KUMALANEWS.ID, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan melakukan efisiensi anggaran hampir Rp100 miliar di tengah kondisi fiskal daerah yang masih menghadapi defisit. Efisiensi dilakukan dengan memangkas sejumlah belanja aparatur, termasuk tunjangan kinerja (Tukin), perjalanan dinas hingga kegiatan seremonial.
Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud, mengatakan sekitar Rp70 miliar dari total efisiensi tersebut berasal dari sejumlah anggaran yang berkaitan dengan aparatur sipil negara (ASN). Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari penyesuaian belanja pemerintah daerah agar anggaran dapat diarahkan pada kebutuhan yang dinilai lebih prioritas.
“Banyak, termasuk anggaran ASN. Tukin, kegiatan seremonial dan perjalanan dinas kita pangkas,” kata Rahmad, Selasa (29/9/2026).
Menurutnya, total efisiensi yang dilakukan Pemkot Balikpapan mencapai hampir Rp100 miliar. Kebijakan tersebut ditempuh dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah yang masih menghadapi tekanan, termasuk persoalan anggaran kurang bayar yang belum seluruhnya tersalurkan.
“Yang jelas hampir Rp100 miliar kita efisiensikan,” ujarnya.
Rahmad menjelaskan, kebutuhan anggaran kurang bayar yang harus dipenuhi pemerintah daerah disebut mencapai lebih dari Rp400 miliar. Namun, dukungan anggaran yang tersedia saat ini baru sekitar Rp12 miliar, sehingga terdapat selisih yang cukup besar dan perlu menjadi perhatian dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Kurang bayar kita lebih dari Rp400 miliar, sementara bantuan yang ada sekitar Rp12 miliar. Jadi sangat jauh,” jelasnya.
Meski melakukan efisiensi terhadap sejumlah pos belanja, Rahmad memastikan kebijakan tersebut tidak dimaksudkan untuk menghentikan pembangunan di Kota Balikpapan. Pemerintah daerah tetap mempertahankan program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, anggaran akan diarahkan pada sektor yang memiliki dampak langsung terhadap pelayanan publik, termasuk pembangunan infrastruktur, jalan, fasilitas umum, pendidikan dan kesehatan.
“Efisiensi ini untuk memenuhi kebutuhan yang lebih prioritas bagi masyarakat,” katanya.
Rahmad menegaskan, efisiensi anggaran tidak berarti pemerintah mengurangi komitmen terhadap pembangunan. Sejumlah program strategis tetap dipertahankan dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
“Infrastruktur dan fasilitas umum tetap menjadi prioritas,” ujarnya.
Salah satu program yang tetap masuk dalam perencanaan adalah pembangunan rumah sakit dengan menggunakan skema tahun jamak atau multiyears. Skema tersebut dipilih untuk mengatur pembiayaan proyek bernilai besar agar tidak seluruh beban anggaran harus ditanggung dalam satu tahun.
Rahmad mengatakan pembangunan rumah sakit tetap menjadi perhatian pemerintah, namun pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.
“Kita sudah menganggarkan pembangunan rumah sakit dengan skema multiyears. Ini bagian dari upaya menghemat anggaran,” katanya.
Menurutnya, pengerjaan proyek dengan nilai besar dalam satu tahun dapat memberikan tekanan terhadap kapasitas anggaran pemerintah daerah. Karena itu, skema multiyears dinilai dapat memberikan ruang bagi pemerintah untuk mengatur pembiayaan sekaligus menjaga kesinambungan pembangunan.
“Kalau dikerjakan dalam satu tahun, anggarannya akan berat. Makanya dibuat multiyears agar pekerjaannya berkesinambungan,” lanjutnya.
Di sisi lain, Rahmad juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kota Balikpapan yang telah menyepakati pembahasan Perubahan APBD dengan tetap mempertimbangkan kepentingan masyarakat. Menurutnya, kondisi fiskal yang terbatas membutuhkan kesepahaman antara eksekutif dan legislatif dalam menentukan program yang harus diprioritaskan.
“Kita berterima kasih kepada DPRD yang menyepakati pembahasan Perubahan. Kita sepakat fokus pada kepentingan masyarakat,” tuturnya.
Rahmad menambahkan, keterbatasan anggaran membuat pemerintah harus lebih selektif dalam menentukan program dan kegiatan. Setiap belanja perlu disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan manfaatnya bagi masyarakat.
Ia menegaskan, kepentingan umum akan menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan arah penggunaan anggaran daerah.
“Prioritas untuk kepentingan masyarakat harus lebih diutamakan,” pungkas Rahmad.
Melalui efisiensi tersebut, Pemkot Balikpapan berupaya menjaga keseimbangan antara kemampuan keuangan daerah dan keberlanjutan program pembangunan. Sementara belanja yang dinilai kurang prioritas ditekan agar anggaran yang tersedia dapat difokuskan pada pelayanan publik dan kebutuhan pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
ADV Diskominfo Kota Balikpapan Pewarta : M Hilmansyah Editor : Fairuzzabady @2026
