KUMALANEWS.ID, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan merespons sejumlah persoalan yang disuarakan Aliansi Balikpapan Melawan dalam aksi unjuk rasa di halaman Kantor Wali Kota Balikpapan, Rabu (28/10/2026). Berbagai isu menjadi perhatian dalam audiensi bersama pemerintah, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pemadaman listrik bergilir, pelayanan air bersih, hingga pengaturan operasional kendaraan besar di dalam kota.
Setelah menyampaikan aspirasi, perwakilan massa mengikuti audiensi bersama Wakil Wali Kota Balikpapan, Dr Ir H Bagus Susetyo, MM., beserta jajaran instansi terkait. Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog untuk membahas tuntutan mahasiswa dan masyarakat sekaligus memperjelas persoalan yang dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah kota maupun instansi lain.
Bagus mengatakan, audiensi tersebut memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk mendengar langsung berbagai keluhan dan masukan masyarakat mengenai dinamika yang terjadi di Balikpapan. Menurutnya, penyampaian aspirasi melalui dialog menjadi salah satu cara untuk mencari solusi bersama.
“Kami menerima perwakilan mahasiswa HMI dan masyarakat untuk membahas sejumlah persoalan yang berkembang di Balikpapan,” kata Bagus seusai audiensi.
Ia menjelaskan, tidak seluruh persoalan yang disampaikan berada dalam kewenangan Pemkot Balikpapan. Sejumlah isu membutuhkan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun instansi vertikal yang memiliki tanggung jawab langsung terhadap bidang terkait.
“Sebagian persoalan menjadi kewenangan pemerintah kota, sementara lainnya berada di bawah kewenangan pemerintah pusat,” ujarnya.
Dalam audiensi tersebut, Aliansi Balikpapan Melawan turut menyerahkan kajian akademis yang memuat rekomendasi serta lebih dari 10 tuntutan. Aspirasi yang disampaikan mencakup penanganan karhutla, transparansi pemadaman listrik bergilir, peningkatan pelayanan air bersih, penertiban kabel, hingga pengaturan jam operasional kendaraan besar yang melintas di wilayah perkotaan.
Koordinator Lapangan Aliansi Balikpapan Melawan, Wisnu Nugroho, menyampaikan bahwa sejumlah persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius karena berkaitan langsung dengan kondisi lingkungan, pelayanan publik, dan kenyamanan masyarakat.
Salah satu tuntutan utama massa adalah mendorong pemerintah pusat menetapkan karhutla sebagai bencana nasional. Mereka menilai penanganan karhutla membutuhkan perhatian dan koordinasi yang lebih luas agar dampaknya terhadap masyarakat dapat ditangani secara optimal.
Selain persoalan karhutla, aliansi juga menyoroti pemadaman listrik bergilir yang dirasakan masyarakat. Mereka meminta adanya keterbukaan informasi dari PT PLN mengenai penyebab pemadaman, jadwal pelaksanaan, serta pola distribusi informasi kepada pelanggan.
Transparansi tersebut dinilai penting agar masyarakat dapat mempersiapkan aktivitas sehari-hari dan memperoleh informasi yang jelas ketika terjadi gangguan pasokan listrik.
Persoalan air bersih turut menjadi perhatian dalam penyampaian aspirasi. Massa mendorong adanya perbaikan pelayanan agar kebutuhan air masyarakat dapat terpenuhi dengan lebih baik. Mereka juga meminta penertiban kabel yang dinilai perlu ditangani untuk mendukung ketertiban dan keamanan lingkungan perkotaan.
Di sektor transportasi, aliansi meminta pengaturan jam operasional kendaraan besar yang melintas di dalam kota. Pengaturan tersebut diharapkan dapat meningkatkan ketertiban lalu lintas serta mengurangi potensi gangguan terhadap aktivitas masyarakat.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Bagus menyambut positif berlangsungnya dialog antara pemerintah dan perwakilan masyarakat. Ia menilai komunikasi terbuka diperlukan agar setiap persoalan dapat dipahami secara menyeluruh, termasuk dalam menentukan pihak yang berwenang dan langkah tindak lanjut yang memungkinkan dilakukan.
“Dialog seperti ini merupakan hal positif. Kita bisa membahas persoalan bersama untuk mencari jalan keluar,” katanya.
Bagus berharap komunikasi antara pemerintah, mahasiswa, dan masyarakat tidak berhenti pada audiensi tersebut. Menurutnya, sinergi berbagai pihak diperlukan untuk mengidentifikasi persoalan, memperkuat koordinasi, dan mendorong penyelesaian sesuai kewenangan masing-masing.
Ia menegaskan bahwa pembangunan Kota Balikpapan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Karena itu, perbedaan pandangan dan aspirasi diharapkan dapat menjadi masukan konstruktif bagi pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik serta menjaga kondisi kota tetap kondusif.
“Kita ingin membangun Balikpapan bersama masyarakat agar menjadi kota yang maju, kondusif, dan mampu meningkatkan kesejahteraan warganya,” tutup Bagus.
Pewarta : M Hilmansyah Editor : Fairuzzabady @2026
