KUMALANEWS.ID, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan menargetkan peningkatan program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) menjadi 250 unit pada 2027. Target tersebut meningkat signifikan dibandingkan pelaksanaan program pada 2026 yang menyasar sebanyak 100 rumah warga.
Peningkatan sasaran ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak, aman, dan sehat. Program tersebut terutama menyasar masyarakat berpenghasilan rendah yang masih menempati rumah dengan kondisi bangunan maupun fasilitas dasar yang belum memenuhi standar kelayakan.
Wali Kota Balikpapan, Dr. H. Rahmad Mas’ud, SE., ME., mengatakan bahwa penyediaan rumah layak huni menjadi salah satu aspek penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, rumah tidak hanya berfungsi sebagai tempat berlindung, tetapi juga menjadi ruang bagi keluarga untuk tumbuh, beraktivitas, dan membangun masa depan.
“Rumah bukan sekadar tempat tinggal. Di dalamnya ada keluarga, harapan, serta tempat membesarkan anak-anak,” ujar Rahmad Mas’ud, Sabtu (14/11/2026).
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia atas perhatian pemerintah pusat terhadap pemenuhan kebutuhan perumahan masyarakat. Menurutnya, berbagai program perumahan nasional perlu mendapat dukungan pemerintah daerah agar pelaksanaannya dapat menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan.
Rahmad menegaskan, Pemkot Balikpapan siap memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat melalui kebijakan dan program perumahan yang disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat di daerah.
Komitmen tersebut telah menjadi bagian dari arah pembangunan daerah. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, penyediaan rumah layak huni ditetapkan sebagai salah satu program prioritas Pemkot Balikpapan.
Sasaran program ini tidak hanya terbatas pada masyarakat yang tinggal di kawasan kumuh. Warga di luar kawasan tersebut yang masih menempati rumah dengan kondisi tidak memenuhi standar kelayakan juga menjadi perhatian pemerintah daerah.
Adapun kriteria rumah layak huni meliputi kecukupan luas bangunan, ketersediaan akses air minum, sanitasi yang memadai, serta kondisi fisik bangunan yang aman dan kokoh. Seluruh aspek tersebut menjadi pertimbangan dalam upaya meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat.
Melalui Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim), Pemkot Balikpapan terus mendorong peningkatan kualitas rumah warga sekaligus melakukan pembenahan lingkungan permukiman. Pelaksanaan program perbaikan RTLH diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi keluarga penerima bantuan.
Peningkatan target dari 100 unit pada 2026 menjadi 250 unit pada 2027 diharapkan mampu mempercepat pengurangan jumlah rumah tidak layak huni di Kota Balikpapan. Selain memperbaiki kondisi fisik bangunan, program tersebut juga menjadi bentuk intervensi pemerintah dalam meningkatkan kesehatan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan tempat tinggal masyarakat.
Di sisi lain, pemerintah pusat juga terus mengakselerasi Program 3 Juta Rumah melalui berbagai skema bantuan, termasuk program bedah rumah dan penyediaan rumah bersubsidi. Secara nasional, Program Bedah Rumah menargetkan perbaikan 400 ribu unit rumah tidak layak huni agar masyarakat dapat menempati hunian yang lebih aman dan nyaman.
Pemkot Balikpapan berharap dukungan dan sinergi dengan pemerintah pusat dapat semakin memperluas jangkauan program bantuan perumahan. Dengan peningkatan sasaran tersebut, semakin banyak keluarga di Balikpapan diharapkan memperoleh kesempatan untuk tinggal di rumah yang memenuhi standar kelayakan dan memiliki lingkungan yang lebih sehat.
ADV Diskominfo Kota Balikpapan Pewarta : M Hilmansyah Editor : Fairuzzabady @2026

















