat pemerintah pusat,” tegasnya.
Di samping kewajiban rutin pemerintahan, Pemkab Kukar tetap memberikan perhatian terhadap program-program yang mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah. Program tersebut dinilai penting karena menjadi bagian dari arah pembangunan daerah yang telah ditetapkan.
Sunggono menyebutkan, kegiatan yang berkaitan langsung dengan target pembangunan dalam visi dan misi kepala daerah juga masuk dalam daftar prioritas utama. Karena itu, setiap perangkat daerah diminta menyusun dan mengelola anggaran secara cermat agar program yang telah direncanakan tetap dapat dilaksanakan.
“Anggaran untuk mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah juga menjadi salah satu prioritas utama,” ungkapnya.
Ia memastikan, Pemkab Kukar tetap konsisten menjalankan arahan tersebut dalam menentukan prioritas penggunaan anggaran. Seluruh perangkat daerah diharapkan dapat menyesuaikan pelaksanaan program dengan kemampuan keuangan daerah, tanpa mengabaikan kewajiban pemerintah kepada masyarakat.
Melalui langkah tersebut, percepatan realisasi anggaran diharapkan tidak hanya berorientasi pada tingginya serapan belanja, tetapi juga memastikan penggunaan anggaran tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kukar.
“Alhamdulillah, sampai hari ini kami tetap konsisten. Pemenuhan hak-hak masyarakat menjadi prioritas yang terus kami upayakan,” pungkas Sunggono.
ADV Diskominfo Kutai Kartanegara Pewarta : Indirwan Editor : Rudy M @2026
