KUMALANEWS.ID, SAMARINDA – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menegaskan bahwa kawasan Teras Samarinda pada dasarnya diperuntukkan sebagai ruang terbuka hijau (RTH) yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Karena itu, pengelolaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk penyelenggaraan berbagai kegiatan di kawasan tersebut, harus tetap mengacu pada ketentuan dan kesepakatan kerja sama yang telah ditetapkan.
Penegasan tersebut disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) Sekretariat Daerah Kota Samarinda, Marnabas Patiroy, usai mengikuti Rapat Audiensi Pengaduan Persatuan UMKM Berdaya (PUMKMB) terkait penghentian aktivitas UMKM di Teras Samarinda. Audiensi berlangsung di Ruang Rapat Utama Lantai 2 DPRD Kota Samarinda, Rabu (28/10/2026).
Marnabas menjelaskan, dalam perjanjian kerja sama antara Pemkot Samarinda dan PT Pereniaga, terdapat sejumlah ketentuan tertulis maupun kesepahaman yang menjadi pedoman pengelolaan kawasan. Aturan tersebut mencakup penataan tenant UMKM hingga kewenangan penyelenggaraan acara atau event di Teras Samarinda.
“Pada intinya, kita ingin Teras Samarinda menjadi ruang terbuka hijau yang bisa dinikmati semua kalangan,” ujarnya.
Ia menyebutkan, Pemkot Samarinda telah merencanakan penyediaan lima tenant UMKM pada setiap teras yang tersedia. Penataan tersebut dimaksudkan agar aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan, tanpa menghilangkan fungsi utama kawasan sebagai ruang publik.
Menurut Marnabas, proses perekrutan pelaku UMKM sebelumnya dilakukan melalui aplikasi yang dibuka untuk masyarakat. Dari proses tersebut, lima pelaku usaha dipilih untuk menempati lokasi yang telah disediakan.
Penempatan tenant juga tidak harus bersifat permanen bagi pelaku usaha yang sama. Sistem pergantian dimungkinkan agar kesempatan berusaha dapat diberikan secara bergantian kepada pelaku UMKM lainnya. Dengan pola tersebut, diharapkan semakin banyak pelaku usaha lokal yang memperoleh kesempatan untuk mengembangkan usahanya.
Selain memperhatikan kesempatan berusaha, pemerintah juga menekankan pentingnya kualitas sarana dan penataan kawasan. Fasilitas usaha harus tertata rapi dan mendukung kenyamanan pengunjung, sehingga aktivitas ekonomi tidak mengurangi estetika maupun fungsi Teras Samarinda sebagai ruang publik.
“Kami ingin penataannya bagus dan tetap nyaman dipandang masyarakat,” jelasnya.
Marnabas juga menyoroti pentingnya pengendalian harga produk yang dijual di kawasan tersebut. Menurutnya, Teras Samarinda merupakan ruang publik yang dikunjungi masyarakat dari berbagai latar belakang ekonomi. Karena itu, harga barang yang ditawarkan pelaku usaha harus tetap wajar dan terjangkau.
Ia mencontohkan, harga air minum kemasan perlu mengikuti arahan pemerintah dan tidak ditetapkan terlalu tinggi. Apabila ditemukan harga yang dinilai tidak sesuai, pengelola akan diminta melakukan penertiban.
“Harga jual harus tetap wajar karena Teras Samarinda dinikmati semua kalangan, dari bawah hingga atas,” tegasnya.
Terkait penyelenggaraan kegiatan atau event, Marnabas mengatakan pihak pengelola memiliki kewenangan untuk melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan kerja sama. Namun, pelaksanaannya harus tetap memperhatikan kesepakatan yang berlaku serta tidak mengganggu aktivitas lain yang telah diatur di kawasan tersebut.
Ia menilai, persoalan dapat muncul apabila penyelenggaraan kegiatan berlangsung bersamaan dengan aktivitas pihak lain dan tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Karena itu, Pemkot Samarinda telah memberikan teguran kepada pengelola agar tata kelola kawasan kembali berjalan sesuai ketentuan.
“Jika pelaksanaannya menyimpang dari kesepakatan, tentu kami berikan teguran,” katanya.
Mengenai kemungkinan penambahan tenant UMKM, Marnabas mempersilakan pengelola menyampaikan usulan apabila terdapat lokasi yang dinilai memungkinkan untuk dimanfaatkan. Usulan tersebut dapat dibahas bersama melalui komunikasi dan evaluasi, dengan tetap mempertimbangkan ketentuan dalam perjanjian kerja sama.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak menginginkan pola pengelolaan yang melibatkan pihak ketiga dan justru menambah beban biaya bagi pelaku UMKM. Tambahan biaya sewa maupun pungutan lainnya dikhawatirkan berpengaruh terhadap harga jual produk kepada konsumen.
“Kami tidak ingin ada pihak ketiga yang menambah biaya. Jika biaya sewa tinggi, harga jual bisa ikut naik,” ungkapnya.
Marnabas juga mendorong PUMKMB dan pihak pengelola untuk membangun komunikasi guna mencari solusi atas persoalan penghentian aktivitas UMKM. Menurutnya, dialog dan evaluasi diperlukan agar kepentingan pelaku usaha tetap diperhatikan, sementara pengelolaan kawasan berjalan sesuai aturan.
Ia berharap penyelesaian persoalan tersebut dapat dilakukan secara terbuka dan mengedepankan kesepahaman bersama. Dengan demikian, tidak ada pihak yang dirugikan dan penataan kawasan dapat memberikan manfaat bagi pelaku UMKM maupun masyarakat sebagai pengguna ruang publik.
Pemkot Samarinda pada prinsipnya ingin memastikan Teras Samarinda tetap berfungsi sebagai ruang terbuka hijau yang nyaman, tertib, dan dapat diakses seluruh lapisan masyarakat. Pada saat yang sama, aktivitas ekonomi melalui UMKM diharapkan tetap memiliki ruang untuk berkembang melalui sistem penataan yang terjangkau, transparan, dan sesuai kesepakatan.
Melalui evaluasi pengelolaan dan komunikasi antarpihak, persoalan UMKM di Teras Samarinda diharapkan dapat menemukan jalan keluar tanpa mengabaikan fungsi utama kawasan sebagai ruang publik sekaligus peluang ekonomi bagi masyarakat.
Pewarta : Yana Ashari Editor : Fairuzzabady @2026

















