KUMALANEWS.ID, SAMARINDA – DPRD Kota Samarinda melalui Komisi III menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) atau hearing bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda, Senin (5/1/2026). Rapat berlangsung di Ruang Rapat Gabungan Lantai 1 DPRD Kota Samarinda.
RDP dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, didampingi seluruh anggota Komisi III, serta dihadiri Kepala Dinas PUPR Kota Samarinda, Desy Damayanti, beserta jajaran.
Usai rapat, Deni Hakim Anwar menjelaskan bahwa hearing tersebut membahas progres pelaksanaan kegiatan Dinas PUPR tahun anggaran 2025 sekaligus perencanaan program kerja tahun 2026.
“Alhamdulillah, hari ini kami melaksanakan RDP terkait progres kegiatan tahun 2025 dan perencanaan tahun 2026. Banyak hal yang dibahas, mulai dari bidang cipta karya, bina marga, hingga sumber daya air (SDA), termasuk kegiatan multiyears yang telah selesai di tahun 2025,” ujar Deni kepada media.
Ia menyebutkan, secara umum realisasi fisik kegiatan tahun 2025 telah tuntas. Namun, masih terdapat kendala pada proses aktualisasi pembayaran yang belum sepenuhnya diselesaikan.
“Secara pekerjaan sudah selesai, hanya saja pembayarannya belum seluruhnya tuntas. Hal ini tadi telah dijelaskan oleh Kepala Dinas PUPR,” jelasnya.
Dalam rapat tersebut, Komisi III juga menyoroti penanganan banjir di Kota Samarinda, termasuk rencana pembangunan pintu air serta proyek Integrated Coastal Protection (ICP) di kawasan Pelindo hingga Jembatan SSS Sungai Dama. Selain itu, sejumlah proyek strategis seperti Pasar Pagi, Terowongan, dan pembangunan infrastruktur lainnya turut menjadi pembahasan.
“Terkait proyek multiyears, secara struktur utama sudah tuntas, baik inlet, outlet, maupun pekerjaan di dalamnya. Saat ini tinggal menunggu proses di Kementerian PUPR, termasuk perbaikan jalan pendekat di Sultan Alimuddin yang ditargetkan dapat rampung pada 2026,” ungkap politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Deni berharap proses administrasi di tingkat kementerian dapat segera diselesaikan agar fasilitas yang telah dibangun bisa segera dimanfaatkan oleh masyarakat.
Lebih lanjut, ia juga menyinggung kondisi fiskal Kota Samarinda yang terdampak pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) sekitar Rp1,8 triliun. Kondisi ini dinilai berpengaruh terhadap pelaksanaan sejumlah program, khususnya di sektor SDA, cipta karya, dan bina marga.
“Kita berharap pada triwulan kedua atau ketiga nanti ada tambahan anggaran dari pemerintah pusat, sesuai janji Kementerian Keuangan, terutama bagi daerah penghasil seperti Kalimantan Timur,” katanya.
Terkait penanganan banjir, Deni menegaskan bahwa pembangunan kolam retensi di Samarinda Utara tetap menjadi prioritas. Dari rencana total sekitar 70 hektare, saat ini baru terealisasi sekitar 4 hektare.
“Pembangunan kolam retensi tetap berjalan. Kami juga membangun komunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara karena limpasan air dari wilayah tersebut turut berdampak ke Samarinda. Kolam retensi di Desa Pampang diharapkan mampu menahan limpasan air sebelum masuk ke sistem drainase kota,” pungkasnya.
Pewarta : Yana Ashari Editor : Fairuzzabady @2026
