Menu ✖

Mode Gelap
DPRD Kukar Dorong Pencabutan HGU Eks Kalpataru, Hak Masyarakat Harus Dilindungi Anhar Minta Pemprov Kaltim Transparan soal Penyesuaian DBH, Samarinda Berpotensi Kehilangan Rp209 Miliar Perkebunan Karet di Kukar Terus Menyusut, Petani Mulai Beralih ke Kelapa Sawit Viktor Yuan Soroti DBH Rp209 Miliar, DPRD Samarinda Siapkan Langkah Persuasif hingga RDP Disbun Kukar Tertibkan Arsip Lama, Pemusnahan Dilakukan Bertahap Sesuai Aturan

BERITA DAERAH · 19 Nov 2026 20:30 WITA ·

Anhar Minta Pemprov Kaltim Transparan soal Penyesuaian DBH, Samarinda Berpotensi Kehilangan Rp209 Miliar


 Anggota DPRD Kota Samarinda, Anhar, meminta Pemprov Kaltim transparan terkait penyesuaian DBH yang berpotensi mengurangi pendapatan Samarinda sekitar Rp209 miliar. Ia menegaskan perlunya kejelasan dasar hukum dan mekanisme perhitungan demi menjaga kepastian keuangan daerah. Hal itu disampaikannya usai mengikuti rapat koordinasi Pemkot bersama DPRD Samarinda, Kamis (19/11/2026). Foto: Yana Ashari. Perbesar

Anggota DPRD Kota Samarinda, Anhar, meminta Pemprov Kaltim transparan terkait penyesuaian DBH yang berpotensi mengurangi pendapatan Samarinda sekitar Rp209 miliar. Ia menegaskan perlunya kejelasan dasar hukum dan mekanisme perhitungan demi menjaga kepastian keuangan daerah. Hal itu disampaikannya usai mengikuti rapat koordinasi Pemkot bersama DPRD Samarinda, Kamis (19/11/2026). Foto: Yana Ashari.

KUMALANEWS.ID, SAMARINDA – Anggota DPRD Kota Samarinda, Anhar, meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) memberikan penjelasan secara transparan terkait kebijakan penyesuaian dana bagi hasil (DBH) yang berpotensi mengurangi pendapatan Kota Samarinda hingga sekitar Rp209 miliar. Kejelasan mengenai dasar hukum dan mekanisme perhitungan dinilai penting agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan ketidakpastian dalam pengelolaan keuangan daerah.

Hal itu disampaikan Anhar kepada awak media usai mengikuti Rapat Koordinasi Pemerintah Kota Samarinda bersama DPRD Kota Samarinda di Ruang Rapat Paripurna DPRD Samarinda Lantai II, Kamis (19/11/2026).

Menurut Anhar, persoalan penyesuaian DBH perlu dibahas secara serius karena Pemerintah Kota Samarinda telah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan proyeksi pendapatan yang sebelumnya telah melalui proses asistensi pemerintah provinsi.

Karena itu, apabila terdapat perubahan kebijakan yang berdampak pada pendapatan daerah, Pemprov Kaltim perlu menyampaikan penjelasan secara terperinci, terutama mengenai landasan hukum dan metode penghitungan yang digunakan.

“Ini bukan persoalan politik, melainkan hubungan keuangan antara pemerintah kota dan provinsi. Metode perhitungannya harus jelas, termasuk dasar hukum yang digunakan,” ujarnya.

Anhar menyebutkan, berdasarkan pemaparan dalam rapat koordinasi, terdapat potensi penyesuaian sekitar 3 persen pada salah satu komponen DBH, khususnya yang berkaitan dengan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Penyesuaian tersebut diperkirakan berdampak terhadap pendapatan Kota Samarinda hingga sekitar Rp209 miliar.

Nilai tersebut dinilai cukup besar dan berpotensi memengaruhi ruang fiskal daerah. Jika tidak segera memperoleh kejelasan, kondisi tersebut dapat berdampak pada kemampuan pemerintah kota dalam membiayai program pembangunan maupun memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat.

