KUMALANEWS.ID, KUTAI KARTANEGARA – Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, menegaskan pentingnya penerapan efisiensi dalam pelaksanaan pembangunan daerah di tengah keterbatasan kemampuan anggaran. Menurutnya, efisiensi bukan berarti menghentikan pembangunan, melainkan menyesuaikan pelaksanaan program dengan kapasitas keuangan daerah.
Hal tersebut disampaikan Ahmad Yani, Sabtu (3/10/2026), saat menanggapi pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan anggaran daerah di Kukar. Ia mengatakan, efisiensi diperlukan agar program prioritas tetap dapat berjalan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran.
Salah satu sektor yang dapat menerapkan pola tersebut, kata dia, adalah pembangunan infrastruktur. Pembangunan yang memiliki cakupan luas tidak harus diselesaikan dalam satu tahun anggaran, tetapi dapat dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.
“Pembangunan jalan yang panjang tidak harus diselesaikan sekaligus. Bisa dilakukan bertahap sesuai kemampuan anggaran,” ujar Ahmad Yani.
Ia menilai pola pembangunan secara bertahap menjadi salah satu bentuk efisiensi yang dapat diterapkan pemerintah daerah. Dengan perencanaan yang matang, pembangunan tetap dapat dilanjutkan tanpa membebani kemampuan keuangan daerah dalam satu periode anggaran.
Selain infrastruktur, efisiensi juga perlu diterapkan dalam belanja pemerintah. Setiap pengeluaran, menurut Ahmad Yani, harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan fiskal daerah agar anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Optimalisasi Sumber Daya Alam
Di sisi lain, Ahmad Yani menilai efisiensi anggaran perlu berjalan beriringan dengan upaya mengoptimalkan sumber daya alam (SDA) yang dimiliki Kukar. Sebagai daerah dengan potensi sumber daya alam yang besar, ia berharap kekayaan tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Ia juga berharap pemerintah pusat dapat memastikan hak daerah dari pengelolaan sumber daya alam, termasuk dana bagi hasil (DBH), dapat disalurkan secara optimal sesuai ketentuan. Dukungan fiskal tersebut dinilai penting untuk memperkuat kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan.
“Kita memiliki kekayaan sumber daya alam. Kami berharap DBH untuk daerah dapat disalurkan secara optimal agar pembangunan terus berjalan,” katanya.
Menurut Ahmad Yani, potensi kekayaan alam yang dimiliki Kukar harus diikuti dengan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat. Karena itu, pengelolaan sumber daya alam perlu memperhatikan kepentingan pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari tujuan pembangunan.
“Jangan sampai kita punya banyak, tetapi manfaat yang dirasakan sedikit,” tegasnya.
Perkuat Kolaborasi Pusat dan Daerah
Ahmad Yani menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memastikan pengelolaan kekayaan alam memberikan manfaat bagi masyarakat. Koordinasi tersebut diperlukan agar kebijakan pembangunan dapat berjalan selaras dengan kebutuhan daerah dan kondisi fiskal yang tersedia.
Ia berharap sinergi tersebut dapat terus diperkuat, khususnya dalam memperjuangkan hak-hak daerah dari pengelolaan sumber daya alam serta mendukung pembiayaan pembangunan di Kukar.
Menurutnya, semangat tersebut juga sejalan dengan momentum Hari Jadi ke-244 Kabupaten Kutai Kartanegara. Peringatan hari jadi tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi juga momentum untuk memperkuat komitmen agar potensi dan kekayaan daerah dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Harapannya, pemerintah pusat dan daerah terus berkolaborasi agar kekayaan alam dan hak-hak daerah dapat dinikmati masyarakat Kukar,” pungkasnya.
ADV DPRD Kutai Kartanegara Pewarta : Indirwan Editor : Fairuzzabady @2026
