Menu ✖

Mode Gelap
Pemkab Kukar Siapkan Mini MPP di Seluruh Kecamatan, Permudah Akses Pelayanan Publik Perusahaan di Kukar Wajib Serap 85 Persen Tenaga Kerja Lokal, Aulia Minta Perda Ditegakkan Pemkab Kukar Pastikan 17 Program Dedikasi Berlanjut pada 2027, Kesehatan dan Internet Gratis Jadi Prioritas Anhar Minta Wacana Pelarangan Vape Dikaji Komprehensif, Perhatikan Dampak Hukum dan Ekonomi Andi Harun Keberatan Pendapatan Samarinda Dipangkas Rp209,68 Miliar, Minta Pemprov Kaltim Kaji Ulang

BERITA DAERAH · 20 Nov 2026 15:00 WITA ·

Perusahaan di Kukar Wajib Serap 85 Persen Tenaga Kerja Lokal, Aulia Minta Perda Ditegakkan


 Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menegaskan kewajiban perusahaan menyerap minimal 85 persen tenaga kerja lokal sesuai Perda, sekaligus mendorong peningkatan kompetensi masyarakat agar mampu memenuhi kebutuhan dunia usaha dan industri. Foto: Indirwan. Perbesar

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menegaskan kewajiban perusahaan menyerap minimal 85 persen tenaga kerja lokal sesuai Perda, sekaligus mendorong peningkatan kompetensi masyarakat agar mampu memenuhi kebutuhan dunia usaha dan industri. Foto: Indirwan.

KUMALANEWS.ID, KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) memperkuat komitmen dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal dengan mengoptimalkan penegakan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur kewajiban perusahaan memprioritaskan masyarakat setempat dalam proses perekrutan tenaga kerja.

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menegaskan bahwa setiap perusahaan yang beroperasi di wilayah Kukar wajib memprioritaskan tenaga kerja lokal dengan target minimal 85 persen, sesuai ketentuan dalam Perda yang berlaku. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memastikan keberadaan investasi dan aktivitas industri memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam membuka kesempatan kerja.

Menurut Aulia, ketentuan mengenai kewajiban penyerapan tenaga kerja lokal sebenarnya telah diatur dalam regulasi daerah. Namun, implementasinya perlu lebih dioptimalkan melalui pengawasan dan koordinasi dengan perusahaan agar aturan tersebut benar-benar dijalankan.

“Saya awalnya mengira Kukar belum memiliki Perda terkait kewajiban penyerapan tenaga kerja lokal. Ternyata sudah ada aturan yang mewajibkan 85 persen tenaga kerja perusahaan berasal dari masyarakat setempat sesuai kompetensinya,” ungkap Aulia, Jumat (20/11/2026).

Ia menjelaskan, penguatan penerapan Perda tersebut menjadi semakin penting seiring rencana beroperasinya sejumlah perusahaan besar di wilayah Kukar. Pemerintah daerah ingin memastikan peluang kerja yang terbuka dari aktivitas investasi dapat dimanfaatkan masyarakat lokal, khususnya generasi muda yang berada pada usia produktif.

Dengan bertambahnya aktivitas perusahaan, kebutuhan terhadap tenaga kerja dari berbagai bidang juga diperkirakan meningkat. Karena itu, Pemkab Kukar tidak hanya mendorong perusahaan memenuhi ketentuan penyerapan tenaga kerja lokal, tetapi juga menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan sesuai kebutuhan dunia usaha dan industri.

Untuk mendukung langkah tersebut, Aulia meminta Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) Kukar lebih aktif melakukan pembinaan serta mendorong peningkatan kompetensi masyarakat, terutama yang tinggal di sekitar wilayah operasional perusahaan.

Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pemetaan kebutuhan tenaga kerja, peningkatan keterampilan, serta penyesuaian kualifikasi masyarakat dengan bidang pekerjaan yang tersedia. Dengan begitu, perusahaan memiliki kesempatan lebih besar untuk merekrut tenaga kerja dari daerah setempat tanpa mengabaikan standar kompetensi yang dibutuhkan.

“Dinas Tenaga Kerja harus mendorong masyarakat di sekitar perusahaan agar memiliki keterampilan dan kompetensi sesuai kebutuhan perusahaan,” jelasnya.

Aulia menilai, keberhasilan kebijakan penyerapan tenaga kerja lokal tidak hanya diukur dari terpenuhinya persentase yang telah ditetapkan dalam Perda. Lebih dari itu, kebijakan tersebut harus mampu membuka akses pekerjaan yang adil dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Kukar untuk meningkatkan kesejahteraan melalui sektor ketenagakerjaan.

Ia juga berharap perusahaan yang berinvestasi di Kukar memiliki komitmen untuk ikut berkontribusi terhadap pembangunan daerah, salah satunya dengan memberikan ruang dan kesempatan bagi tenaga kerja lokal untuk berkembang.

Terlebih, kehadiran perusahaan berskala besar diharapkan tidak hanya meningkatkan aktivitas ekonomi dan investasi, tetapi juga memberikan dampak langsung terhadap penurunan pengangguran serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah.

“Kita ingin anak-anak muda, terutama yang berada pada usia produktif, mendapatkan kesempatan bekerja dan memperoleh haknya di daerah tempat mereka berdomisili,” pungkasnya.

Melalui optimalisasi penegakan Perda tersebut, Pemkab Kukar berharap pertumbuhan investasi dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah juga berupaya memastikan masyarakat lokal tidak hanya menjadi penonton, tetapi turut mengambil bagian dalam perkembangan dunia usaha dan industri di Kabupaten Kutai Kartanegara.

 

ADV Diskominfo Kutai Kartanegara
Pewarta : Indirwan
Editor  : Rudy M
@2026
Artikel ini telah dibaca 1 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Pemkab Kukar Siapkan Mini MPP di Seluruh Kecamatan, Permudah Akses Pelayanan Publik

20 November 2026 - 16:00 WITA

s4

Pemkab Kukar Pastikan 17 Program Dedikasi Berlanjut pada 2027, Kesehatan dan Internet Gratis Jadi Prioritas

20 November 2026 - 14:00 WITA

s2

Anhar Minta Wacana Pelarangan Vape Dikaji Komprehensif, Perhatikan Dampak Hukum dan Ekonomi

20 November 2026 - 13:00 WITA

s1

Andi Harun Keberatan Pendapatan Samarinda Dipangkas Rp209,68 Miliar, Minta Pemprov Kaltim Kaji Ulang

19 November 2026 - 21:30 WITA

r99

DPRD Kukar Dorong Pencabutan HGU Eks Kalpataru, Hak Masyarakat Harus Dilindungi

19 November 2026 - 21:00 WITA

r93

Anhar Minta Pemprov Kaltim Transparan soal Penyesuaian DBH, Samarinda Berpotensi Kehilangan Rp209 Miliar

19 November 2026 - 20:30 WITA

r96
Trending di BERITA DAERAH