KUMALANEWS.ID, SAMARINDA — DPRD Kota Samarinda menerima kunjungan kerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dalam rangka konsultasi terkait optimalisasi fungsi anggaran DPRD serta penyelarasan kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, Senin (27/10/2025). Pertemuan berlangsung di Ruang Wakil Ketua I DPRD Kota Samarinda, Lantai 1.
Kunjungan kerja tersebut diterima langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra, didampingi Anggota Komisi IV, Anhar. Kegiatan ini menjadi forum diskusi terbuka untuk berbagi pandangan mengenai penyusunan dan strategi efisiensi dalam pelaksanaan anggaran murni tahun 2026.
Dalam keterangannya kepada awak media, Samri menjelaskan bahwa kunjungan Banggar DPRD PPU bertujuan untuk berkonsultasi mengenai sejumlah isu krusial dalam pembahasan anggaran tahun 2026, termasuk kebijakan pemotongan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) yang saat ini tengah diberlakukan secara nasional.
“Kedatangan Banggar DPRD Penajam Paser Utara tadi untuk sharing masalah anggaran murni 2026, termasuk soal pemotongan TKD. Intinya kita sama-sama diminta untuk berhemat, mengencangkan ikat pinggang,” ujar Samri.
Ia menambahkan, kebijakan penghematan tersebut menuntut kreativitas pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan baru guna menutupi dampak pemotongan anggaran.
“Kita perlu kreatif dalam mencari anggaran untuk menutupi pemotongan TKD dari pusat. Harapan kami, pemerintah daerah bisa lebih inovatif menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tambahnya.
Lebih lanjut, Samri menilai masih banyak sektor potensial yang dapat dioptimalkan tanpa harus menaikkan pajak yang justru dapat membebani masyarakat. Salah satu di antaranya adalah peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta penataan sistem pengelolaan parkir di Kota Samarinda.
“Sektor parkir kalau dikelola maksimal, potensinya besar sekali. Pernah dihitung teman-teman Komisi II, bisa sampai Rp50 miliar per tahun, padahal saat ini masih di bawah Rp10 miliar,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti pentingnya reformasi dalam sistem pengelolaan parkir untuk menekan potensi kebocoran pendapatan daerah.
“Hampir semua masyarakat sadar membayar parkir, tapi persoalannya, apakah uang itu benar-benar sampai ke kas daerah? Ini yang harus kita benahi. Terlalu banyak kebocoran, dan itu potensi yang harus kita gali lagi,” tegasnya.
Pertemuan antara DPRD Samarinda dan DPRD PPU ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antarlembaga legislatif daerah dalam menyusun kebijakan anggaran yang efisien, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Reporter: Yana Editor : Awang @2025
