KUMALANEWS.ID, SAMARINDA – Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda akan melakukan koordinasi dengan Bagian Hukum Pemerintah Kota Samarinda untuk menelusuri serta melengkapi dokumen-dokumen hukum terkait putusan sengketa aset. Langkah ini dilakukan guna memperoleh kejelasan menyeluruh atas dasar hukum penguasaan aset yang tengah dipersoalkan.
Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Aset BPKAD Kota Samarinda, Yusdiansyah, saat dikonfirmasi media Kumalanews.id usai mengikuti Rapat Hearing Komisi I DPRD Kota Samarinda terkait pemakaian tanah untuk Puskesmas Sidomulyo oleh Pemerintah Kota Samarinda, Senin (19/1/2026).
Yusdiansyah menjelaskan, seluruh proses hukum yang telah dilalui, mulai dari pengadilan tingkat pertama hingga putusan di tingkat Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi, pada prinsipnya pasti memiliki dasar dan kelengkapan dokumen yang sah. Karena itu, pihaknya menilai perlu dilakukan penelusuran secara detail terhadap seluruh arsip hukum yang ada.
Menurutnya, Bagian Hukum menjadi pihak yang paling memahami alur dan kronologi proses hukum sejak awal. Oleh sebab itu, koordinasi akan dilakukan untuk menggali dan menginventarisasi seluruh dokumen pendukung, baik putusan yang menguntungkan maupun yang merugikan pemerintah daerah.
Selain dokumen putusan pengadilan, Yusdiansyah juga menekankan pentingnya kelengkapan berkas yang berkaitan dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Ia menyebut, sejak awal sengketa, dokumen pertanahan dari BPN merupakan bagian krusial yang harus ditelusuri kembali secara menyeluruh, termasuk dokumen-dokumen lama yang menjadi dasar awal penguasaan aset.
Ia mengakui, hingga saat ini BPKAD belum menerima salinan atau tembusan resmi dari beberapa putusan yang dimaksud. Kondisi tersebut membuat penelusuran lanjutan menjadi penting dan akan dibahas lebih mendalam pada pertemuan berikutnya.
“Dalam agenda lanjutan, BPKAD Samarinda berencana memaparkan data pendukung serta berita acara yang berkaitan dengan sengketa aset tersebut, sehingga pembahasan dapat dilakukan secara komprehensif dan transparan,” ujar Yusdiansyah.
Yusdiansyah menambahkan, fokus utama saat ini adalah memahami secara utuh sejarah dan kronologi hukum yang melatarbelakangi putusan pengadilan, baik di tingkat Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi. Hal ini dinilai penting karena terdapat pihak-pihak yang mengikuti proses hukum tersebut sejak awal dan memiliki pemahaman mendalam terkait perkara.
Oleh karena itu, ia merekomendasikan agar Bagian Hukum Pemerintah Kota Samarinda segera mempersiapkan serta melengkapi seluruh dokumen pendukung yang diperlukan. Dengan demikian, permasalahan sengketa aset dapat dijelaskan secara utuh, jelas, dan akurat, sehingga menjadi dasar pengambilan keputusan yang tepat ke depannya.
Pewarta : Yana Ashari Editor : Fairuzzabady @2026
