KUMALANEWS.ID, KUTAI KARTANEGARA – Pemenuhan fasilitas pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), khususnya di wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) V. Anggota DPRD Kukar, Eko Wulandanu, memperkirakan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan di wilayah tersebut baru mencapai sekitar 70 persen dari total kebutuhan. Artinya, masih terdapat sekitar 30 persen kekurangan yang perlu dipenuhi agar seluruh peserta didik dapat memperoleh fasilitas belajar yang memadai.
Eko menyampaikan hal tersebut pada Selasa (17/11/2026). Menurutnya, sektor pendidikan harus menjadi salah satu prioritas utama pembangunan daerah karena berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Ketersediaan fasilitas yang memadai dinilai menjadi salah satu faktor penting untuk menunjang kelancaran proses belajar mengajar sekaligus memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.
Ia menegaskan, kemajuan daerah tidak cukup hanya ditopang oleh kekuatan ekonomi maupun kekayaan sumber daya alam. Pembangunan juga harus diimbangi dengan kualitas SDM yang mampu mengelola potensi daerah dan berkontribusi dalam berbagai sektor.
“Sektor pendidikan harus menjadi perhatian serius karena merupakan bagian dari prioritas pembangunan. Daerah yang kaya sumber daya alam pun tidak akan berkembang optimal tanpa didukung SDM berkualitas,” ujarnya.
Menurut Eko, peningkatan mutu pendidikan perlu berjalan beriringan dengan pembangunan infrastruktur sekolah. Ketersediaan ruang kelas, bangunan sekolah, serta fasilitas penunjang lainnya harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik agar kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung secara nyaman dan optimal.
Berdasarkan hasil pengamatannya terhadap kondisi di Dapil V, kapasitas fasilitas pendidikan yang tersedia saat ini diperkirakan baru mampu memenuhi sekitar 70 persen kebutuhan. Kekurangan tersebut perlu menjadi perhatian agar daya tampung sekolah dapat mengakomodasi jumlah peserta didik, terutama saat penerimaan siswa baru.
“Kalau melihat kondisi di Dapil V, fasilitas yang tersedia baru sekitar 70 persen. Artinya, masih ada 30 persen yang harus kita kejar agar kebutuhannya bisa terpenuhi,” jelasnya.
Ia berharap pemerintah daerah dapat menjadikan kondisi tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan dan menetapkan prioritas pembangunan sektor pendidikan. Dengan perencanaan yang tepat, pemenuhan fasilitas sekolah di wilayah yang masih mengalami kekurangan diharapkan dapat dilakukan secara bertahap.
Namun, Eko mengakui upaya tersebut tidak terlepas dari tantangan keterbatasan anggaran, terlebih pemerintah daerah saat ini juga dihadapkan pada kebijakan efisiensi belanja. Kondisi tersebut mengharuskan pemerintah lebih selektif dalam menentukan program pembangunan yang harus didahulukan.
Meski demikian, ia mengingatkan agar efisiensi anggaran tidak mengurangi perhatian terhadap sektor pendidikan. Sebab, pembangunan fasilitas pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang manfaatnya akan dirasakan oleh generasi mendatang.
Eko berharap kekurangan sarana dan prasarana pendidikan di Dapil V dapat dipenuhi secara bertahap melalui dukungan kebijakan dan penganggaran pemerintah daerah. Dengan fasilitas yang semakin memadai, kesempatan anak-anak untuk memperoleh layanan pendidikan yang layak diharapkan semakin terbuka dan merata.
ADV DPRD Kutai Kartanegara Pewarta : Indirwan Editor : Fairuzzabady @2026

















