Menu ✖

Mode Gelap
Andi Harun Keberatan Pendapatan Samarinda Dipangkas Rp209,68 Miliar, Minta Pemprov Kaltim Kaji Ulang DPRD Kukar Dorong Pencabutan HGU Eks Kalpataru, Hak Masyarakat Harus Dilindungi Anhar Minta Pemprov Kaltim Transparan soal Penyesuaian DBH, Samarinda Berpotensi Kehilangan Rp209 Miliar Perkebunan Karet di Kukar Terus Menyusut, Petani Mulai Beralih ke Kelapa Sawit Viktor Yuan Soroti DBH Rp209 Miliar, DPRD Samarinda Siapkan Langkah Persuasif hingga RDP

BERITA DAERAH · 21 Nov 2025 19:45 WITA ·

Tanpa Regulasi Teknis: Perekrutan Perangkat Desa Kutim Dinilai Rentan Intervensi Politik


 Tanpa Regulasi Teknis: Perekrutan Perangkat Desa Kutim Dinilai Rentan Intervensi Politik Perbesar

KUMALANEWS.ID, KUTAI TIMUR – Proses pengangkatan aparatur desa di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) kini menjadi sorotan tajam. Ketiadaan regulasi teknis yang rinci dinilai membuka celah lebar bagi intervensi politik dan penyalahgunaan wewenang, terutama saat terjadi pergantian kepala desa (Kades).

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Kutim, Muhammad Basuni, mengungkapkan bahwa kewenangan pengangkatan hingga pemberhentian perangkat desa saat ini masih sepenuhnya berada di tangan masing-masing Kades.

Permasalahan Utama:

  • Ketiadaan Standar: Mekanisme rekrutmen tidak memiliki aturan teknis yang mengikat, menyebabkan setiap desa menerapkan prosedur yang berbeda-beda.
  • Subjektivitas Tinggi: Aturan yang ada hanya bersifat umum, sehingga proses seleksi tidak memiliki parameter yang jelas, rentan terhadap interpretasi subjektif.
  • Ancaman Stabilitas: Tanpa payung hukum yang kuat, perangkat desa berisiko diberhentikan sewaktu-waktu tanpa alasan objektif, yang mengganggu kontinuitas administrasi pemerintahan desa.

Basuni menegaskan kekhawatiran bahwa situasi ini sangat rentan memunculkan intervensi politik. “Jika tidak ada aturan yang baku, potensi intervensi dalam pengangkatan perangkat desa sangat besar. Ini yang kami khawatirkan sejak lama,” ujarnya.

DPMPD Kutim saat ini sedang merumuskan regulasi teknis yang lebih detail. Aturan ini bertujuan untuk menciptakan landasan hukum bagi proses rekrutmen yang lebih transparan, objektif, dan bebas dari kepentingan politik Kades.

Selain itu, Basuni juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas SDM perangkat desa, terutama dalam administrasi pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa, yang sering menjadi kendala dalam pelaksanaan program.

 

ADV Diskominfo SP Kutim

Artikel ini telah dibaca 12 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Andi Harun Keberatan Pendapatan Samarinda Dipangkas Rp209,68 Miliar, Minta Pemprov Kaltim Kaji Ulang

19 November 2026 - 21:30 WITA

r99

DPRD Kukar Dorong Pencabutan HGU Eks Kalpataru, Hak Masyarakat Harus Dilindungi

19 November 2026 - 21:00 WITA

r93

Anhar Minta Pemprov Kaltim Transparan soal Penyesuaian DBH, Samarinda Berpotensi Kehilangan Rp209 Miliar

19 November 2026 - 20:30 WITA

r96

Perkebunan Karet di Kukar Terus Menyusut, Petani Mulai Beralih ke Kelapa Sawit

19 November 2026 - 20:00 WITA

r91

Viktor Yuan Soroti DBH Rp209 Miliar, DPRD Samarinda Siapkan Langkah Persuasif hingga RDP

19 November 2026 - 19:30 WITA

r95

Disbun Kukar Tertibkan Arsip Lama, Pemusnahan Dilakukan Bertahap Sesuai Aturan

19 November 2026 - 19:00 WITA

r92
Trending di BERITA DAERAH