KUMALANEWS.ID, SAMARINDA – Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Kota Samarinda menilai upaya penanggulangan Tuberkulosis (TBC) dan HIV/AIDS tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah maupun fasilitas kesehatan. Keterlibatan masyarakat dinilai menjadi faktor penting untuk menekan angka penularan dan meningkatkan keberhasilan program pencegahan penyakit menular di Kota Samarinda.
Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Harminsyah, usai mengikuti kunjungan lapangan Pansus IV ke RS IA Moeis, Jumat (5/6/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung pelayanan kesehatan serta penanganan pasien TBC dan HIV/AIDS yang menjadi salah satu fokus pembahasan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.
Menurut Harminsyah, masyarakat memiliki posisi strategis karena menjadi pihak yang paling dekat dengan lingkungan tempat tinggal masing-masing. Melalui kepedulian dan partisipasi aktif warga, berbagai gejala maupun potensi kasus penyakit menular dapat diketahui lebih cepat sehingga penanganan dapat segera dilakukan.
“Peran masyarakat sangat penting dalam pencegahan penyakit menular,” ujarnya.
Ia menjelaskan, warga dapat berperan sebagai mitra pemerintah dalam memberikan informasi awal apabila menemukan anggota masyarakat yang menunjukkan gejala penyakit menular. Dengan deteksi dini, peluang keberhasilan pengobatan dan pencegahan penyebaran penyakit akan semakin besar.
Menurutnya, penanganan TBC dan HIV/AIDS tidak hanya berbicara mengenai layanan kesehatan dan pengobatan, tetapi juga menyangkut edukasi, pendampingan, serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjalani pola hidup sehat dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala.
Dalam pembahasan Raperda yang tengah disusun DPRD Kota Samarinda, Harminsyah mengatakan pihaknya mendorong agar regulasi tersebut memiliki muatan lokal yang kuat. Meski pemerintah pusat telah memiliki berbagai aturan dan kebijakan terkait penanggulangan penyakit menular, daerah tetap memerlukan pengaturan yang lebih spesifik sesuai dengan kondisi dan karakteristik wilayah masing-masing.
“Regulasi dari pemerintah pusat sebenarnya sudah cukup banyak. Yang ingin kami kuatkan adalah bagaimana implementasinya di daerah agar lebih efektif dan melibatkan seluruh unsur masyarakat,” katanya.
Ia menilai keberhasilan program penanggulangan penyakit menular sangat bergantung pada kolaborasi berbagai pihak. Oleh karena itu, DPRD berharap nantinya regulasi yang disusun tidak hanya menjadi pedoman bagi pemerintah daerah, tetapi juga mampu mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam berbagai program pencegahan.
Harminsyah menyebutkan sejumlah elemen yang perlu dilibatkan antara lain tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi kemasyarakatan, dunia pendidikan, hingga komunitas-komunitas yang memiliki kepedulian terhadap isu kesehatan.
Menurutnya, pendekatan berbasis komunitas akan lebih efektif karena masyarakat cenderung lebih mudah menerima edukasi dan informasi kesehatan dari lingkungan terdekat yang mereka percayai.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa terdapat dua aspek utama yang harus menjadi perhatian dalam upaya penanggulangan penyakit menular. Pertama adalah pencegahan secara menyeluruh melalui edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat. Kedua adalah pencegahan penularan terhadap individu yang berisiko maupun kelompok rentan.
“Pencegahan harus dilakukan secara bersama-sama,” tegasnya.
Harminsyah berharap melalui regulasi yang sedang disusun, seluruh pemangku kepentingan dapat memiliki peran yang jelas dalam upaya menekan angka kasus TBC dan HIV/AIDS di Kota Samarinda. Selain memperkuat pelayanan kesehatan, perda tersebut juga diharapkan mampu mendorong lahirnya gerakan bersama masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit menular.
Kunjungan lapangan ke RS IA Moeis sendiri menjadi bagian dari rangkaian kerja Pansus IV DPRD Kota Samarinda dalam menghimpun berbagai masukan dari fasilitas kesehatan, tenaga medis, serta pemangku kepentingan lainnya. Hasil kunjungan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan regulasi yang diharapkan mampu memperkuat sistem pencegahan, penanganan, dan pengendalian TBC serta HIV/AIDS di Kota Tepian.
Pewarta : Yana Ashari Editor : Fairuzzabady @2026
