KUMALANEWS.ID, KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) mulai melakukan penyesuaian terhadap pelaksanaan program pembangunan daerah menyusul penurunan kemampuan fiskal. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam merealisasikan visi dan misi Kukar Idaman Terbaik yang telah dirancang sejak awal masa pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Kukar periode 2025–2030.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengungkapkan bahwa penyusunan program Kukar Idaman Terbaik sebelumnya didasarkan pada asumsi kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selama tiga tahun terakhir, yakni 2023 hingga 2025. Pada periode tersebut, APBD Kukar tercatat berada di kisaran Rp11 triliun pada 2023, meningkat menjadi sekitar Rp14 triliun pada 2024, kemudian mencapai Rp12,5 triliun pada 2025.
Namun, setelah pemerintahan berjalan pada 2026, kondisi keuangan daerah mengalami perubahan cukup signifikan. Kemampuan APBD yang sebelumnya diperkirakan berada pada angka besar tersebut mengalami penurunan hingga sekitar Rp7,9 triliun.
Bahkan, untuk 2027 mendatang, kemampuan keuangan daerah diproyeksikan kembali turun ke kisaran Rp5,9 triliun hingga Rp6,1 triliun. Penurunan tersebut secara langsung berdampak terhadap kapasitas belanja pemerintah daerah, termasuk dalam menjalankan berbagai program pembangunan.
“Tentu penurunan pendapatan daerah berdampak langsung terhadap kemampuan belanja kita,” ujar Aulia, Sabtu (7/11/2026).
Ia menjelaskan, dalam pengelolaan keuangan daerah terdapat dua komponen utama kebutuhan belanja yang harus diperhatikan, yakni fixed cost atau belanja tetap dan dynamic cost atau belanja dinamis. Kedua komponen tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan.
Salah satu komponen belanja tetap yang harus dipenuhi adalah belanja pegawai. Saat ini, Pemkab Kukar mengalokasikan anggaran sekitar Rp2,4 triliun untuk membiayai kurang lebih 18 ribu aparatur sipil negara (ASN), baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Sementara itu, belanja dinamis mencakup berbagai kebutuhan operasional pemerintahan, seperti pembayaran listrik, air, perjalanan dinas, makan dan minum, serta kebutuhan penunjang aktivitas organisasi perangkat daerah (OPD).
Dalam menghadapi keterbatasan fiskal tersebut, Aulia mengapresiasi kinerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono. Tim tersebut dinilai berhasil melakukan rasionalisasi terhadap sejumlah komponen belanja operasional tanpa mengabaikan kebutuhan dasar penyelenggaraan pemerintahan.
Ia menyebutkan, anggaran belanja operasional yang sebelumnya berada pada kisaran Rp1,1 triliun selama periode 2023 hingga 2025, berhasil ditekan menjadi sekitar Rp400 miliar pada 2026.
“Artinya, ada penghematan sekitar Rp700 miliar dari sisi biaya operasional,” jelasnya.
Menurut Aulia, belanja pegawai dan operasional merupakan kebutuhan minimum fiskal yang harus dipenuhi agar roda pemerintahan tetap berjalan. Setelah kebutuhan dasar tersebut terpenuhi, pemerintah daerah baru dapat mengoptimalkan sisa anggaran untuk membiayai program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Karena itu, tantangan pengelolaan keuangan daerah saat ini tidak hanya berkaitan dengan realisasi anggaran, tetapi juga bagaimana meningkatkan pendapatan serta memastikan setiap belanja memberikan manfaat maksimal.
“Dulu persoalan kita bagaimana menghabiskan anggaran. Sekarang tantangannya bagaimana meningkatkan pendapatan dan mengoptimalkan belanja,” tegasnya.
Komunikasi Kondisi Fiskal kepada Masyarakat Perlu Diperkuat
Selain melakukan penyesuaian anggaran, Aulia juga menekankan pentingnya komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakat terkait perubahan kondisi keuangan daerah. Menurutnya, masyarakat perlu mendapatkan pemahaman yang utuh bahwa penurunan APBD turut memengaruhi kemampuan pemerintah dalam merealisasikan berbagai program pembangunan.
Ia mengakui, berdasarkan hasil evaluasi terhadap persepsi masyarakat, penyampaian informasi mengenai kondisi fiskal daerah masih perlu diperbaiki. Hal ini penting agar masyarakat memahami alasan pemerintah harus menentukan skala prioritas dalam pelaksanaan pembangunan.
Aulia menilai, selama ini masyarakat cenderung mengukur keberhasilan pembangunan dari hasil fisik yang terlihat secara langsung, seperti pembangunan jalan, jembatan, gedung, dan fasilitas umum lainnya. Padahal, pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab besar untuk merawat dan memelihara infrastruktur yang telah dibangun agar tetap berfungsi dengan baik.
Salah satu contohnya adalah penanganan sejumlah titik longsor di wilayah Kukar yang diperkirakan membutuhkan anggaran lebih dari Rp100 miliar. Penanganan tersebut menjadi kebutuhan penting untuk mencegah kerusakan semakin meluas sekaligus menjaga aksesibilitas dan keselamatan masyarakat.
Kondisi ini menunjukkan bahwa kebutuhan anggaran pembangunan tidak hanya digunakan untuk membangun infrastruktur baru, tetapi juga memastikan fasilitas yang sudah tersedia tetap terpelihara dan dapat dimanfaatkan masyarakat secara berkelanjutan.
Dengan kondisi tersebut, Aulia menegaskan bahwa pelaksanaan program Kukar Idaman Terbaik harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah. Meski demikian, penyesuaian anggaran tidak boleh mengabaikan kebutuhan masyarakat maupun keberlanjutan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
Pemkab Kukar pun berupaya memperkuat transparansi dan komunikasi publik mengenai kondisi keuangan daerah. Langkah tersebut diharapkan dapat membangun pemahaman bersama bahwa keterbatasan anggaran membutuhkan pengelolaan yang lebih cermat, penentuan prioritas yang tepat, serta optimalisasi setiap sumber daya yang dimiliki daerah.
Dengan demikian, program pembangunan tetap dapat berjalan secara terukur dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat meskipun di tengah penurunan kemampuan keuangan daerah.
ADV Diskominfo Kutai Kartanegara Pewarta : Indirwan Editor : Rudy M @2026

















