KUMALANEWS.ID, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan, Kalimantan Timur, memperkuat langkah pengendalian inflasi dengan membangun kerja sama pasokan pangan bersama daerah penghasil komoditas. Strategi tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dengan Kabupaten Karo, Sumatera Utara, dan Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan.
Kerja sama tersebut dibahas dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang berlangsung di Balikpapan, Selasa (11/8/2026). Pemkot Balikpapan berharap kerja sama ini tidak berhenti pada penandatanganan dokumen, tetapi dilanjutkan dengan langkah konkret untuk memperkuat jaringan pasokan pangan secara berkelanjutan.
Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud, mengatakan kerja sama antardaerah menjadi strategi penting untuk menjaga ketahanan pangan sekaligus mengendalikan tekanan harga. Hal tersebut tidak terlepas dari karakteristik Balikpapan sebagai kota jasa yang memiliki keterbatasan lahan pertanian.
“Kerja sama antardaerah menjadi strategi utama memperkuat ketahanan pangan,” kata Rahmad.
Menurutnya, keterbatasan produksi pangan lokal membuat kebutuhan masyarakat Balikpapan masih sangat bergantung pada pasokan dari daerah lain. Karena itu, kesinambungan distribusi dari sentra produksi menjadi faktor penting dalam menjaga ketersediaan komoditas dan mencegah kenaikan harga yang terlalu tinggi.
Rahmad menegaskan, kerja sama yang telah dibangun harus menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. Pemerintah daerah diminta segera menindaklanjuti kesepakatan dengan membangun mekanisme distribusi yang lebih efektif.
“Jangan sekadar penandatanganan dokumen,” tegasnya.
Berdasarkan data hingga Juli 2026, inflasi Balikpapan tercatat sebesar 0,25 persen secara bulanan dan 3,06 persen secara tahunan, sedangkan inflasi tahun kalender mencapai 2,50 persen. Kondisi tersebut masih menjadi perhatian pemerintah karena stabilitas harga pangan berpengaruh langsung terhadap daya beli masyarakat.
Rahmad menjelaskan, tekanan inflasi di Balikpapan dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi, kenaikan harga base oil dunia, fluktuasi nilai tukar rupiah, biaya logistik, hingga meningkatnya harga bahan baku.
Dalam kerja sama tersebut, Kabupaten Karo memiliki posisi strategis karena dikenal sebagai salah satu daerah penghasil komoditas hortikultura. Berbagai komoditas seperti cabai, tomat, kentang, kubis, wortel, dan bawang menjadi potensi pasokan yang dapat mendukung kebutuhan masyarakat Balikpapan.
Sementara Kabupaten Bulukumba memiliki potensi di sektor perikanan, peternakan, dan pertanian yang juga dapat menjadi bagian dari jaringan pasokan pangan bagi Balikpapan.
Pemkot Balikpapan meminta perangkat daerah terkait segera menyusun langkah teknis setelah KAD ditandatangani. Salah satu upaya yang akan diperkuat adalah jaringan distribusi serta pertukaran informasi mengenai produksi, ketersediaan, dan perkembangan harga komoditas.
Langkah tersebut dinilai penting agar pemerintah dapat mengantisipasi potensi kekurangan pasokan maupun lonjakan harga sejak dini.
Selain menjalin kerja sama dengan daerah penghasil, TPID Balikpapan selama ini telah menjalankan sejumlah program pengendalian inflasi. Di antaranya Gerakan Pangan Murah, pasar murah, operasi pasar, penyebaran bibit hortikultura, pemantauan harga harian, penguatan kios penyeimbang, hingga business matching dengan pelaku usaha.
Berbagai program tersebut diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan masyarakat. Pemerintah juga berupaya memastikan distribusi komoditas berjalan lancar, khususnya ketika terjadi peningkatan permintaan atau gangguan pasokan.
Pemkot Balikpapan menilai kerja sama lintas daerah semakin penting di tengah tantangan perubahan iklim, dinamika harga energi, biaya logistik, serta tingginya ketergantungan kota terhadap pasokan pangan dari luar daerah.
Melalui kolaborasi dengan Kabupaten Karo dan Kabupaten Bulukumba, pemerintah berharap jaringan pasokan pangan Balikpapan menjadi lebih kuat dan tidak mudah terganggu. Dengan pasokan yang terjamin, distribusi yang lancar, serta koordinasi antardaerah yang lebih baik, harga komoditas pangan diharapkan tetap terkendali dan terjangkau masyarakat.
“Pasokan harus terjaga, distribusi lancar, dan harga tetap terjangkau,” pungkas Rahmad.
Pewarta : M Hilmansyah Editor : Fairuzzabady @2026
