KUMALANEWS.ID, SAMARINDA — Upaya menekan angka pengangguran di Kota Samarinda terus menjadi perhatian serius Komisi IV DPRD. Salah satu langkah yang didorong adalah memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) lebih berpihak pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dinilai mampu menyerap tenaga kerja secara signifikan.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar, menegaskan bahwa kebijakan anggaran harus diarahkan secara jelas untuk mendukung pengembangan UMKM. Menurutnya, alokasi anggaran daerah perlu terukur dan benar-benar berdampak pada penciptaan lapangan kerja.
“Kalau kita bicara menekan pengangguran, kuncinya ada pada sektor yang menyerap banyak tenaga kerja, salah satunya UMKM. Harus jelas berapa persen APBD kita dialokasikan ke sana,” ujarnya saat dikonfirmasi awak media di ruang kerjanya, Senin (20/4/2026).
Politisi Fraksi PDIP tersebut menambahkan, pihaknya akan terus mendorong kebijakan yang berpihak pada masyarakat kecil atau wong cilik. Ia juga menekankan pentingnya memberi ruang bagi produk-produk lokal agar menjadi prioritas dalam setiap kegiatan pemerintah.
Di sisi lain, Anhar menyoroti arah pembangunan yang selama ini dinilai masih didominasi proyek infrastruktur berskala besar, seperti pembangunan jembatan dan terowongan. Menurutnya, proyek-proyek tersebut cenderung padat modal dan hanya menyerap tenaga kerja dalam jangka waktu terbatas.
“Pekerjaannya bersifat musiman, bahkan banyak tenaga kerja dari luar daerah. Akibatnya, perputaran uang tidak maksimal di Samarinda karena dibawa keluar daerah,” jelasnya.
Ia juga menilai pertumbuhan ekonomi Samarinda yang disebut mencapai sekitar tujuh persen perlu dikaji lebih dalam, terutama dari sektor penyumbangnya. Jika didominasi sektor padat modal seperti pertambangan, maka dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja dinilai minim.
“Kalau sektor padat modal, satu alat berat bisa menggantikan banyak tenaga kerja. Kita butuh sektor padat karya yang benar-benar membuka lapangan kerja,” tegasnya.
Sebagai solusi, Anhar mendorong kebijakan konkret, seperti mewajibkan penggunaan produk lokal dalam setiap kegiatan yang dibiayai APBD. Mulai dari konsumsi rapat hingga kebutuhan lainnya, diharapkan dapat melibatkan pelaku UMKM lokal.
“Setiap kegiatan pemerintah harus mengutamakan produk lokal, baik makanan, pakaian, maupun kebutuhan lainnya. Ini langkah sederhana, tapi dampaknya besar bagi perputaran ekonomi dan penyerapan tenaga kerja,” pungkasnya.
Dengan langkah tersebut, Komisi IV DPRD Samarinda berharap APBD tidak hanya menjadi instrumen pembangunan fisik, tetapi juga mampu menjadi penggerak utama ekonomi kerakyatan serta solusi nyata dalam menekan angka pengangguran di daerah.
Pewarta : Yana Ashari Editor : Fairuzzabady @2026
