KUMALANEWS.ID, SAMARINDA – Sesi tanya jawab menjadi salah satu agenda yang paling menarik dalam Diskusi Publik bertajuk “Memahami Trisakti Bung Karno dalam Pembangunan Kota Samarinda” yang digelar Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Samarinda dalam rangka Bulan Bung Karno 2026. Diskusi yang berlangsung di Kantor DPD PDI Perjuangan Kalimantan Timur, Jalan Abdul Wahab Syahranie No. 101, Samarinda, itu dihadiri kader partai, akademisi, mahasiswa, tokoh masyarakat, hingga insan pers.
Pada sesi dialog, awak media Kumalanews.id mengajukan pertanyaan kepada Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Samarinda, Iswandi, mengenai bagaimana DPRD dan Pemerintah Kota Samarinda dapat memastikan arah pembangunan serta penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) benar-benar mencerminkan nilai-nilai Trisakti Bung Karno, terutama dalam mewujudkan kemandirian ekonomi dan keberpihakan kepada masyarakat kecil.
Menanggapi hal tersebut, Iswandi menegaskan bahwa semangat Trisakti tidak boleh berhenti sebagai konsep atau slogan politik. Menurutnya, nilai-nilai yang diajarkan Bung Karno harus diwujudkan melalui kebijakan pembangunan yang benar-benar berpihak kepada rakyat.
“Yang paling penting adalah masyarakat harus menjadi subjek pembangunan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, salah satu instrumen yang dapat memastikan hal tersebut adalah pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang benar-benar mampu menampung aspirasi masyarakat sebagai dasar penentuan program prioritas pemerintah.
Menurutnya, pembangunan yang lahir dari kebutuhan masyarakat akan jauh lebih efektif dibandingkan pembangunan yang hanya mengatasnamakan kepentingan rakyat tanpa melibatkan mereka dalam proses perencanaan.
“Pertanyaannya, pembangunan itu atas nama rakyat atau berdasarkan kebutuhan rakyat? Kalau berangkat dari kebutuhan rakyat, manfaatnya pasti lebih terasa. Tetapi kalau hanya mengatasnamakan rakyat, sering kali memunculkan pro dan kontra,” katanya.
Iswandi menilai, paradigma pembangunan harus bergeser dari sekadar mengejar target fisik menuju penyelesaian persoalan nyata yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan tidak dapat diukur hanya dari besarnya anggaran yang terserap.
“Ukuran keberhasilan bukan besarnya anggaran, tetapi berapa banyak persoalan rakyat yang berhasil diselesaikan,” tegasnya.
Menurut Iswandi, setiap program pemerintah harus memiliki indikator keberhasilan yang jelas sehingga manfaatnya dapat diukur secara objektif. Ia mencontohkan program pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang harus mampu meningkatkan kapasitas usaha, omzet, hingga pendapatan pelaku usaha.
“Kalau sebelum menerima bantuan omzetnya sekian, setelah mendapat program harus terlihat peningkatannya. Kalau tidak ada perubahan, berarti program itu harus dievaluasi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Iswandi mengatakan konsep berdikari dalam Trisakti Bung Karno harus menjadi pijakan dalam penyusunan kebijakan ekonomi daerah. APBD, menurutnya, perlu diarahkan untuk memperkuat ekonomi masyarakat dari bawah melalui dukungan terhadap UMKM, pelaku ekonomi informal, koperasi, hingga penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan.
Ia juga menekankan pentingnya memastikan investasi yang masuk ke Kota Samarinda memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat lokal. Jangan sampai, kata dia, investasi hanya menguntungkan pemilik modal tanpa memberikan manfaat yang signifikan bagi warga.
“Investasi harus memberi efek berganda. Masyarakat jangan hanya menjadi penonton di daerahnya sendiri,” katanya singkat.
Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, Iswandi juga menyinggung pentingnya memperkuat kemandirian fiskal daerah. Menurutnya, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak harus dilakukan dengan menaikkan pajak atau retribusi yang berpotensi membebani masyarakat.
Sebaliknya, pemerintah perlu mengoptimalkan potensi pendapatan melalui perbaikan tata kelola, menutup kebocoran penerimaan daerah, serta meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Semangat Trisakti mengajarkan kita untuk mandiri secara ekonomi. Daerah harus mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki agar tidak terus bergantung pada pemerintah pusat,” jelasnya.
Di akhir pemaparannya, Iswandi menegaskan bahwa setiap kebijakan pemerintah, termasuk penggunaan APBD, harus berorientasi pada kepentingan masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.
“Setiap rupiah APBD harus memberi manfaat bagi rakyat,” pungkasnya.
Sesi diskusi berlangsung interaktif dengan berbagai tanggapan dari peserta yang berasal dari kalangan akademisi, mahasiswa, tokoh masyarakat, kader partai, hingga organisasi kepemudaan. Berbagai masukan yang muncul diharapkan dapat menjadi refleksi bersama dalam menerapkan nilai-nilai Trisakti Bung Karno ke dalam kebijakan pembangunan Kota Samarinda, sehingga pembangunan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menghadirkan keadilan sosial, kemandirian daerah, dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Pewarta : Yana Ashari Editor : Fairuzzabady @2026
