KUMALANEWS.ID, PENAJAM – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus berupaya meningkatkan kualitas layanan Uji Kendaraan Bermotor (KIR) pada awal tahun depan. Hal itu dilakukan guna menekan angka kecelakaan lalu lintas dan memastikan semua kendaraan yang beroperasi di wilayah tersebut layak jalan.
Sekretaris Dinas Perhubungan (Dishub) PPU, Andy Sunra Satriadi Sumaryo mengungkapkan bahwa Dishub PPU tengah berupaya melengkapi fasilitas pengujian, khususnya untuk kendaraan tangki.
“Kami belum memiliki peralatan yang memadai untuk menguji kendaraan tangki, sehingga saat ini yang kami lakukan hanya uji KIR untuk mobil-mobil biasa,” terangnya, Senin (30/9/2024)
Baca juga Pj Bupati PPU Muhammad Zainal Arifin Minta ASN Tingkatkan Pelayanan dan Jaga Netralitas Jelang Pilkada https://kumalanews.id/2024/09/29/pj-bupati-ppu-muhammad-zainal-arifin-minta-asn-tingkatkan-pelayanan-dan-jaga-netralitas-jelang-pilkada/
Lebih lanjut Andy Sunra Satriadi Sumaryo mengemukakan bahwa, kendala lain yang dihadapi Dishub PPU adalah keterbatasan sumber daya manusia, terutama tenaga penguji bersertifikasi PPNS.
Namun, Andy Sunra Satriadi Sumaryo pun optimistis pada awal 2025, Dishub PPU siap melakukan penindakan terhadap kendaraan yang tidak memenuhi standar keselamatan.
“Mulai Januari 2025, kami akan melakukan penertiban terhadap kendaraan-kendaraan yang tidak memiliki KIR, termasuk mobil tangki yang melintas di wilayah PPU,” tegasnya.
Dalam hal itu, Andy Sunra Satriadi Sumaryo menekankan bahwa pentingnya uji KIR sebagai upaya meningkatkan keselamatan di jalan. Saat ini, Dishub PPU juga telah menyiapkan tenaga penguji yang kompeten dengan sertifikasi PT 5 (Penguji Tingkat 5).
“Mulai Januari 2025, tidak ada lagi toleransi. Penindakan akan dilakukan secara tegas kepada kendaraan yang tidak memiliki KIR atau yang tidak memenuhi standar keselamatan,” tegasnya kembali.
Dengan peningkatan layanan uji KIR dan sumber daya manusia yang kompeten, Dishub PPU menargetkan terciptanya kondisi jalan raya yang lebih aman. Kendaraan yang tidak memenuhi standar keselamatan akan ditindak tegas, tanpa adanya pengecualian.(adv)
