KUMALANEWS.ID, KUTAI KARTANEGARA – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, melantik sejumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui mekanisme Pergantian Antarwaktu (PAW), Selasa (17/11/2026). Dalam kesempatan tersebut, ia meminta anggota BPD yang baru dilantik segera menjalankan tugas dan tanggung jawab, terutama dalam mengawal program pembangunan serta mengawasi pengelolaan anggaran desa.
Pelantikan yang berlangsung di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, itu diikuti anggota BPD dari empat desa, yakni Desa Bangun Rejo dan Desa Bukit Raya di Kecamatan Tenggarong Seberang, Desa Pela di Kecamatan Kota Bangun, serta Desa Kota Bangun II di Kecamatan Kota Bangun Darat.
Aulia mengatakan, meskipun dilantik melalui mekanisme PAW untuk melanjutkan masa jabatan anggota sebelumnya, para anggota BPD tetap memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan fungsi kelembagaan. Terlebih, masa jabatan sebagian anggota yang dilantik hanya berlangsung hingga 2028 dan 2029.
Karena itu, ia meminta mereka tidak membuang waktu dan segera menyesuaikan diri dengan tugas yang telah menanti. Menurutnya, sisa masa jabatan harus dimanfaatkan secara optimal untuk memberikan kontribusi bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.
“Tugas sudah menanti. Tidak ada waktu untuk bersantai karena masa jabatan yang tersisa cukup terbatas,” ujarnya.
Bupati juga meminta anggota BPD turut mengawal pelaksanaan program Kukar Idaman Terbaik di masing-masing desa. Menurutnya, BPD memiliki posisi strategis dalam memastikan program pemerintah daerah dapat berjalan sesuai perencanaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ia mengibaratkan fungsi BPD di tingkat desa serupa dengan DPRD di tingkat kabupaten, terutama dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, BPD harus aktif mengawal kebijakan, perencanaan pembangunan, hingga pelaksanaan program yang dijalankan pemerintah desa.
“Kita harus mengawal program Kukar Idaman Terbaik di desa masing-masing. BPD memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya pemerintahan desa,” jelasnya.
Selain menjalankan fungsi pengawasan, anggota BPD juga memiliki tanggung jawab bersama kepala desa dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa. Keberadaan regulasi tersebut dinilai penting sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan sekaligus mendukung pembangunan desa agar lebih terarah dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Aulia secara khusus menekankan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan dana desa, alokasi dana desa, serta sumber pembiayaan lainnya yang dikelola pemerintah desa. Ia meminta BPD memastikan setiap anggaran digunakan secara transparan, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“BPD harus mengawasi setiap rupiah dana desa dan alokasi dana desa agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Di sisi lain, Aulia mengingatkan pentingnya membangun hubungan yang harmonis antara BPD dan kepala desa. Komunikasi serta koordinasi yang baik dinilai menjadi salah satu kunci kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa.
Namun, ia menegaskan bahwa hubungan harmonis tidak boleh menghilangkan fungsi pengawasan BPD. Sinergi antara kedua lembaga harus tetap berjalan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing, tanpa mengabaikan prinsip transparansi maupun aturan yang berlaku.
“Harmonis bukan berarti harus bersekongkol dengan kepala desa. Hubungan yang baik justru diperlukan agar tata kelola pemerintahan desa berjalan lebih baik,” ungkapnya.
Menurutnya, ketidakharmonisan antara BPD dan kepala desa dapat memicu persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta menghambat pelaksanaan pembangunan. Karena itu, kedua pihak diharapkan mampu membangun kerja sama yang sehat, saling berkoordinasi, dan tetap menjaga independensi dalam menjalankan tugas.
Melalui pelantikan tersebut, Aulia berharap anggota BPD yang menerima amanah melalui mekanisme PAW dapat segera bekerja secara maksimal. Dengan menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penyaluran aspirasi masyarakat secara optimal, BPD diharapkan mampu mendorong terwujudnya pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, serta pembangunan yang semakin maju dan berpihak kepada kebutuhan masyarakat.
ADV Diskominfo Kutai Kartanegara Pewarta : Indirwan Editor : Rudy M @2026

















