KUMALANEWS.ID, KUTAI KARTANEGARA – Dalam diskusi politik yang berlangsung pada 13 April 2024, Aulia Rahman Basri calon Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), memberikan tanggapan terkait beberapa isu penting yang sedang dihadapi oleh Kabupaten Kutai Kartanegara, termasuk tambang ilegal, angka kemiskinan, serta penggunaan tenaga kerja dari luar daerah dalam proyek Pertamina.
Menanggapi masalah tambang ilegal yang masih marak di Kutai Kartanegara, Aulia Rahman Basri menjelaskan bahwa penyebab utama fenomena itu adalah adanya kesenjangan regulasi serta kewenangan yang terbatas dari pemerintah daerah untuk menindak tambang ilegal.
Meskipun begitu, Aulia Rahman Basri menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki peran penting dalam membangun komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait.
“Kami mengadvokasi untuk munculnya investasi baru dan terbarukan di daerah yang rawan tambang illegal,” ujarnya.
Lebih lanjut Aulia Rahman Basri mengemukakan bahwa, pendekatan yang diambil adalah dengan mengalihfungsikan bekas area tambang untuk pembangunan pusat-pusat pertanian, seperti kebun jagung dan peternakan sapi, yang dapat melibatkan masyarakat lokal.
Dimana program tersebut diharapkan dapat mengurangi potensi kegiatan tambang ilegal yang merugikan lingkungan.
Terkait angka kemiskinan, Aulia Rahman Basri mengakui bahwa meskipun angka kemiskinan ekstrem di Kutai Kartanegara telah mencapai angka 0%, namun masih terdapat kesenjangan antara kondisi masyarakat dan standar yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Aulia Rahman Basri juga menyebutkan bahwa, kriteria kemiskinan BPS, seperti ketersediaan jamban yang sesuai standar, sering kali tidak mencerminkan kenyataan sosial di lapangan.
“Gap-nya di situ. Kami sudah berupaya melakukan perbaikan, seperti membangun jamban komunal, namun perbedaan kriteria inilah yang menyebabkan kesulitan dalam penanggulangan kemiskinan,” jelasnya.
Aulia Rahman Basri juga memberikan tanggapan terkait proyek kilang Pertamina di Kutai Kartanegara yang memperkerjakan tenaga kerja dari luar daerah.
Untuk itu, ia menegaskan bahwa seluruh aktivitas yang berkaitan dengan pembangunan kilang tersebut harus melibatkan tenaga kerja lokal.
“Saya sepakat bahwa jika kilang itu dibangun di Kutai Kartanegara, maka semua aktivitas, termasuk penggunaan tenaga kerja, harus dilakukan di Kutai Kartanegara,” tegas Aulia Rahman Basri.
Tak hanya itu, Aulia Rahman Basri juga berkomitmen untuk mengadvokasi pihak Pertamina dan SKK Migas agar tenaga kerja yang dibutuhkan dapat dipenuhi oleh warga lokal melalui program Kukar Siap Kerja.
“Pemerintah harus memastikan bahwa kompetensi yang dibutuhkan oleh pemberi kerja dapat dipenuhi oleh pemuda Kutai Kartanegara, melalui pelatihan dan sertifikasi yang sesuai dengan kebutuhan industry,” pungkasnya.
