KUMALANEWS.ID, KUTAI KARTANEGARA – Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rendi Solihin, menyampaikan optimisme pemerintah daerah dalam menyusun arah kebijakan pembangunan pada tahun anggaran 2026. Ia menegaskan bahwa meskipun terjadi penurunan pendapatan daerah, pelaksanaan program prioritas yang terangkum dalam visi Kukar Idaman Terbaik tetap menjadi komitmen utama pemerintah daerah.
Rendi menjelaskan bahwa penyusunan anggaran tahun 2026 dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip efisiensi, ketepatan sasaran, serta koordinasi antara eksekutif dan legislatif. Pemerintah Kabupaten Kukar bersama DPRD Kukar terus melakukan penyesuaian kebijakan untuk memastikan penggunaan anggaran benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Kami cukup optimis dengan pengalokasian anggaran yang baik. Dengan kolaborasi bersama DPRD dalam penyusunan APBD, kami yakin pelaksanaan program di tahun 2026 bisa berjalan optimal,” ungkap Rendi usai menghadiri rapat pembahasan anggaran, Jumat (7/11/2025).
Rendi juga menegaskan pentingnya penyelesaian dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai landasan operasional seluruh program pembangunan. Ia berharap pembahasan RPJMD dapat diselesaikan sebelum akhir tahun, sehingga implementasi program prioritas tidak mengalami keterlambatan.
“RPJMD Kukar Idaman Terbaik harus segera dituntaskan, karena menjadi dasar pelaksanaan seluruh kegiatan mulai 2026. Kita ingin seluruh program berjalan tepat waktu tanpa adanya penundaan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Rendi menekankan bahwa pembangunan tidak boleh berhenti hanya pada dokumen perencanaan. Ia mendorong agar setiap kebijakan yang disusun benar-benar berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan kualitas layanan publik.
“Kita tidak ingin perencanaan hanya berhenti di tumpukan kertas. Setiap anggaran yang dikeluarkan harus berdampak untuk masyarakat,” tegasnya.
Selain membahas RPJMD dan arah APBD, Wabup juga menyoroti peran Perusahaan Daerah (Perusda) dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia meminta Perusda tidak hanya bergantung pada penyertaan modal pemerintah, tetapi lebih proaktif dalam mengembangkan usaha yang potensial.
“Perusda jangan hanya menunggu suntikan modal. Ketika APBD menurun, kreativitas dan keberanian mengambil langkah strategis untuk meningkatkan PAD harus muncul,” ujarnya.
Saat ini, realisasi PAD Kukar baru berada pada kisaran 10,03 persen. Pemerintah menargetkan peningkatan bertahap agar mencapai 15 persen. Menurut Rendi, target tersebut realistis dan dapat dicapai melalui sinergi antara perangkat daerah dan BUMD.
“Kami optimis target peningkatan PAD bisa dicapai melalui kerja sama yang solid dan inovasi di setiap sektor,” pungkasnya.
ADV Bagian Prokompim Kukar Pewarta : Indirwan Editor : Fairuzzabady @2025
