KUMALANEWS.ID, SAMARINDA – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, menegaskan pentingnya memperkuat peran daerah dalam industri energi agar tidak hanya menjadi penerima manfaat dari pengelolaan sumber daya alam. Menurutnya, daerah penghasil harus memiliki kesempatan lebih besar untuk terlibat langsung dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi (migas), sehingga manfaat ekonomi yang dihasilkan dapat mendukung peningkatan pendapatan dan pembangunan daerah.
Hal tersebut disampaikan Aulia dalam Arusbawah Energy Forum 2026 bertajuk “Menjadi Tuan Rumah di Negeri Energi: Dari Perut Bumi ke PAD”, yang berlangsung di Gedung Olah Bebaya, Kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Sabtu (10/10/2026).
Dalam forum tersebut, pembahasan mengenai perbedaan antara Participating Interest (PI) 10 persen dan Dana Bagi Hasil (DBH) menjadi salah satu isu penting. Kedua mekanisme tersebut dinilai perlu dipahami untuk melihat bagaimana daerah penghasil dapat memperoleh manfaat ekonomi dari pengelolaan sumber daya alam secara lebih optimal.
Aulia menekankan bahwa daerah tidak seharusnya hanya bergantung pada penerimaan yang bersumber dari pemerintah pusat. Lebih dari itu, pemerintah daerah perlu mendorong keterlibatan dalam kegiatan usaha energi agar memiliki peluang memperoleh nilai tambah dari aktivitas industri yang berlangsung di wilayahnya.
Menurutnya, keterlibatan tersebut menjadi salah satu upaya memperkuat posisi daerah dalam pengelolaan sumber daya alam, sekaligus membuka peluang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
PI 10 Persen Berbeda dengan Dana Bagi Hasil
Dalam pembahasan tersebut, PI 10 persen dijelaskan sebagai skema partisipasi daerah dalam kepemilikan atau kegiatan usaha hulu migas. Melalui mekanisme ini, daerah dapat berpartisipasi dalam pengelolaan usaha melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau badan usaha yang memenuhi ketentuan.
Skema PI memberikan peluang bagi daerah untuk memperoleh manfaat ekonomi dari kegiatan usaha migas sesuai porsi kepemilikan, perjanjian, dan ketentuan yang berlaku. Hasil usaha yang diterima dapat berkontribusi terhadap keuangan daerah, antara lain melalui pembagian keuntungan atau dividen sesuai mekanisme perusahaan.
Sementara itu, DBH merupakan bagian penerimaan negara yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan formula dan ketentuan perundang-undangan. Besaran penerimaannya dipengaruhi oleh berbagai komponen perhitungan yang ditetapkan pemerintah.
Perbedaan mendasar keduanya terletak pada mekanisme penerimaan dan posisi daerah. Melalui DBH, daerah memperoleh bagian penerimaan berdasarkan kebijakan fiskal negara. Adapun melalui PI, daerah memiliki kesempatan berpartisipasi dalam kegiatan usaha dengan hak dan kewajiban yang melekat pada investasi tersebut.
Karena itu, PI tidak dapat dipandang sebagai dana yang langsung masuk ke kas pemerintah daerah tanpa risiko maupun kewajiban. Pelaksanaannya membutuhkan perhitungan bisnis yang matang, termasuk biaya operasi, kebutuhan pembiayaan, kewajiban perpajakan, dan risiko usaha sesuai struktur kontrak yang berlaku.
Penguatan skema PI juga memerlukan kesiapan modal, kemampuan teknis, sumber daya manusia profesional, serta tata kelola perusahaan yang transparan dan akuntabel. Dengan persiapan tersebut, partisipasi daerah diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi yang terukur dan berkelanjutan.
Perkuat Posisi Daerah Penghasil Energi
Bagi Kalimantan Timur yang memiliki potensi besar di sektor pertambangan, minyak, dan gas bumi, penguatan peran daerah menjadi bagian penting dalam mendorong pemerataan manfaat ekonomi dari sumber daya alam.
Daerah penghasil diharapkan tidak hanya menanggung dampak aktivitas industri, tetapi juga memperoleh peluang lebih luas untuk mengembangkan usaha, memperkuat penerimaan daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam konteks tersebut, PI dan DBH memiliki fungsi berbeda, tetapi dapat saling melengkapi. DBH menjadi bagian dari mekanisme pembagian penerimaan negara, sedangkan PI membuka peluang bagi daerah untuk berpartisipasi secara langsung dalam kegiatan usaha hulu migas.
Optimalisasi kedua mekanisme tersebut membutuhkan sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku industri. Selain kepastian regulasi, diperlukan pula perencanaan pembiayaan serta pengawasan agar manfaat ekonomi yang diperoleh sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik.
Melalui Arusbawah Energy Forum 2026, pembahasan mengenai PI dan DBH diharapkan dapat memperluas pemahaman publik mengenai peluang dan tantangan pengelolaan sumber daya alam, sekaligus mendorong kebijakan yang memperkuat peran daerah penghasil.
Penegasan Aulia bahwa daerah harus menjadi pelaku industri energi menjadi pengingat pentingnya keterlibatan daerah dalam rantai ekonomi sumber daya alam. Dengan memperkuat partisipasi usaha, meningkatkan kapasitas BUMD, dan mengoptimalkan penerimaan daerah, kekayaan energi diharapkan dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kutai Kartanegara maupun Kalimantan Timur secara luas.
Pewarta : Yana Ashari Editor : Fairuzzabady @2026

















