KUMALANEWS.ID, KUTAI KARTANEGARA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur, mendorong pencabutan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kecamatan Sedulang sebagai salah satu tahapan untuk mendukung rencana pemekaran wilayah di Kecamatan Muara Kaman.
Langkah tersebut dibahas dalam rapat sinkronisasi Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pencabutan Perda Nomor 18 Tahun 1999, Kamis (22/10/2026). Pembahasan ini bertujuan menyelaraskan proses legislasi agar rencana penataan wilayah dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
Anggota DPRD Kukar, Hendra, mengatakan pencabutan perda tersebut menjadi bagian dari upaya membuka jalan bagi proses pembentukan kecamatan baru. Penataan wilayah diharapkan dapat mendukung pemerataan pembangunan serta meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Menurut Hendra, rencana pencabutan perda tersebut mendapat dukungan dari perwakilan pemerintah desa. Dalam rapat sinkronisasi itu, camat bersama perwakilan dari 10 desa turut hadir untuk menyampaikan pandangan mengenai rencana penataan wilayah di Kecamatan Muara Kaman.
“Pada prinsipnya, perwakilan desa mendukung pencabutan perda ini sebagai bagian dari upaya mendorong pemekaran kecamatan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pemekaran wilayah perlu dipertimbangkan karena Kecamatan Muara Kaman memiliki cakupan geografis yang luas. Kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan dalam pemerataan pembangunan, terutama dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur dan meningkatkan jangkauan pelayanan pemerintahan.
Dengan wilayah yang lebih terorganisasi, pemerintah diharapkan dapat memfokuskan perencanaan pembangunan sesuai kebutuhan masing-masing daerah. Selain itu, penataan wilayah juga berpotensi mendekatkan pelayanan administrasi kepada masyarakat sehingga kebutuhan warga dapat ditangani secara lebih efektif.
Hendra menegaskan, DPRD Kukar dalam proses ini menjalankan fungsi legislasi, khususnya membahas pencabutan perda yang menjadi bagian dari tahapan penataan wilayah. Sementara itu, penyusunan rencana teknis pemekaran, termasuk penentuan wilayah dan desa yang nantinya masuk dalam kecamatan baru, menjadi ranah pemerintah daerah sesuai mekanisme yang berlaku.
“DPRD fokus pada proses legislasi. Untuk penentuan wilayah dan desa yang masuk dalam kecamatan baru, pemerintah daerah yang akan mengatur prosesnya,” jelasnya.
Menurutnya, pembagian kewenangan tersebut diperlukan agar setiap tahapan berjalan sesuai aturan, mulai dari penyelesaian aspek regulasi hingga penyusunan rencana pembentukan wilayah baru oleh pihak eksekutif.
Ia berharap, pembahasan pencabutan Perda Nomor 18 Tahun 1999 dapat berjalan lancar dan sesuai ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat menindaklanjuti rencana penataan wilayah di Kecamatan Muara Kaman melalui tahapan administratif dan teknis yang diperlukan.
Hendra juga berharap, apabila rencana pemekaran dapat direalisasikan sesuai ketentuan, penataan wilayah tersebut mampu mendukung percepatan pembangunan infrastruktur, pemerataan pelayanan publik, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Upaya ini diharapkan menjadi bagian dari penataan pemerintahan daerah yang lebih efektif, terutama bagi masyarakat di wilayah dengan cakupan geografis luas dan kebutuhan pembangunan yang beragam.
ADV DPRD Kutai Kartanegara Pewarta : Indirwan Editor : Fairuzzabady @2026
