KUMALANEWS.ID, SAMARINDA – Ketua DPRD Kota Samarinda Helmi Abdullah menegaskan sejumlah sektor akan menjadi perhatian dalam pembahasan anggaran daerah, khususnya keberlanjutan pekerjaan yang telah berjalan, pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, hingga kebutuhan penanganan kondisi darurat.
Hal tersebut disampaikan Helmi usai memimpin Rapat Paripurna DPRD Kota Samarinda Masa Persidangan III Tahun 2026 di Ruang Rapat Paripurna Lantai II DPRD Kota Samarinda, Senin (21/9/2026) malam.
Rapat paripurna tersebut membahas dua agenda utama. Pertama, penandatanganan Nota Kesepakatan antara Wali Kota Samarinda dan DPRD Kota Samarinda terkait Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2026.
Agenda kedua yakni penyampaian Raperda tentang APBD Kota Samarinda Tahun Anggaran 2027, yang disertai penjelasan Nota Keuangan terhadap Rancangan APBD (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.
Menanggapi prioritas DPRD dalam memastikan anggaran 2027 dapat menjawab kebutuhan masyarakat, Helmi mengatakan pembahasan Raperda APBD 2027 masih berada pada tahap awal. DPRD terlebih dahulu akan menerima dan mempelajari rancangan yang disampaikan pemerintah daerah.
“Raperda APBD 2027 masih tahap penyampaian rancangan. Nanti akan kami bahas lebih lanjut,” ujar Helmi.
Sementara itu, dalam pembahasan Perubahan APBD 2026, terdapat penyesuaian terhadap nilai anggaran yang telah disepakati. Helmi menyebut anggaran berubah dari sekitar Rp3,8 triliun menjadi Rp3,6 triliun, atau berkurang sekitar Rp211 miliar.
Menurutnya, penyesuaian tersebut turut memengaruhi pelaksanaan sejumlah program, terutama kegiatan yang masih menunggu kepastian dana transfer dari pemerintah pusat.
“Fokus kami pada program publik. Kami berharap dana transfer dari pusat kembali sehingga kegiatan yang tertunda bisa dijalankan,” jelasnya.
Helmi mengatakan pengurangan anggaran tersebut membuat sejumlah kegiatan belum dapat dilaksanakan secara optimal. Pemerintah daerah dan DPRD harus menyesuaikan kembali pelaksanaan program dengan kemampuan anggaran yang tersedia.
“Selisih Rp211 miliar tentu berdampak. Ada kegiatan yang masih menunggu dana transfer,” katanya.
Untuk sektor prioritas, Helmi menegaskan pekerjaan yang telah berjalan menjadi salah satu perhatian utama. Hal tersebut berkaitan dengan kewajiban pemerintah daerah untuk memastikan pekerjaan yang telah dilaksanakan dapat diselesaikan sekaligus memenuhi kewajiban pembayaran.
Selain itu, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pelayanan publik juga menjadi bagian penting dalam pembahasan anggaran. DPRD turut memperhatikan kewajiban pembayaran utang daerah agar tidak mengganggu keberlanjutan program pembangunan.
“Prioritasnya pekerjaan yang sudah berjalan, infrastruktur, pelayanan publik, dan pembayaran kewajiban,” tegasnya.
Di sisi lain, kondisi kemarau yang terjadi di Kota Samarinda juga menjadi perhatian DPRD. Menurut Helmi, kebutuhan penanganan kondisi darurat turut dipertimbangkan melalui penambahan anggaran tidak terduga.
Langkah tersebut diperlukan untuk mengantisipasi berbagai kebutuhan yang dapat muncul akibat kondisi cuaca dan situasi darurat di lapangan.
“Musim kemarau juga menjadi perhatian. Karena itu, anggaran tidak terduga turut ditambah,” pungkas Helmi.
Pembahasan APBD 2027 selanjutnya akan memasuki tahapan pembahasan antara DPRD dan pemerintah daerah. DPRD Samarinda akan mencermati kemampuan fiskal daerah serta kebutuhan masyarakat sebelum menentukan arah penganggaran untuk tahun mendatang.
Pewarta : Yana Ashari Editor : Fairuzzabady @2026
