KUMALANEWS.ID, BALIKPAPAN – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Balikpapan diproyeksikan mengalami penurunan sebesar Rp86 miliar dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Di tengah koreksi pendapatan tersebut, Pemerintah Kota Balikpapan bersama DPRD tetap melakukan penyesuaian belanja untuk menjaga keberlanjutan program prioritas pembangunan dan pelayanan publik.
Kesepakatan Perubahan APBD 2026 tersebut ditetapkan melalui rapat paripurna DPRD Kota Balikpapan, Senin (28/9/2026). Dalam postur anggaran yang disepakati, total pendapatan daerah ditetapkan sekitar Rp3,17 triliun atau turun Rp73,77 miliar dibandingkan APBD murni 2026.
Penurunan tersebut terutama dipengaruhi koreksi target PAD sebesar Rp86 miliar. Sementara itu, pendapatan transfer justru mengalami peningkatan sekitar Rp12,23 miliar. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah perlu melakukan penyesuaian komposisi anggaran agar program yang telah menjadi prioritas tetap dapat dilaksanakan.
Di sisi belanja, alokasi justru mengalami peningkatan sebesar Rp49,22 miliar sehingga total belanja daerah mencapai sekitar Rp3,57 triliun. Pemerintah Kota Balikpapan menegaskan, kenaikan belanja tersebut tidak serta-merta menunjukkan bertambahnya kemampuan fiskal daerah, melainkan merupakan hasil penataan kembali anggaran berdasarkan kebutuhan dan prioritas pembangunan.
Wali Kota Balikpapan Dr. H. Rahmad Mas’ud, SE., ME., mengatakan perubahan anggaran dilakukan secara selektif dengan tetap mempertimbangkan kondisi keuangan daerah. Efisiensi dan prioritas pembangunan menjadi dasar dalam menentukan kembali alokasi belanja.
“Penyesuaian belanja dilakukan secara selektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah,” kata Rahmad Mas’ud.
Salah satu penyesuaian terlihat pada belanja pegawai yang diefisienkan sebesar Rp61,15 miliar. Anggaran tersebut kemudian diarahkan untuk memperkuat sejumlah pos belanja lainnya yang dinilai mendukung pelaksanaan program prioritas.
Belanja modal, misalnya, mendapat tambahan sekitar Rp46,88 miliar. Dari tambahan tersebut, sekitar Rp23,75 miliar dialokasikan untuk kebutuhan jalan, jaringan, dan irigasi. Sementara itu, belanja barang dan jasa juga mengalami peningkatan sebesar Rp54,15 miliar.
Penataan tersebut membuat struktur Perubahan APBD 2026 mengalami perubahan cukup signifikan. Dengan total pendapatan sekitar Rp3,17 triliun dan belanja sekitar Rp3,57 triliun, terdapat defisit anggaran sebesar Rp395,55 miliar.
Defisit tersebut akan ditutup melalui pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya dengan nilai yang sama. Penggunaan SiLPA menjadi bagian dari skema pembiayaan daerah untuk menjaga agar program dan kegiatan yang telah ditetapkan tetap dapat berjalan.
Rahmad Mas’ud menegaskan bahwa penggunaan pembiayaan tersebut tetap harus disertai dengan pengelolaan fiskal yang hati-hati. Menurutnya, pemerintah daerah tidak hanya perlu memastikan program pembangunan berjalan pada tahun anggaran 2026, tetapi juga menjaga kesinambungan keuangan daerah.
“Yang harus dijaga bukan hanya program berjalan, tetapi juga kesehatan dan kesinambungan fiskal daerah,” ujarnya.
Dengan disepakatinya Perubahan APBD 2026, Pemerintah Kota Balikpapan selanjutnya akan melaksanakan program dan kegiatan berdasarkan postur anggaran yang telah ditetapkan. Penyesuaian tersebut diarahkan untuk menjaga efisiensi sekaligus mempertahankan pembiayaan terhadap pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.
Pemkot Balikpapan juga menegaskan bahwa pengelolaan anggaran akan terus diarahkan pada belanja yang memberikan manfaat bagi masyarakat serta tetap mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah.
ADV Diskominfo Kota Balikpapan Pewarta : M Hilmansyah Editor : Fairuzzabady @2026
