KUMALANEWS.ID, KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) bergerak cepat menghadapi dampak kemarau yang mulai mengganggu pengairan sejumlah areal persawahan di wilayah tersebut. Pemerintah daerah membentuk tim terpadu lintas organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memetakan kondisi sekaligus mencari solusi bagi petani yang terdampak kekeringan.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri menyampaikan langkah tersebut pada Senin (10/8/2026). Ia mengatakan, tim terpadu dikoordinasikan Dinas Pertanian dan Peternakan dengan melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pekerjaan Umum, serta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
“Tim terpadu sudah kami bentuk,” kata Aulia.
Menurutnya, persoalan utama yang kini dihadapi adalah keterbatasan sumber air untuk mengairi lahan pertanian. Pemerintah daerah telah mengidentifikasi sekitar 10 kecamatan yang selama ini menjadi kawasan lumbung pangan Kukar dan ikut terdampak kondisi kemarau.
Dampak paling terasa terjadi pada kawasan persawahan yang sistem pengairannya masih bergantung pada curah hujan. Minimnya pasokan air membuat sejumlah lahan berpotensi mengalami kekeringan sehingga dapat mengganggu keberlangsungan produksi pertanian.
Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Pemkab Kukar mulai melakukan pemetaan terhadap sumber-sumber air yang berada di sekitar kawasan pertanian. Sumber air terdekat nantinya akan dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan pengairan sawah yang mengalami kekeringan.
Sebagai langkah awal, Pemkab Kukar dijadwalkan menggelar rapat koordinasi secara daring pada Selasa (11/8/2026) pukul 08.00 WITA. Pertemuan tersebut melibatkan seluruh camat, kepala desa, penyuluh pertanian, serta unsur BRMP untuk mendapatkan gambaran kondisi terkini di masing-masing wilayah.
Hasil koordinasi tersebut akan menjadi dasar bagi tim untuk menentukan langkah penanganan di lapangan. Selanjutnya, tim terpadu dijadwalkan turun langsung mulai Rabu (12/8/2026) untuk memantau kondisi persawahan sekaligus mencari solusi yang paling sesuai dengan kebutuhan petani.
Aulia mengatakan, pemerintah daerah juga tengah menyiapkan opsi penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendukung penanganan dampak kekeringan, terutama melalui penyediaan pompa air bagi petani di kawasan yang terdampak.
“Pompa akan kami upayakan secepatnya,” ujarnya.
Berdasarkan pemetaan awal, kebutuhan pompa akan disesuaikan dengan luas lahan yang harus mendapatkan pengairan. Untuk areal persawahan dengan luas di bawah 20 hektare, pompa berukuran tiga inci dinilai masih dapat digunakan secara optimal.
Sementara untuk lahan dengan luasan lebih dari 20 hektare, pemerintah akan menyiapkan pompa dengan kapasitas yang lebih besar agar distribusi air dapat menjangkau seluruh areal persawahan secara efektif.
Langkah tersebut diambil untuk mencegah dampak kemarau semakin meluas dan mengganggu aktivitas pertanian masyarakat. Pemerintah daerah berharap dukungan sarana pengairan dapat membantu petani mempertahankan kondisi lahan sekaligus menjaga keberlanjutan produksi pangan di Kukar.
Dengan melibatkan berbagai OPD dan pemerintah di tingkat kecamatan hingga desa, Pemkab Kukar menargetkan penanganan kekeringan dapat dilakukan secara cepat dan terukur. Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari langkah pemerintah menjaga ketahanan pangan daerah di tengah kondisi kemarau.
Pewarta : Fairuzzabady Editor : Fairuzzabady @2026
