KUMALANEWS.ID, SAMARINDA – Upaya penyelamatan orangutan di Kalimantan Timur tidak lagi cukup dilakukan melalui evakuasi ketika satwa memasuki permukiman atau kawasan industri. Dibutuhkan pengelolaan habitat secara menyeluruh agar konflik antara manusia dan orangutan dapat ditekan sejak awal.
Semangat itulah yang melatarbelakangi Konsultasi Publik Usulan Peta Indikatif Areal Preservasi Habitat Orangutan Lanskap Keraitan yang digelar di Samarinda, Jumat (12/6/2026). Kegiatan yang diinisiasi Kementerian Kehutanan bersama BKSDA Kalimantan Timur, mitra konservasi, dan sejumlah perusahaan pemegang konsesi di Kabupaten Kutai Timur itu menjadi langkah awal pembentukan Forum Konservasi Orangutan Terpadu Lanskap Keraitan.
Forum tersebut digagas sebagai model baru konservasi berbasis bentang alam yang melibatkan pemerintah, akademisi, organisasi konservasi, masyarakat, hingga sektor swasta dalam satu sistem pengelolaan habitat.
Selama ini, penanganan konflik orangutan dinilai masih bersifat reaktif. Evakuasi baru dilakukan ketika kemunculan satwa menjadi viral di media sosial, padahal akar persoalannya adalah semakin terfragmentasinya habitat alami mereka.
Data Jaringan Penulis Alam (JPA) menunjukkan, sepanjang 2024 BKSDA Kalimantan Timur mengevakuasi 31 individu orangutan. Jumlah itu bahkan melonjak hingga 37 individu ketika tahun 2025 baru berjalan sekitar dua bulan dan terus bertambah hingga akhir tahun.
Founder Conservation Action Network (CAN), Paulinus Kristanto, mengatakan fakta tersebut menunjukkan bahwa pendekatan konservasi selama ini perlu diubah.
“Masa depan konservasi di Indonesia harus berbasis lanskap, bukan lagi berjalan sendiri-sendiri,” ujarnya, Senin (15/6/2026).
Ia menjelaskan sekitar 80 persen keanekaragaman hayati penting di Indonesia berada di luar kawasan konservasi, termasuk habitat satwa yang terancam punah. Khusus orangutan, sekitar 76 persen populasinya hidup di luar kawasan yang memiliki status konservasi resmi, sedangkan hanya 24 persen yang berada di kawasan perlindungan.
Menurut Paulinus, kondisi tersebut menjadi tantangan besar karena selama ini perhatian konservasi lebih banyak tertuju pada kawasan yang telah dilindungi, sementara sebagian besar populasi justru hidup di wilayah yang bersinggungan dengan aktivitas manusia.
“Kita berbicara melindungi orangutan, tetapi sebagian besar justru berada di luar kawasan konservasi. Di situlah tantangan sesungguhnya,” katanya.
Ia menilai rencana pembentukan Areal Preservasi Lanskap Keraitan menjadi tonggak penting karena merupakan salah satu contoh pertama penerapan konsep tersebut di Indonesia. Nantinya kawasan preservasi tidak mengubah status hukum lahan, tetapi menjadi ruang kolaborasi berbagai pihak untuk menjaga fungsi ekologis habitat orangutan.
Forum ini melibatkan Kementerian Kehutanan, BKSDA Kalimantan Timur, UPTD KPHP Bengalon, organisasi konservasi, akademisi, hingga perusahaan dari sektor pertambangan, kehutanan, dan perkebunan yang beroperasi di Kutai Timur. Akademisi Universitas Mulawarman, Dr. Yaya Rayadin, dipercaya menjadi ketua forum karena telah lama melakukan penelitian mengenai habitat orangutan di Lanskap Keraitan.
Paulinus menjelaskan, tanpa pengelolaan bersama, setiap perusahaan hanya akan fokus pada wilayah konsesinya masing-masing sehingga habitat orangutan semakin terpecah.
“Kalau semua bekerja sendiri-sendiri, kawasan itu tidak akan menjadi habitat yang utuh bagi orangutan,” tegasnya.
Menurutnya, fragmentasi habitat menjadi penyebab utama meningkatnya konflik antara manusia dan orangutan. Ketika jalur jelajah dan sumber pakan terputus, satwa akan keluar dari hutan dan memasuki jalan hauling tambang, perkebunan, bahkan permukiman warga.
Fenomena orangutan menyeberang jalan, memanjat kabel listrik, atau mencari makan di sekitar rumah penduduk, lanjutnya, bukan karena satwa berubah perilaku, melainkan akibat ruang hidup mereka semakin terisolasi.
Karena itu, konsep Areal Preservasi diarahkan untuk memperluas koridor habitat sehingga orangutan tetap memiliki akses terhadap sumber pakan dan dapat berpindah antarwilayah tanpa harus bersinggungan dengan aktivitas manusia.
Selain mengurangi konflik, keberadaan koridor tersebut juga penting untuk menjaga pertukaran genetik antarpopulasi sehingga keberlangsungan spesies tetap terjaga dalam jangka panjang.
“Tujuan akhirnya adalah menurunkan konflik dan kematian orangutan sekaligus meningkatkan keberlangsungan populasinya,” ujar Paulinus.
Lanskap Keraitan sendiri memiliki luas sekitar 560 ribu hektare di Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, dan dikenal sebagai salah satu habitat terbesar bagi orangutan morio (Pongo pygmaeus morio). Kawasan ini juga menjadi wilayah dengan tingkat konflik manusia-orangutan tertinggi di Kalimantan Timur.
Melalui pembentukan forum dan usulan Areal Preservasi tersebut, pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan berharap pembangunan ekonomi dan investasi tetap dapat berjalan tanpa mengorbankan kelestarian satwa liar. Model kolaborasi ini diharapkan menjadi contoh baru pengelolaan konservasi di Indonesia, di mana perlindungan keanekaragaman hayati dan pembangunan dapat berjalan secara berdampingan.
Pewarta & Editor: Fairuzzabady @2026
