Menu ✖

Mode Gelap
Andi Harun Keberatan Pendapatan Samarinda Dipangkas Rp209,68 Miliar, Minta Pemprov Kaltim Kaji Ulang DPRD Kukar Dorong Pencabutan HGU Eks Kalpataru, Hak Masyarakat Harus Dilindungi Anhar Minta Pemprov Kaltim Transparan soal Penyesuaian DBH, Samarinda Berpotensi Kehilangan Rp209 Miliar Perkebunan Karet di Kukar Terus Menyusut, Petani Mulai Beralih ke Kelapa Sawit Viktor Yuan Soroti DBH Rp209 Miliar, DPRD Samarinda Siapkan Langkah Persuasif hingga RDP

BERITA DAERAH · 29 Nov 2025 17:45 WITA ·

Angkat Seluruh Honorer Jadi PPPK, BKPSDM Kutim Tegaskan Tidak Ada Lagi Ruang untuk Penambahan Pegawai Baru


 Angkat Seluruh Honorer Jadi PPPK, BKPSDM Kutim Tegaskan Tidak Ada Lagi Ruang untuk Penambahan Pegawai Baru Perbesar

KUMALANEWS.ID, KUTAI TIMUR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) menegaskan telah menghentikan seluruh perekrutan tenaga honorer (Tenaga Kerja Kontrak Daerah/TK2D) di semua perangkat daerah. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya penataan birokrasi agar lebih profesional, efisien, dan sesuai dengan regulasi nasional.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kutim, Misliansyah, menjelaskan bahwa penghentian ini didasarkan pada hasil Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK). Hasil kajian menunjukkan bahwa kebutuhan ideal aparatur Kutim berada di angka sekitar 13.000 pegawai (PNS dan PPPK), dan komposisi ini telah terpenuhi setelah seluruh honorer diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu pada tahun 2025.

Meskipun jumlah pegawai dinilai cukup, Pemkab Kutim akan tetap membuka peluang seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Rekrutmen CPNS ini ditujukan semata-mata untuk regenerasi, menggantikan ASN yang pensiun setiap tahunnya (diperkirakan lebih dari 100 pegawai per tahun).

Misliansyah menambahkan bahwa pembukaan formasi CPNS di Kutim sangat mungkin terjadi pada tahun 2026, namun tetap bergantung pada kebijakan dan persetujuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) di tingkat pusat.

 

ADV Diskominfo SP Kutim
Artikel ini telah dibaca 12 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Andi Harun Keberatan Pendapatan Samarinda Dipangkas Rp209,68 Miliar, Minta Pemprov Kaltim Kaji Ulang

19 November 2026 - 21:30 WITA

r99

DPRD Kukar Dorong Pencabutan HGU Eks Kalpataru, Hak Masyarakat Harus Dilindungi

19 November 2026 - 21:00 WITA

r93

Anhar Minta Pemprov Kaltim Transparan soal Penyesuaian DBH, Samarinda Berpotensi Kehilangan Rp209 Miliar

19 November 2026 - 20:30 WITA

r96

Perkebunan Karet di Kukar Terus Menyusut, Petani Mulai Beralih ke Kelapa Sawit

19 November 2026 - 20:00 WITA

r91

Viktor Yuan Soroti DBH Rp209 Miliar, DPRD Samarinda Siapkan Langkah Persuasif hingga RDP

19 November 2026 - 19:30 WITA

r95

Disbun Kukar Tertibkan Arsip Lama, Pemusnahan Dilakukan Bertahap Sesuai Aturan

19 November 2026 - 19:00 WITA

r92
Trending di BERITA DAERAH