“Fraksi PKS menekankan arah anggaran harus memprioritaskan belanja publik yang berdampak langsung, termasuk penguatan UMKM dan model inovasi pemberdayaan masyarakat“

KUMALANEWS.ID, SAMARINDA — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Samarinda menekankan pentingnya penguatan program pro rakyat dan model inovasi pemberdayaan masyarakat dalam implementasi APBD Kota Samarinda Tahun Anggaran 2026. Usai mengikuti Paripurna tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Arif Kurniawan, memberikan keterangan kepada wartawan mengenai sikap dan catatan Fraksi PKS terhadap arah kebijakan anggaran pada Jumat (28/11/2025) malam.

Dalam penyampaian awal, Arif Kurniawan menyampaikan apresiasi kepada Wali Kota dan seluruh jajaran Pemerintah Kota Samarinda atas sejumlah capaian kinerja sepanjang tahun 2025. Di antaranya, Anugerah Kota Layak Anak 2025, penghargaan sebagai kota terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah se-Kaltim, serta predikat kinerja tertinggi dari Kementerian Dalam Negeri.

“Apresiasi ini sebagai bentuk dukungan terhadap upaya yang telah dilakukan pemerintah. Setelah itu, baru kami menyampaikan catatan-catatan penting untuk perbaikan ke depan,” ujar Arif.

Soroti Mitigasi Tekanan Fiskal dan Pentingnya Prioritas Layanan Dasar

Dalam pandangannya, Arif menilai Pemkot cukup cepat merespons dampak pemangkasan dana transfer daerah di tengah tekanan fiskal nasional. Namun, kondisi tersebut menurutnya harus menjadi pelajaran agar pengelolaan APBD lebih bijak, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan mendesak masyarakat.

“Kemiskinan, pengangguran, dan keamanan harus menjadi prioritas utama. Sektor pendidikan dan kesehatan juga merupakan amanah undang-undang yang wajib diprioritaskan,” tegasnya.

Program yang Berdampak Langsung Harus Diperkuat

Fraksi PKS juga meminta Pemkot memperkuat program-program yang terbukti berdampak langsung kepada masyarakat. Program Pro Bebaya diminta untuk terus dilanjutkan karena manfaatnya dirasakan secara nyata di tingkat RT dan kelurahan.

Selain itu, PKS mendorong Pemkot mempertimbangkan penambahan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin untuk memastikan kelompok rentan tetap mendapat intervensi cepat dan tepat sasaran.

“Program-program yang langsung menyentuh masyarakat bawah harus dipertahankan bahkan ditingkatkan,” kata Arif.

Dorong Model Inovasi untuk Penguatan Ekonomi Warga

Lebih jauh, Arif mendorong Pemkot mengadopsi berbagai model inovasi yang telah terbukti berhasil di daerah lain. Termasuk model pemberdayaan ekonomi masyarakat yang memanfaatkan inisiatif sosial seperti pengelolaan infaq dan shodaqoh produktif, pendampingan UMKM, serta skema bantuan komunitas yang mampu memacu aktivitas ekonomi warga.

“Model seperti ini terbukti mampu menggerakkan ekonomi masyarakat bawah. Inovasi yang baik harus didukung payung hukum agar dapat berjalan optimal di Samarinda,” jelasnya.

PAD Harus Inovatif Tanpa Membebani Masyarakat

Arif turut menyoroti strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menegaskan bahwa pemerintah harus kreatif mencari alternatif pendapatan yang tidak berujung pada penambahan beban pajak masyarakat.

“Pajak lagi, pajak lagi bukan solusi. Pemkot harus inovatif tanpa membebani warga,” ucapnya.

Harapan Setelah APBD 2026 Disahkan

Di akhir, Arif berharap seluruh masukan yang disampaikan Fraksi PKS dapat ditindaklanjuti pemerintah. Ia menegaskan bahwa APBD 2026 harus menjadi instrumen nyata dalam meningkatkan kesejahteraan publik dan mendorong tumbuhnya ekonomi masyarakat.

“Kami berharap pemerintah sungguh-sungguh menjalankan apa yang telah diputuskan, terutama terkait inovasi dan program yang langsung dirasakan masyarakat,” tutup Arif.

Pewarta : Yana
Editor  : Fathur
@2025