Menu ✖

Mode Gelap
Lantik Anggota BPD PAW Empat Desa, Bupati Kukar Tekankan Pengawasan Dana Desa Fasilitas Pendidikan di Dapil V Kukar Baru Terpenuhi 70 Persen, DPRD Minta Kekurangan Dikejar Otorita IKN Gelar Program Pantai Lestari, Bersihkan Lima Pantai dan Edukasi Pemilahan Sampah Pemkab Kukar Dukung Program Taaruf Jemput Jodoh Halal, Pendopo Odah Etam Disiapkan untuk Nikah Murah DPRD Kukar Desak OPD Percepat Realisasi APBD 2026, Waktu Pelaksanaan Kian Terbatas

BERITA DAERAH · 30 Sep 2026 22:00 WITA ·

Harga Pangan Naik Dampak El Nino, Pemkot Balikpapan Beri Toleransi Maksimal 5 Persen


 Kepala Disdag Balikpapan Haemusri Umar menyebut fenomena El Nino berdampak terhadap produksi dan distribusi pangan, sehingga turut memengaruhi ketersediaan serta harga komoditas di pasaran. Foto: M Hilmansyah. Perbesar

Kepala Disdag Balikpapan Haemusri Umar menyebut fenomena El Nino berdampak terhadap produksi dan distribusi pangan, sehingga turut memengaruhi ketersediaan serta harga komoditas di pasaran. Foto: M Hilmansyah.

KUMALANEWS.ID, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan memberikan toleransi terhadap kenaikan harga sejumlah komoditas pangan maksimal 5 persen dari Harga Eceran Tertinggi (HET). Kebijakan tersebut diterapkan di tengah tekanan harga pangan yang dipengaruhi fenomena El Nino, yang berdampak terhadap produksi dan biaya distribusi.

Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Balikpapan, Haemusri Umar, mengatakan kondisi cuaca turut memengaruhi ketersediaan dan harga sejumlah komoditas pangan di pasaran. Dampak tersebut terlihat mulai dari tingkat produksi hingga proses distribusi menuju Balikpapan.

“Memang ada kenaikan harga saat El Nino. Pengaruhnya dari produksi dan biaya logistik,” ujar Haemusri, Rabu (30/9/2026).

Menurutnya, kenaikan harga pangan tidak hanya disebabkan oleh menurunnya produksi akibat kondisi cuaca, tetapi juga meningkatnya biaya pengadaan dan pengiriman komoditas. Kondisi geografis Balikpapan yang bergantung pada pasokan dari daerah lain turut membuat biaya distribusi menjadi salah satu komponen yang diperhatikan dalam pembentukan harga.

Untuk menjaga daya beli masyarakat, Pemkot Balikpapan menyiapkan sejumlah langkah, salah satunya dengan mendukung kegiatan pangan murah yang digagas Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Timur.

Selain itu, Pemkot Balikpapan juga akan menggelar kegiatan dalam rangka Hari Keluarga Berencana Nasional (Harganas). Kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan sejumlah kebutuhan pangan dengan harga yang lebih terjangkau.

Namun, Haemusri menyebut pemerintah daerah memiliki keterbatasan anggaran untuk menggelar pasar murah secara rutin. Karena itu, kegiatan pangan murah umumnya dilaksanakan pada momentum tertentu, khususnya saat kebutuhan masyarakat meningkat.

“Anggaran untuk pasar murah terbatas. Biasanya digelar saat momentum hari besar keagamaan,” katanya.

Di tengah tekanan harga tersebut, kondisi ketersediaan beras di Kota Balikpapan hingga kini masih dinilai mencukupi. Haemusri menyebut sekitar 1.300 ton beras masih tersedia di gudang Bulog untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sementara untuk komoditas pangan lainnya, pemerintah mengandalkan peran distributor dalam menjaga kesinambungan pasokan. Distributor menjadi salah satu mata rantai penting dalam proses pengadaan dan penyaluran komoditas dari daerah pemasok hingga masuk ke pasar-pasar di Balikpapan.

“Untuk komoditas lainnya, pengadaan kita dukung melalui distributor sesuai jalur distribusinya,” ujar Haemusri.

Meski mengandalkan distributor, Pemkot Balikpapan tetap melakukan pemantauan terhadap harga komoditas yang beredar di pasaran. Pemerintah ingin memastikan kenaikan harga memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan, terutama berdasarkan biaya pengadaan atau produksi hingga proses distribusi.

Pemantauan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan masyarakat tetap mendapatkan kebutuhan pangan dengan harga yang wajar di tengah kondisi cuaca yang dapat memengaruhi pasokan.

Haemusri menegaskan, batas toleransi kenaikan harga yang diberikan Pemkot Balikpapan maksimal 5 persen dari HET. Dengan demikian, kenaikan yang melampaui batas tersebut tidak lagi masuk dalam ruang toleransi pemerintah dan akan menjadi perhatian dalam pengawasan harga.

“Pemerintah hanya menoleransi kenaikan maksimal 5 persen dari HET,” tegasnya.

Pemkot Balikpapan selanjutnya akan terus memantau perkembangan harga dan ketersediaan sejumlah komoditas pangan di pasaran. Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan Bulog, distributor serta pihak terkait lainnya agar pasokan tetap terjaga dan gejolak harga dapat diantisipasi, terutama selama kondisi cuaca memberikan tekanan terhadap produksi dan distribusi pangan.

 

ADV Diskominfo Kota Balikpapan
Pewarta : M Hilmansyah
Editor  : Fairuzzabady
@2026
Artikel ini telah dibaca 13 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Lantik Anggota BPD PAW Empat Desa, Bupati Kukar Tekankan Pengawasan Dana Desa

17 November 2026 - 20:00 WITA

r68

Fasilitas Pendidikan di Dapil V Kukar Baru Terpenuhi 70 Persen, DPRD Minta Kekurangan Dikejar

17 November 2026 - 19:00 WITA

r69

Pemkab Kukar Dukung Program Taaruf Jemput Jodoh Halal, Pendopo Odah Etam Disiapkan untuk Nikah Murah

17 November 2026 - 17:00 WITA

r67

DPRD Kukar Desak OPD Percepat Realisasi APBD 2026, Waktu Pelaksanaan Kian Terbatas

17 November 2026 - 16:00 WITA

r66

Anhar Desak Perumda Tirta Kencana Prioritaskan Eks Karyawan PT WATS, Jangan Abaikan Nasib Pekerja

17 November 2026 - 15:00 WITA

r63

Pemasangan PJU di Kukar Capai 90 Persen, 350 Titik di Muara Muntai Menunggu Sambungan PLN

17 November 2026 - 14:00 WITA

r62
Trending di BERITA DAERAH