KUMALANEWS.ID, SAMARINDA – Anggota DPRD Kota Samarinda, Viktor Yuan, menyoroti belum terealisasinya dana bagi hasil (DBH) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang diperkirakan mencapai Rp209 miliar. Persoalan tersebut dinilai perlu segera ditindaklanjuti karena berpengaruh terhadap perencanaan dan kemampuan keuangan daerah, khususnya dalam penyusunan anggaran Kota Samarinda Tahun 2027.
Hal itu disampaikan Viktor kepada awak media usai mengikuti Rapat Koordinasi Pemerintah Kota Samarinda bersama DPRD Kota Samarinda di Ruang Rapat Paripurna DPRD Samarinda Lantai II, Kamis (19/11/2026).
Viktor menjelaskan, persoalan tersebut berkaitan dengan perhitungan pembagian DBH dari pemerintah provinsi, termasuk skema pembagian sebesar 70 persen. Karena itu, DPRD ingin memperoleh penjelasan secara terperinci mengenai dasar perhitungan yang digunakan hingga muncul estimasi kekurangan dana sebesar Rp209 miliar.
Menurutnya, hingga saat ini belum ada kepastian mengenai mekanisme penyelesaian maupun waktu penyaluran dana tersebut kepada Pemerintah Kota Samarinda.
“DPRD ingin mengetahui dasar perhitungan dari pemerintah provinsi hingga muncul angka Rp209 miliar. Kami juga ingin mendapat kepastian kapan dana tersebut bisa disalurkan,” ujarnya.
Ia menegaskan, DPRD akan mengutamakan pendekatan persuasif melalui komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Langkah ini dinilai penting untuk menyamakan pemahaman terkait mekanisme perhitungan sekaligus mencari solusi agar hak keuangan Kota Samarinda dapat direalisasikan.
Namun, apabila komunikasi tersebut tidak membuahkan hasil, DPRD membuka kemungkinan untuk memanggil pihak-pihak terkait melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP). Forum tersebut diharapkan dapat menjadi ruang klarifikasi sekaligus mendorong penyelesaian persoalan secara terbuka.
“Langkah awal tetap komunikasi secara persuasif. Jika tidak ada perkembangan, DPRD bisa memanggil pihak terkait melalui RDP,” jelasnya.
Viktor berharap, estimasi dana sebesar Rp209 miliar tersebut dapat segera memperoleh kejelasan dan diperjuangkan penyalurannya. Sebab, tambahan pendapatan itu berpotensi memperkuat ruang fiskal daerah sehingga dapat dimanfaatkan untuk membiayai program pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
Selain melalui jalur kelembagaan DPRD, Viktor menyebut Fraksi Demokrat juga akan mempertimbangkan langkah lanjutan apabila upaya komunikasi tidak membuahkan penyelesaian. Pihaknya berencana berkoordinasi dengan pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) hingga Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat untuk membahas opsi yang dapat ditempuh.
“Jika tidak berhasil, kami akan berkoordinasi dengan DPD dan DPP untuk membahas kemungkinan gugatan atau langkah lainnya,” tegasnya.
Ia berharap persoalan DBH tersebut tidak berlarut-larut sehingga terdapat kepastian mengenai hak keuangan Kota Samarinda. Dengan demikian, perencanaan anggaran 2027 dapat disusun lebih optimal dan pelaksanaan pembangunan daerah tetap berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
ADV DPRD Kota Samarinda Pewarta : Yana Ashari Editor : Fairuzzabady @2026

















