Menu ✖

Mode Gelap
Andi Harun Keberatan Pendapatan Samarinda Dipangkas Rp209,68 Miliar, Minta Pemprov Kaltim Kaji Ulang DPRD Kukar Dorong Pencabutan HGU Eks Kalpataru, Hak Masyarakat Harus Dilindungi Anhar Minta Pemprov Kaltim Transparan soal Penyesuaian DBH, Samarinda Berpotensi Kehilangan Rp209 Miliar Perkebunan Karet di Kukar Terus Menyusut, Petani Mulai Beralih ke Kelapa Sawit Viktor Yuan Soroti DBH Rp209 Miliar, DPRD Samarinda Siapkan Langkah Persuasif hingga RDP

BERITA DAERAH · 26 Nov 2025 18:45 WITA ·

Dampak Ganggu Hak Pekerja, Disnakertrans Kutim Moratorium Kebijakan Jam OPA PT PAMA


 Dampak Ganggu Hak Pekerja, Disnakertrans Kutim Moratorium Kebijakan Jam OPA PT PAMA Perbesar

KUMALANEWS.ID, KUTAI TIMUR – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) telah mengambil langkah tegas terkait kebijakan penggunaan teknologi pengawasan waktu kerja yang dikenal sebagai Jam OPA oleh PT Pamapersada Nusantara (PAMA). Penolakan keras ini muncul setelah Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, mengeluarkan perintah kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) untuk menelusuri prosedur teknologi tersebut, menyusul kekhawatiran bahwa kebijakan ini berpotensi mengganggu hak-hak fundamental pekerja.

Menanggapi perintah tersebut, Kepala Disnakertrans Kutim, Roma Malau, bergerak cepat dan menilai kebijakan Jam OPA memiliki masalah mendasar. Menurutnya, teknologi pengawasan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan yang lebih krusial, tidak tercantum dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) perusahaan.

Kritik ini diperkuat oleh laporan dari serikat pekerja yang menyebutkan bahwa sistem Jam OPA terlalu sensitif dalam mendeteksi durasi istirahat dan kerap menyebabkan operator kehilangan hak-hak dasarnya, termasuk uang hadir harian dan upah lembur, karena sistem menilai istirahat pekerja tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Setelah melakukan kajian dan mendengarkan keluhan pekerja, Disnakertrans Kutim memutuskan untuk segera mengirimkan rekomendasi resmi kepada manajemen PT PAMA agar menghentikan sementara (moratorium) penggunaan Jam OPA di lingkungan kerja mereka. Moratorium ini akan diikuti dengan permintaan evaluasi menyeluruh (total) terhadap berbagai aspek, mulai dari privasi pekerja, dampaknya terhadap kesejahteraan, hingga legalitasnya. Roma Malau menegaskan komitmen Disnakertrans bahwa setiap inovasi teknologi harus berorientasi pada perlindungan pekerja, dengan pesan kunci: “Teknologi harus mempermudah, bukan menekan pekerja. Pekerja bukan robot.”

 

ADV Diskominfo SP Kutim
Artikel ini telah dibaca 14 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Andi Harun Keberatan Pendapatan Samarinda Dipangkas Rp209,68 Miliar, Minta Pemprov Kaltim Kaji Ulang

19 November 2026 - 21:30 WITA

r99

DPRD Kukar Dorong Pencabutan HGU Eks Kalpataru, Hak Masyarakat Harus Dilindungi

19 November 2026 - 21:00 WITA

r93

Anhar Minta Pemprov Kaltim Transparan soal Penyesuaian DBH, Samarinda Berpotensi Kehilangan Rp209 Miliar

19 November 2026 - 20:30 WITA

r96

Perkebunan Karet di Kukar Terus Menyusut, Petani Mulai Beralih ke Kelapa Sawit

19 November 2026 - 20:00 WITA

r91

Viktor Yuan Soroti DBH Rp209 Miliar, DPRD Samarinda Siapkan Langkah Persuasif hingga RDP

19 November 2026 - 19:30 WITA

r95

Disbun Kukar Tertibkan Arsip Lama, Pemusnahan Dilakukan Bertahap Sesuai Aturan

19 November 2026 - 19:00 WITA

r92
Trending di BERITA DAERAH