KUMALANEWS.ID, SAMARINDA – Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar, mendorong evaluasi menyeluruh terhadap penerapan standar pelayanan publik di sektor pendidikan dan kebudayaan. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh pelayanan yang diberikan pemerintah berjalan optimal, transparan, merata, serta mudah diakses oleh masyarakat.
Hal itu disampaikan Anhar kepada awak media usai menghadiri Forum Konsultasi Publik bertajuk “Sosialisasi dan Konsultasi Publik pada Standar Pelayanan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda Tahun 2026”. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Ki Hajar Dewantara Lantai 4, Gedung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, Selasa (17/11/2026).
Menurut Anhar, forum konsultasi publik menjadi ruang penting untuk mengevaluasi pelaksanaan pelayanan sekaligus menyerap berbagai masukan dari masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, pemerintah diharapkan dapat mengetahui sejauh mana standar pelayanan yang telah ditetapkan benar-benar berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Ia menilai, keterbukaan informasi menjadi salah satu aspek yang harus diperhatikan. Sebab, masyarakat perlu mendapatkan penjelasan yang jelas mengenai jenis pelayanan, persyaratan, prosedur, hingga mekanisme pengurusan berbagai kebutuhan di bidang pendidikan.
“Forum ini menjadi sarana evaluasi untuk memaksimalkan pelayanan publik, termasuk keterbukaan informasi. Masyarakat harus mengetahui dengan jelas layanan apa saja yang tersedia,” ujar Anhar.
Ia menjelaskan, terdapat sejumlah pelayanan pendidikan yang perlu terus disosialisasikan secara luas. Di antaranya Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), legalisasi ijazah, perpindahan sekolah, hingga persyaratan pendirian lembaga pendidikan seperti Taman Kanak-Kanak (TK) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
Menurutnya, kejelasan informasi mengenai berbagai layanan tersebut sangat dibutuhkan agar masyarakat tidak mengalami kesulitan ketika mengakses pelayanan pemerintah. Selain itu, orang tua dan peserta didik juga harus memahami hak serta prosedur yang berlaku dalam setiap proses pelayanan pendidikan.
Anhar juga menyoroti pentingnya meninjau kembali kesesuaian kebijakan dan regulasi yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan. Termasuk peraturan wali kota (Perwali) dan cakupan standar pelayanan yang selama ini diterapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda.
Ia mempertanyakan apakah seluruh kebijakan tersebut masih relevan dengan kebutuhan masyarakat serta sudah memberikan kemudahan bagi penerima layanan.
“Perlu kita evaluasi, apakah kebijakan dan Perwali yang ada sudah sesuai kebutuhan masyarakat? Jangan sampai pelayanan sudah berjalan, tetapi informasi yang diterima orang tua dan murid belum maksimal,” tegasnya.
Lebih lanjut, Anhar menegaskan bahwa Komisi IV DPRD Kota Samarinda akan turut menjalankan fungsi pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan pendidikan. Pengawasan tersebut tidak hanya berfokus pada aspek administrasi dan keterbukaan informasi, tetapi juga mencakup kondisi infrastruktur sekolah, kualitas tenaga pendidik, serta mutu pendidikan secara keseluruhan.
Menurutnya, seluruh aspek tersebut saling berkaitan dalam menentukan kualitas pelayanan pendidikan. Karena itu, standar pelayanan yang telah disusun dan disosialisasikan harus benar-benar diterapkan dalam kegiatan operasional di lingkungan sekolah maupun instansi terkait.
Ia berharap forum konsultasi publik tersebut tidak sekadar menjadi agenda sosialisasi formal, tetapi mampu menghasilkan masukan konkret sebagai bahan pembenahan pelayanan. Berbagai kritik, keluhan, dan ketidakpuasan masyarakat juga perlu menjadi perhatian pemerintah untuk mengetahui kekurangan yang masih terjadi di lapangan.
Dengan demikian, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat transparansi informasi, serta menghadirkan sistem pendidikan yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
ADV DPRD Kota Samarinda Pewarta : Yana Ashari Editor : Fairuzzabady @2026

















