KUMALANEWS.ID, KUTAI KARTANEGARA – Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rendi Solihin, menegaskan bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 tidak menambah agenda baru, khususnya di sektor infrastruktur.
Menurutnya, perubahan hanya bersifat pergeseran anggaran, sementara program yang telah dianggarkan tetap dijalankan.
“Jadi di perubahan tidak ada penambahan agenda kegiatan infrastruktur yang baru, semuanya cuma pergeseran dan yang paling ditunggu-tunggu untuk saya sendiri adalah beasiswa cair,” ujarnya, Selasa (30/9/2025) malam.
Rendi mengatakan, beasiswa daerah menjadi perhatian utama karena banyak mahasiswa yang menanti pencairan. Ia menyebut sekitar 4.000 mahasiswa penerima beasiswa Kukar masih menunggu, bahkan sebagian menghadapi kesulitan biaya hidup.
“Sudah banyak yang kosnya nunggak, ada yang belum bisa bayar full, dan banyak lainnya yang membutuhkan. Setelah DPA keluar, dana itu bisa segera dicairkan,” tambahnya.
Ia menegaskan bahwa secara garis besar, tidak ada kegiatan baru dalam APBD Perubahan 2025. Program yang sudah ditetapkan di APBD murni tetap berjalan, dengan beberapa penyesuaian teknis.
“Paling ada pergeseran beberapa kegiatan, tapi tidak merubah transisi dari kegiatan itu sendiri,” jelasnya.
Menanggapi catatan fraksi-fraksi DPRD, Rendi menyatakan sepakat dengan dorongan untuk menggali potensi daerah lebih dalam. Menurutnya, Kutai Kartanegara tidak boleh hanya bergantung pada pendapatan dari Dana Bagi Hasil (DBH).
“Kami sangat setuju, artinya potensi Kutai Kartanegara harus digali. Teman-teman DPRD punya inovasi yang baik sekali,” ujarnya.
“Mudah-mudahan kita bisa bekerja bersama untuk menggali potensi lainnya, bukan hanya yang sudah existing,” sambungnya.
Rendi juga menekankan pentingnya menghadirkan ide-ide baru untuk memperkuat pendapatan asli daerah (PAD).
“Bukan mengenai siapa orang yang diperusda atau berapa modalnya, tapi inovasi-inovasi baru yang kita butuhkan. Ide-ide cemerlang dari teman-teman DPRD juga sangat penting,” katanya.
Selain itu, Rendi mengingatkan bahwa kondisi keuangan Kukar ke depan akan terdampak oleh kebijakan pemerintah pusat terkait DBH. Jika sebelumnya perputaran uang di Kukar bisa lebih dari Rp10 triliun, ia memperkirakan tahun mendatang hanya sekitar Rp5 triliun.
“Kita sudah merasakan sekarang, apalagi tahun depan. Yang biasanya uang di Kukar berputar lebih dari 10 triliun, ini kita harus menghadapi 5 triliun,” ungkapnya.
“Pastinya setengahnya hilang. Dampaknya akan terasa pada perekonomian dan inflasi, karena itu rumus ekonomi,” pungkasnya.
Pewarta : M. Fikri Khairi Editor : Fairuzzabady
