Menu

Mode Gelap
Kodam VI Mulawarman Siapkan 441 Sumber Air Antisipasi Kemarau dan Karhutla Mahligai Nusantara 2026 Jadi Momentum UMKM Balikpapan Perluas Pasar Balikpapan Dapat Tambahan Kuota Pertalite 1.250 KL, Lima SPBU Disiapkan Polri Kerahkan 283 Personel Perkuat Edukasi dan Pencegahan Karhutla di Sumatera-Kalimantan DPRD Samarinda Siapkan Jalur Aduan, Warga Krisis Air Bisa Ajukan Bantuan Tangki

BERITA DAERAH · 12 Sep 2026 17:00 WITA ·

DPRD Samarinda Siapkan Jalur Aduan, Warga Krisis Air Bisa Ajukan Bantuan Tangki


 Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Joha Fajal, mengatakan penanganan krisis air bersih telah disiapkan secara berjenjang hingga tingkat kecamatan untuk memastikan bantuan sesuai data dan kebutuhan warga. Foto: Yana Ashari. Perbesar

Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Joha Fajal, mengatakan penanganan krisis air bersih telah disiapkan secara berjenjang hingga tingkat kecamatan untuk memastikan bantuan sesuai data dan kebutuhan warga. Foto: Yana Ashari.

KUMALANEWS.ID, SAMARINDA – Krisis air bersih yang melanda sejumlah wilayah Kota Samarinda di tengah musim kemarau mendapat perhatian serius dari DPRD Kota Samarinda. Untuk mempercepat penanganan di lapangan, setiap kecamatan disebut telah memiliki tim penanganan yang disiapkan untuk merespons laporan masyarakat terdampak.

Warga yang mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air bersih diminta tidak hanya menunggu bantuan, tetapi segera menyampaikan laporan melalui jalur yang telah disiapkan. Pelaporan tersebut menjadi dasar bagi petugas untuk melakukan pendataan sekaligus menjadwalkan distribusi air menggunakan armada mobil tangki.

Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Joha Fajal, mengatakan mekanisme penanganan telah disiapkan secara berjenjang mulai dari tingkat lingkungan hingga kecamatan. Langkah ini dilakukan agar bantuan dapat diberikan berdasarkan data dan kebutuhan warga di masing-masing wilayah.

“Setiap kecamatan sudah memiliki Satgas PDB. Warga terdampak bisa melapor secara berjenjang agar bantuan tangki segera dijadwalkan,” ujar Joha.

Menurutnya, sistem pelaporan berjenjang diperlukan untuk memastikan informasi mengenai warga terdampak dapat dihimpun secara jelas dan akurat. Data tersebut nantinya menjadi bahan bagi petugas untuk menentukan lokasi serta jumlah kebutuhan air yang harus disalurkan.

Warga yang mengalami krisis air bersih dapat terlebih dahulu menyampaikan laporan secara kolektif kepada Ketua RT setempat. Ketua RT kemudian diminta mencatat sejumlah informasi penting, seperti nama pelapor, alamat atau lokasi terdampak, jumlah kepala keluarga atau jiwa yang membutuhkan, perkiraan kebutuhan air, serta nomor kontak penanggung jawab.

Data dari tingkat RT selanjutnya diteruskan kepada pihak kelurahan untuk direkapitulasi. Setelah itu, laporan dikoordinasikan dan diverifikasi melalui Satgas PDB maupun saluran layanan resmi yang tersedia.

“Setelah laporan diverifikasi, Satgas PDB akan menentukan jadwal dan titik distribusi air,” jelas Joha.

Setelah jadwal ditetapkan, armada mobil tangki akan diarahkan menuju lokasi yang telah ditentukan. Air kemudian disalurkan kepada warga terdampak sesuai data dan kebutuhan yang telah dihimpun oleh petugas di lapangan.

Joha menekankan peran Ketua RT dan perangkat lingkungan sangat penting dalam proses tersebut. Selain menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah, Ketua RT diharapkan memastikan data yang disampaikan benar-benar sesuai dengan kondisi warga di lapangan.

Kelengkapan informasi mengenai lokasi, jumlah kepala keluarga atau jiwa terdampak, serta kebutuhan air menjadi faktor penting agar distribusi bantuan tidak salah sasaran dan dapat dilakukan secara efisien.

“Data harus jelas. Kalau lokasi dan jumlah KK lengkap, petugas bisa bergerak lebih cepat,” tegasnya.

DPRD Kota Samarinda bersama instansi terkait terus mendorong agar penanganan krisis air bersih dilakukan secara terkoordinasi. Distribusi menggunakan armada tangki menjadi salah satu langkah darurat untuk membantu masyarakat yang mengalami gangguan pasokan air selama kondisi kemarau.

Masyarakat terdampak juga diimbau aktif melaporkan kondisi di wilayah masing-masing melalui jalur yang telah ditentukan. Dengan pelaporan yang dilakukan secara berjenjang dari tingkat RT hingga kelurahan dan kecamatan, pemerintah diharapkan dapat memperoleh data yang lebih akurat untuk menentukan prioritas distribusi.

Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat penyaluran air bersih sekaligus memastikan bantuan menjangkau warga yang paling membutuhkan. Di tengah kondisi kemarau, koordinasi antara masyarakat, perangkat lingkungan, Satgas PDB, Perumdam dan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam menjaga pemenuhan kebutuhan dasar warga Samarinda.

 

Pewarta : Yana Ashari
Editor  : Fairuzzabady
@2026
Artikel ini telah dibaca 9 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Kodam VI Mulawarman Siapkan 441 Sumber Air Antisipasi Kemarau dan Karhutla

13 September 2026 - 11:00 WITA

i79

Mahligai Nusantara 2026 Jadi Momentum UMKM Balikpapan Perluas Pasar

13 September 2026 - 10:00 WITA

i78

Balikpapan Dapat Tambahan Kuota Pertalite 1.250 KL, Lima SPBU Disiapkan

13 September 2026 - 09:00 WITA

i76

Polri Kerahkan 283 Personel Perkuat Edukasi dan Pencegahan Karhutla di Sumatera-Kalimantan

12 September 2026 - 18:00 WITA

i80

Kemarau Panjang Picu Krisis Air, Perumdam Samarinda Tetapkan Status Siaga

12 September 2026 - 16:00 WITA

i74

Krisis Air Bersih Palaran Makin Parah, Warga Antre hingga Dini Hari

12 September 2026 - 15:00 WITA

i73
Trending di BERITA DAERAH