Menu ✖

Mode Gelap
Lantik Anggota BPD PAW Empat Desa, Bupati Kukar Tekankan Pengawasan Dana Desa Fasilitas Pendidikan di Dapil V Kukar Baru Terpenuhi 70 Persen, DPRD Minta Kekurangan Dikejar Otorita IKN Gelar Program Pantai Lestari, Bersihkan Lima Pantai dan Edukasi Pemilahan Sampah Pemkab Kukar Dukung Program Taaruf Jemput Jodoh Halal, Pendopo Odah Etam Disiapkan untuk Nikah Murah DPRD Kukar Desak OPD Percepat Realisasi APBD 2026, Waktu Pelaksanaan Kian Terbatas

BERITA DAERAH · 22 Sep 2026 12:30 WITA ·

Andi Harun Minta RAPBD Samarinda 2027 Disusun Realistis di Tengah Efisiensi TKD


 Wali Kota Samarinda Andi Harun meminta penyusunan RAPBD 2027 dilakukan secara realistis dan hati-hati untuk menjaga kesehatan fiskal daerah di tengah kebijakan efisiensi Transfer ke Daerah (TKD). Foto: Yana Ashari. Perbesar

Wali Kota Samarinda Andi Harun meminta penyusunan RAPBD 2027 dilakukan secara realistis dan hati-hati untuk menjaga kesehatan fiskal daerah di tengah kebijakan efisiensi Transfer ke Daerah (TKD). Foto: Yana Ashari.

KUMALANEWS.ID, SAMARINDA – Wali Kota Samarinda Andi Harun meminta penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 dilakukan secara realistis, cermat, dan hati-hati. Langkah tersebut diperlukan untuk menjaga kesehatan fiskal daerah di tengah kebijakan efisiensi Transfer ke Daerah (TKD).

Hal itu disampaikan Andi Harun usai mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kota Samarinda dengan agenda penyampaian Nota Keuangan RAPBD 2027, Senin (21/9/2026) malam.

Andi Harun menjelaskan, setelah penyampaian Nota Keuangan, RAPBD 2027 akan memasuki tahapan pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Samarinda dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Dalam pembahasan tersebut, pemerintah bersama DPRD akan kembali menajamkan belanja berdasarkan skala prioritas dan kemampuan fiskal daerah.

Menurutnya, kondisi pendapatan daerah harus menjadi dasar utama dalam menentukan besaran belanja. Terlebih, pendapatan transfer dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur masih dapat mengalami perubahan mengikuti dinamika kebijakan fiskal.

“Belanja prioritas harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal 2027,” kata Andi Harun.

Ia juga meminta agar proyeksi pendapatan tidak disusun terlalu optimistis. Pemerintah daerah, kata dia, perlu menggunakan perhitungan yang lebih moderat agar belanja yang direncanakan tetap dapat dibiayai ketika terjadi perubahan penerimaan.

“Kita harus menghindari rencana yang terlalu optimistis,” ujarnya.

Belajar dari Pengalaman 2025

Andi Harun mengatakan pengalaman dalam penyusunan anggaran sebelumnya menjadi salah satu pertimbangan Pemkot Samarinda dalam menyiapkan APBD 2027. Ia menyebut estimasi penerimaan yang tidak terealisasi sesuai rencana dapat berdampak terhadap kemampuan pemerintah daerah membiayai belanja yang telah dianggarkan.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi pelajaran agar pemerintah lebih cermat dalam menetapkan target pendapatan dan belanja daerah.

“Pada 2025, rencana yang terlalu optimistis akhirnya membuat kita berutang,” katanya.

Karena itu, Pemkot Samarinda memilih pendekatan anggaran yang lebih moderat. Dengan pola tersebut, pemerintah berharap struktur APBD tetap sehat dan tidak menimbulkan beban pembiayaan akibat target pendapatan yang tidak tercapai.

“Lebih baik rencananya moderat, tetapi APBD tetap sehat,” tegas Andi Harun.

Program Strategis Tetap Jadi Perhatian

Meski menerapkan prinsip kehati-hatian, Andi Harun memastikan program-program penting dan strategis daerah tetap menjadi perhatian dalam penyusunan RAPBD 2027.

Namun, besaran alokasi setiap program akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Penajaman tersebut diperlukan agar belanja yang ditetapkan benar-benar memiliki dukungan pendapatan yang memadai.

“Kita berharap program penting dan strategis tetap teralokasi, tetapi harus realistis melihat kondisi APBD,” ujarnya.

Andi Harun menambahkan, apabila di tengah perjalanan terdapat kebijakan baru pemerintah pusat yang berdampak pada peningkatan pendapatan transfer, tambahan penerimaan tersebut dapat diakomodasi melalui perubahan APBD Tahun Anggaran 2027.

Dengan demikian, pemerintah tidak perlu menetapkan target pendapatan secara berlebihan sejak awal hanya untuk memenuhi kebutuhan belanja. Pendekatan tersebut sekaligus menjadi upaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan kemampuan fiskal daerah.

Pemkot Samarinda dan DPRD selanjutnya akan membahas RAPBD 2027 melalui Banggar DPRD bersama TAPD. Pembahasan akan mencakup penajaman program dan belanja prioritas agar anggaran yang ditetapkan sesuai dengan kemampuan pendapatan daerah serta tetap mendukung pelayanan publik dan pembangunan.

 

Pewarta : Yana Ashari
Editor  : Fairuzzabady
@2026
Artikel ini telah dibaca 15 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Lantik Anggota BPD PAW Empat Desa, Bupati Kukar Tekankan Pengawasan Dana Desa

17 November 2026 - 20:00 WITA

r68

Fasilitas Pendidikan di Dapil V Kukar Baru Terpenuhi 70 Persen, DPRD Minta Kekurangan Dikejar

17 November 2026 - 19:00 WITA

r69

Pemkab Kukar Dukung Program Taaruf Jemput Jodoh Halal, Pendopo Odah Etam Disiapkan untuk Nikah Murah

17 November 2026 - 17:00 WITA

r67

DPRD Kukar Desak OPD Percepat Realisasi APBD 2026, Waktu Pelaksanaan Kian Terbatas

17 November 2026 - 16:00 WITA

r66

Anhar Desak Perumda Tirta Kencana Prioritaskan Eks Karyawan PT WATS, Jangan Abaikan Nasib Pekerja

17 November 2026 - 15:00 WITA

r63

Pemasangan PJU di Kukar Capai 90 Persen, 350 Titik di Muara Muntai Menunggu Sambungan PLN

17 November 2026 - 14:00 WITA

r62
Trending di BERITA DAERAH