KUMALANEWS.ID, SAMARINDA – Wali Kota Samarinda Andi Harun meminta penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 dilakukan secara realistis, cermat, dan hati-hati. Langkah tersebut diperlukan untuk menjaga kesehatan fiskal daerah di tengah kebijakan efisiensi Transfer ke Daerah (TKD).
Hal itu disampaikan Andi Harun usai mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kota Samarinda dengan agenda penyampaian Nota Keuangan RAPBD 2027, Senin (21/9/2026) malam.
Andi Harun menjelaskan, setelah penyampaian Nota Keuangan, RAPBD 2027 akan memasuki tahapan pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Samarinda dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Dalam pembahasan tersebut, pemerintah bersama DPRD akan kembali menajamkan belanja berdasarkan skala prioritas dan kemampuan fiskal daerah.
Menurutnya, kondisi pendapatan daerah harus menjadi dasar utama dalam menentukan besaran belanja. Terlebih, pendapatan transfer dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur masih dapat mengalami perubahan mengikuti dinamika kebijakan fiskal.
“Belanja prioritas harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal 2027,” kata Andi Harun.
Ia juga meminta agar proyeksi pendapatan tidak disusun terlalu optimistis. Pemerintah daerah, kata dia, perlu menggunakan perhitungan yang lebih moderat agar belanja yang direncanakan tetap dapat dibiayai ketika terjadi perubahan penerimaan.
“Kita harus menghindari rencana yang terlalu optimistis,” ujarnya.
Belajar dari Pengalaman 2025
Andi Harun mengatakan pengalaman dalam penyusunan anggaran sebelumnya menjadi salah satu pertimbangan Pemkot Samarinda dalam menyiapkan APBD 2027. Ia menyebut estimasi penerimaan yang tidak terealisasi sesuai rencana dapat berdampak terhadap kemampuan pemerintah daerah membiayai belanja yang telah dianggarkan.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi pelajaran agar pemerintah lebih cermat dalam menetapkan target pendapatan dan belanja daerah.
“Pada 2025, rencana yang terlalu optimistis akhirnya membuat kita berutang,” katanya.
Karena itu, Pemkot Samarinda memilih pendekatan anggaran yang lebih moderat. Dengan pola tersebut, pemerintah berharap struktur APBD tetap sehat dan tidak menimbulkan beban pembiayaan akibat target pendapatan yang tidak tercapai.
“Lebih baik rencananya moderat, tetapi APBD tetap sehat,” tegas Andi Harun.
Program Strategis Tetap Jadi Perhatian
Meski menerapkan prinsip kehati-hatian, Andi Harun memastikan program-program penting dan strategis daerah tetap menjadi perhatian dalam penyusunan RAPBD 2027.
Namun, besaran alokasi setiap program akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Penajaman tersebut diperlukan agar belanja yang ditetapkan benar-benar memiliki dukungan pendapatan yang memadai.
“Kita berharap program penting dan strategis tetap teralokasi, tetapi harus realistis melihat kondisi APBD,” ujarnya.
Andi Harun menambahkan, apabila di tengah perjalanan terdapat kebijakan baru pemerintah pusat yang berdampak pada peningkatan pendapatan transfer, tambahan penerimaan tersebut dapat diakomodasi melalui perubahan APBD Tahun Anggaran 2027.
Dengan demikian, pemerintah tidak perlu menetapkan target pendapatan secara berlebihan sejak awal hanya untuk memenuhi kebutuhan belanja. Pendekatan tersebut sekaligus menjadi upaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan kemampuan fiskal daerah.
Pemkot Samarinda dan DPRD selanjutnya akan membahas RAPBD 2027 melalui Banggar DPRD bersama TAPD. Pembahasan akan mencakup penajaman program dan belanja prioritas agar anggaran yang ditetapkan sesuai dengan kemampuan pendapatan daerah serta tetap mendukung pelayanan publik dan pembangunan.
Pewarta : Yana Ashari Editor : Fairuzzabady @2026
