Menu ✖

Mode Gelap
Lantik Anggota BPD PAW Empat Desa, Bupati Kukar Tekankan Pengawasan Dana Desa Fasilitas Pendidikan di Dapil V Kukar Baru Terpenuhi 70 Persen, DPRD Minta Kekurangan Dikejar Otorita IKN Gelar Program Pantai Lestari, Bersihkan Lima Pantai dan Edukasi Pemilahan Sampah Pemkab Kukar Dukung Program Taaruf Jemput Jodoh Halal, Pendopo Odah Etam Disiapkan untuk Nikah Murah DPRD Kukar Desak OPD Percepat Realisasi APBD 2026, Waktu Pelaksanaan Kian Terbatas

BERITA DAERAH · 30 Sep 2026 12:00 WITA ·

Sekda Kukar Jelaskan Dasar Pinjaman Jangka Pendek ke Bank Kaltimtara


 Sekda Kukar, Sunggono, menjelaskan pinjaman jangka pendek kepada Bank Kaltimtara digunakan untuk menjaga arus kas daerah dan wajib dilunasi dalam tahun anggaran yang sama. Foto: Indirwan. Perbesar

Sekda Kukar, Sunggono, menjelaskan pinjaman jangka pendek kepada Bank Kaltimtara digunakan untuk menjaga arus kas daerah dan wajib dilunasi dalam tahun anggaran yang sama. Foto: Indirwan.

KUMALANEWS.ID, KUTAI KARTANEGARA – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Sunggono, menjelaskan dasar dan ketentuan pemerintah daerah dalam melakukan pinjaman jangka pendek kepada Bank Kaltimtara.

Menurut Sunggono, pinjaman jangka pendek diperbolehkan sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku. Skema tersebut digunakan untuk membantu menjaga arus kas daerah (cash flow), terutama ketika penerimaan daerah belum mencukupi untuk memenuhi kewajiban pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

Ia menegaskan, pinjaman jangka pendek memiliki ketentuan waktu penggunaan dan pelunasan. Pinjaman yang dilakukan dalam satu tahun anggaran harus diselesaikan pada tahun anggaran yang sama.

“Pinjaman jangka pendek diperbolehkan untuk menutupi cash flow dan harus dilunasi pada tahun yang sama,” ujar Sunggono, Rabu (30/9/2026).

Sunggono menjelaskan, pembahasan mengenai pinjaman tersebut tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan arus kas, tetapi juga mencakup aspek legalitas, dasar hukum, serta proses penataan dan penatausahaan keuangan daerah.

Ia menyebut kondisi yang terjadi pada awal 2026 menjadi salah satu pertimbangan pemerintah daerah. Saat itu, arus kas daerah belum mencukupi untuk memenuhi sejumlah kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga.

Menurutnya, kewajiban kepada pihak ketiga merupakan bagian dari belanja daerah yang harus diperhitungkan dalam perencanaan dan penganggaran. Kewajiban tersebut, kata Sunggono, memiliki sifat mengikat sebagaimana belanja gaji.

“Kewajiban kepada pihak ketiga juga merupakan belanja wajib,” jelasnya.

Sebelum pelaksanaan pinjaman, Pemerintah Kabupaten Kukar juga melakukan penguatan melalui komunikasi dan konsultasi dengan sejumlah lembaga terkait. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan mekanisme pinjaman yang ditempuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sunggono mengatakan, dirinya terlibat dalam proses konsultasi tersebut, termasuk berkomunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Keuangan, serta Bank Kaltimtara.

“Kami sudah berkonsultasi dengan OJK, Kemendagri, Kementerian Keuangan, dan Bank Kaltimtara,” ungkapnya.

Dari rangkaian konsultasi tersebut, Sunggono menyampaikan bahwa skema pinjaman jangka pendek dapat dilakukan sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku. Ia juga menjelaskan bahwa pemerintah daerah tidak memerlukan persetujuan khusus untuk skema tersebut, melainkan menjalankan mekanisme pemberitahuan sesuai aturan.

“Skema tersebut diperbolehkan, dengan mekanisme pemberitahuan sesuai ketentuan,” pungkasnya.

 

ADV Diskominfo Kutai Kartanegara
Pewarta : Indirwan
Editor  : Rudy M
@2026
Artikel ini telah dibaca 8 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Lantik Anggota BPD PAW Empat Desa, Bupati Kukar Tekankan Pengawasan Dana Desa

17 November 2026 - 20:00 WITA

r68

Fasilitas Pendidikan di Dapil V Kukar Baru Terpenuhi 70 Persen, DPRD Minta Kekurangan Dikejar

17 November 2026 - 19:00 WITA

r69

Pemkab Kukar Dukung Program Taaruf Jemput Jodoh Halal, Pendopo Odah Etam Disiapkan untuk Nikah Murah

17 November 2026 - 17:00 WITA

r67

DPRD Kukar Desak OPD Percepat Realisasi APBD 2026, Waktu Pelaksanaan Kian Terbatas

17 November 2026 - 16:00 WITA

r66

Anhar Desak Perumda Tirta Kencana Prioritaskan Eks Karyawan PT WATS, Jangan Abaikan Nasib Pekerja

17 November 2026 - 15:00 WITA

r63

Pemasangan PJU di Kukar Capai 90 Persen, 350 Titik di Muara Muntai Menunggu Sambungan PLN

17 November 2026 - 14:00 WITA

r62
Trending di BERITA DAERAH