Untuk itu, Anhar mendorong DPRD Kota Samarinda mengambil langkah kelembagaan dengan meminta penjelasan langsung kepada Pemprov Kaltim. Ia mengusulkan agar pembahasan melibatkan instansi terkait, mulai dari Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), badan pendapatan daerah, Sekretaris Daerah, hingga kepala daerah.

“Kita perlu duduk bersama dan membedah perhitungannya. DPRD ingin mendengar langsung bagaimana metode yang digunakan serta apa dasar hukumnya,” tegasnya.

Ia menekankan, upaya tersebut bukan semata-mata untuk membela kebijakan Pemerintah Kota Samarinda, melainkan memastikan hak fiskal daerah tetap terlindungi. Menurutnya, setiap kebijakan yang memengaruhi pendapatan daerah harus memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Anhar juga meminta pembahasan DBH tidak hanya berfokus pada komponen opsen PKB. Sejumlah sumber pendapatan lain, seperti pajak air permukaan serta pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB), juga perlu ditelaah agar perhitungan penerimaan daerah dapat diketahui secara menyeluruh.

Selain persoalan DBH, ia turut menyoroti kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Menurutnya, pemerintah daerah perlu menyampaikan aspirasi dan keberatan apabila kebijakan pengurangan transfer berpotensi membatasi kemampuan fiskal daerah dalam menjalankan tanggung jawab pelayanan publik.

“Pendapatan daerah harus kembali untuk kepentingan masyarakat. Pemerintah daerah berhadapan langsung dengan kebutuhan warga, mulai dari penanganan kemiskinan, stunting, hingga pelayanan publik,” ungkapnya.

Anhar berharap DPRD Kota Samarinda segera menyampaikan surat resmi kepada Pemprov Kaltim untuk meminta penjelasan mengenai persentase penyesuaian, dasar hukum, serta mekanisme penghitungan DBH tersebut. Dengan demikian, persoalan ini dapat dibahas secara terbuka dan memperoleh penyelesaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Ia mengingatkan, ketidakjelasan kebijakan penyesuaian pendapatan dapat menyulitkan pemerintah kota dalam menyusun perencanaan anggaran. Karena itu, transparansi dan koordinasi antarpemerintah menjadi hal penting agar kemampuan keuangan daerah tetap terjaga dan program pembangunan tidak terganggu.

“Jangan sampai ada pengurangan tanpa penjelasan yang jelas. Kita harus mengetahui dasar hukum dan cara penghitungannya karena ini menyangkut hak daerah serta kepentingan masyarakat Samarinda,” pungkasnya.

 

ADV DPRD Kota Samarinda
Pewarta : Yana Ashari
Editor  : Fairuzzabady
@2026
Artikel ini telah dibaca 4 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

DPRD Kukar Dorong Pencabutan HGU Eks Kalpataru, Hak Masyarakat Harus Dilindungi

19 November 2026 - 21:00 WITA

r93

Perkebunan Karet di Kukar Terus Menyusut, Petani Mulai Beralih ke Kelapa Sawit

19 November 2026 - 20:00 WITA

r91

Viktor Yuan Soroti DBH Rp209 Miliar, DPRD Samarinda Siapkan Langkah Persuasif hingga RDP

19 November 2026 - 19:30 WITA

r95

Disbun Kukar Tertibkan Arsip Lama, Pemusnahan Dilakukan Bertahap Sesuai Aturan

19 November 2026 - 19:00 WITA

r92

Dana Bagi Hasil Pajak Rp209 Miliar Belum Disalurkan, DPRD Samarinda Siapkan Langkah Strategis

19 November 2026 - 18:30 WITA

r94

Disbun Kukar Dorong Penyelesaian HGU Eks Kalpataru, Hak Masyarakat Harus Dilindungi

19 November 2026 - 18:00 WITA

r90
Trending di BERITA DAERAH