KUMALANEWS.ID, SAMARINDA – Komitmen menjaga kelestarian habitat orangutan di Kalimantan Timur terus diperkuat melalui kolaborasi pemerintah, akademisi, lembaga konservasi, dan dunia usaha. Salah satu dukungan datang dari PT Kaltim Prima Coal (KPC) yang menyatakan siap berpartisipasi aktif dalam Forum Konservasi Orangutan Terpadu Lanskap Keraitan.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Konsultasi Publik Usulan Peta Indikatif Areal Preservasi Habitat Orangutan Lanskap Keraitan yang digelar di Samarinda, Jumat (12/6/2026). Kegiatan yang diinisiasi Kementerian Kehutanan bersama BKSDA Kalimantan Timur dan berbagai mitra itu menjadi langkah penting dalam membangun sistem konservasi berbasis bentang alam di Kabupaten Kutai Timur.
Pembentukan Areal Preservasi Lanskap Keraitan dinilai sebagai pendekatan baru dalam perlindungan orangutan. Selama ini, penanganan konflik satwa dan manusia sering kali bersifat reaktif, bahkan baru menjadi perhatian ketika dokumentasi di media sosial viral. Kini, pendekatan tersebut diarahkan menjadi pengelolaan yang lebih terencana dan kolaboratif.
Forum ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, hingga perusahaan tambang, kehutanan, dan perkebunan yang beroperasi di kawasan Lanskap Keraitan.
Superintendent Reclamation Planning PT KPC, Fahmi Syaifudin, mengatakan perusahaan selama ini telah melakukan pemantauan satwa liar di area operasional maupun kawasan reklamasi, termasuk di wilayah Simbang Perdau.
“Ketika ada temuan orangutan, kami langsung berkoordinasi dengan BKSDA,” ujarnya, Senin (15/6/2026).
Menurut Fahmi, sepanjang tahun lalu KPC beberapa kali bekerja sama dengan BKSDA dan sejumlah organisasi konservasi untuk melakukan penanganan dan translokasi satwa. Kolaborasi tersebut melibatkan hingga lima lembaga nonpemerintah yang memiliki kompetensi dalam penyelamatan satwa dilindungi.
Ia menilai pembentukan forum konservasi akan semakin memperkuat koordinasi antarinstansi dan perusahaan dalam menjaga habitat orangutan yang tersebar di berbagai kawasan konsesi.
“Harapannya tim kami bergabung dalam forum sehingga komunikasi dan koordinasi mengenai upaya konservasi di area KPC dapat berjalan lebih baik,” katanya.
Fahmi menjelaskan, kawasan Lanskap Keraitan tidak hanya terdiri atas wilayah operasional KPC, tetapi juga berbatasan dengan sejumlah perusahaan tambang, perkebunan kelapa sawit, serta sektor kehutanan lainnya. Karena itu, perlindungan habitat orangutan tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri.
“Kami ingin ikut berkontribusi menjaga satwa yang dilindungi, khususnya orangutan,” tegasnya.
Ia mengungkapkan bahwa pembahasan mengenai usulan areal preservasi telah melalui proses diskusi yang cukup panjang antara KPC dan BKSDA Kalimantan Timur. Sedikitnya empat kali surat-menyurat dilakukan sebagai bagian dari kajian teknis untuk memastikan kawasan yang ditetapkan benar-benar tepat dan memiliki kepastian pengelolaan di masa depan.
Menurutnya, kehati-hatian menjadi hal penting agar kawasan yang nantinya disepakati sebagai area preservasi tidak berubah fungsi untuk kepentingan pembangunan maupun permukiman.
“Kalau nanti sudah disepakati bersama, maka komitmen kita adalah menjaga kawasan preservasi tersebut,” ujarnya.
Pembentukan Forum Konservasi Orangutan Terpadu Lanskap Keraitan menjadi bagian dari upaya mewujudkan pengelolaan ruang yang mampu mengakomodasi aktivitas pembangunan sekaligus menjaga keberlanjutan habitat satwa liar. Melalui kolaborasi lintas sektor ini, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan berharap konflik manusia dan orangutan dapat ditekan, sementara koridor habitat tetap terjaga bagi kelangsungan populasi orangutan di Kalimantan Timur.
Pewarta & Editor: Fairuzzabady @2026
