KUMALANEWS.ID, KUTAI TIMUR – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menunjukkan komitmen serius untuk mengakhiri isolasi energi di wilayahnya dengan mempercepat Program Listrik Desa. Upaya ini diwujudkan melalui rapat koordinasi intensif bersama PT PLN (Persero) serta perwakilan kecamatan dan desa-desa yang belum teraliri listrik di sekitar wilayah Sangkulirang.
Pertemuan yang dilaksanakan di Ruang Damar GSG Bukit Pelangi, Sangatta, ini bertujuan membedah dan mencari solusi atas hambatan-hambatan teknis di lapangan yang selama ini menghambat pembangunan jaringan listrik, khususnya untuk enam desa prioritas, yaitu Pelawan, Tepian Trap, Mandu Dalam, Ridan, Saka, dan Mantupantu Jaya.
Kepala Bagian Sumber Daya Alam (SDA) Setkab Kutim, Arif Nur Wahyuni, bersama perwakilan dari PLN UP2K Kaltim, PLN UP3 Bontang, dan ULP Kutim, berdialog langsung dengan para Camat dan Kepala Desa. Salah satu kendala krusial yang diungkapkan adalah belum tuntasnya pembangunan Jembatan Sungai Nipun yang menjadi akses utama mobilisasi material besar, termasuk tiang-tiang listrik.
Pelaksana Tugas (Plt) Camat Sangkulirang, Cipto Buntoro, menjelaskan bahwa proyek jembatan tersebut sudah dikoordinasikan dengan Dinas PUPR Kaltim dan ditargetkan rampung pada akhir tahun 2025. Meskipun demikian, ia mengusulkan agar PLN dapat memulai konstruksi di dalam wilayah desa terlebih dahulu sembari menunggu penyelesaian jembatan, sehingga progres tidak terhenti.
Di sisi lain, respons dari masyarakat penerima program sangat positif namun mendesak. Kepala Desa Tepian Trap, Eko Sutrisno, menegaskan kesiapan penuh dari warga di enam desa. Ia memastikan bahwa semua izin lahan dan jalur jaringan telah diamankan, dan tidak ada tuntutan ganti rugi (ganti rugi) atas penanaman tiang atau penebangan pohon yang melintas. Dukungan ini diwujudkan dalam surat pernyataan resmi dari warga.
“Kami sudah sangat siap. Harapan kami, proyek ini harus segera direalisasikan. Jangan sampai hanya menjadi janji lagi,” tegas Eko. Ia juga memberikan solusi praktis, yaitu memanfaatkan akses perairan. Menurutnya, mobilisasi material berkapasitas besar dapat dilakukan melalui pelabuhan WKL di Desa Pelawan menggunakan ponton, mengingat kapasitas pelabuhan tersebut sangat memadai dan saat ini juga digunakan untuk proyek jembatan.
Sementara itu, perwakilan PLN UP2K Kaltim, Nurhakim, memberikan jaminan terkait pasokan daya. Ia memastikan ketersediaan pembangkit aman karena sistem kelistrikan di sana telah terintegrasi dalam “Sistem Mahakam” yang terhubung dengan jaringan transmisi yang luas dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Timur. Tantangan utama PLN kini berpusat pada infrastruktur fisik dan perizinan.
Nurhakim kembali menekankan perlunya dukungan kuat dari pemerintah desa dan masyarakat dalam penerbitan izin penanaman tiang dan penebangan pohon di jalur jaringan. Hal ini penting mengingat proyek ini tidak mengalokasikan anggaran untuk kompensasi lahan atau tanam tumbuh.
Melalui sinergi dalam rapat koordinasi ini, Pemkab Kutim dan PLN sepakat untuk mempercepat seluruh langkah teknis, administrasi perizinan, dan koordinasi lintas sektor demi segera mewujudkan cita-cita “Kutim Terang.” Target besar dari kolaborasi ini adalah mengalirkan listrik ke 13 desa di Kutim yang hingga kini masih menunggu layanan PLN, sebuah penantian yang telah berlangsung meski Indonesia telah puluhan tahun merdeka.
ADV Diskominfo SP Kutim
