Menu ✖

Mode Gelap
Pemkab Kukar Siapkan Mini MPP di Seluruh Kecamatan, Permudah Akses Pelayanan Publik Perusahaan di Kukar Wajib Serap 85 Persen Tenaga Kerja Lokal, Aulia Minta Perda Ditegakkan Pemkab Kukar Pastikan 17 Program Dedikasi Berlanjut pada 2027, Kesehatan dan Internet Gratis Jadi Prioritas Anhar Minta Wacana Pelarangan Vape Dikaji Komprehensif, Perhatikan Dampak Hukum dan Ekonomi Andi Harun Keberatan Pendapatan Samarinda Dipangkas Rp209,68 Miliar, Minta Pemprov Kaltim Kaji Ulang

BERITA DAERAH · 8 Agu 2025 09:15 WITA ·

OPD Kukar Teken Komitmen MCSP, Bupati Aulia: Menuju Zona Hijau


 OPD Kukar Teken Komitmen MCSP, Bupati Aulia: Menuju Zona Hijau Perbesar

KUMALANEWS.ID, KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar penandatanganan surat pernyataan oleh para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai bagian dari pelaksanaan Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) Tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung di Aula Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kukar, Rabu (6/8/2025), dan disaksikan langsung oleh Bupati Kukar dr. Aulia Rahman Basri.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kukar Dr. H. Sunggono, Asisten III Pemkab Kukar Dafip Hariyanto, serta Kepala Inspektorat Kukar Heriansyah. Rangkaian acara juga diisi dengan sosialisasi Audit Charter Tahun 2025.

Usai kegiatan, Bupati Aulia menjelaskan bahwa MCSP merupakan bagian dari sistem peringatan dini (Early Warning System atau EWS) yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menilai kinerja daerah dalam upaya pencegahan dan mitigasi tindak korupsi.

“Apa yang kita lakukan hari ini, khususnya penandatanganan surat pernyataan, merupakan bagian dari rencana tindak lanjut dalam memenuhi dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam proses pencegahan dan mitigasi korupsi,” jelasnya.

Pemkab Kukar, kata Aulia, berkomitmen kuat dalam upaya mitigasi terhadap potensi korupsi. Ia menargetkan agar Pemkab Kukar ke depan berada di zona hijau, atau kategori “terjaga”, dengan nilai skor antara 78 hingga 100.

“Nanti pada 19 Agustus, kami juga diundang oleh KPK untuk memaparkan berbagai upaya yang telah dilakukan daerah terkait pelaksanaan MCSP ini,” tambahnya.

Lebih lanjut, dr. Aulia menyampaikan bahwa Pemkab Kukar akan memperpanjang kerja sama atau nota kesepahaman (MoU) dengan Kejaksaan Negeri Kukar. Tujuannya, untuk memberikan pembekalan kepada kepala OPD sebagai pelaksana program pembangunan daerah yang menggunakan anggaran negara.

“Dalam MoU nanti, pihak kejaksaan akan membantu memberikan pemahaman dan mitigasi atas potensi pelanggaran hukum yang mungkin terjadi. Ini penting sebagai bekal bagi para kepala OPD dan camat, karena pada akhirnya, eksekutif adalah pihak yang mengeksekusi program,” pungkasnya.

Sumber: www.kukarpaper.com

Artikel ini telah dibaca 14 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Pemkab Kukar Siapkan Mini MPP di Seluruh Kecamatan, Permudah Akses Pelayanan Publik

20 November 2026 - 16:00 WITA

s4

Perusahaan di Kukar Wajib Serap 85 Persen Tenaga Kerja Lokal, Aulia Minta Perda Ditegakkan

20 November 2026 - 15:00 WITA

s3

Pemkab Kukar Pastikan 17 Program Dedikasi Berlanjut pada 2027, Kesehatan dan Internet Gratis Jadi Prioritas

20 November 2026 - 14:00 WITA

s2

Anhar Minta Wacana Pelarangan Vape Dikaji Komprehensif, Perhatikan Dampak Hukum dan Ekonomi

20 November 2026 - 13:00 WITA

s1

Andi Harun Keberatan Pendapatan Samarinda Dipangkas Rp209,68 Miliar, Minta Pemprov Kaltim Kaji Ulang

19 November 2026 - 21:30 WITA

r99

DPRD Kukar Dorong Pencabutan HGU Eks Kalpataru, Hak Masyarakat Harus Dilindungi

19 November 2026 - 21:00 WITA

r93
Trending di BERITA DAERAH