Menu ✖

Mode Gelap
Lantik Anggota BPD PAW Empat Desa, Bupati Kukar Tekankan Pengawasan Dana Desa Fasilitas Pendidikan di Dapil V Kukar Baru Terpenuhi 70 Persen, DPRD Minta Kekurangan Dikejar Otorita IKN Gelar Program Pantai Lestari, Bersihkan Lima Pantai dan Edukasi Pemilahan Sampah Pemkab Kukar Dukung Program Taaruf Jemput Jodoh Halal, Pendopo Odah Etam Disiapkan untuk Nikah Murah DPRD Kukar Desak OPD Percepat Realisasi APBD 2026, Waktu Pelaksanaan Kian Terbatas

BERITA DAERAH · 17 Nov 2026 08:00 WITA ·

Tunggakan BPJS Kesehatan PT Wats Disorot, Keluarga Karyawan Kesulitan Akses Layanan Medis


 Perwakilan karyawan PT Wats, Abed Manulang, menyampaikan keluhan terkait kepesertaan BPJS Kesehatan yang dinonaktifkan kepada awak media, Senin (16/11/2026). Penyampaian tersebut berlangsung di kediaman Sapriadi, Jalan Data Rawa, RT 23, Kelurahan Loa Kulu Kota, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Foto: Fathur Rabbany. Perbesar

Perwakilan karyawan PT Wats, Abed Manulang, menyampaikan keluhan terkait kepesertaan BPJS Kesehatan yang dinonaktifkan kepada awak media, Senin (16/11/2026). Penyampaian tersebut berlangsung di kediaman Sapriadi, Jalan Data Rawa, RT 23, Kelurahan Loa Kulu Kota, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Foto: Fathur Rabbany.

KUMALANEWS.ID, KUTAI KARTANEGARA – Dugaan belum dibayarkannya tunggakan iuran BPJS Kesehatan oleh PT Wats kembali menjadi sorotan setelah berdampak pada akses pelayanan kesehatan keluarga karyawan. Persoalan tersebut mencuat menyusul meninggalnya Hamidah, istri Sapriadi, salah seorang karyawan PT Wats, setelah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aji Muhammad Parikesit, Tenggarong.

Keluhan terkait kepesertaan BPJS Kesehatan yang dinonaktifkan itu disampaikan Abed Manulang, perwakilan karyawan PT Wats, kepada awak media, Senin (16/11/2026). Penyampaian tersebut berlangsung di kediaman Sapriadi, Jalan Data Rawa, RT 23, Kelurahan Loa Kulu Kota, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

Hamidah meninggal dunia pada pukul 20.39 WITA. Jenazah almarhumah rencananya dimakamkan di kampung halamannya, Kampung Jelapat, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Kepergiannya meninggalkan seorang anak laki-laki yang masih berusia empat tahun.

Abed menjelaskan, persoalan kepesertaan BPJS Kesehatan karyawan sebenarnya telah mereka keluhkan sejak Oktober 2026. Bahkan, sekitar 30 Oktober, para pekerja sudah menyampaikan persoalan tersebut melalui grup komunikasi yang melibatkan jajaran direksi perusahaan.

Keluhan kembali disampaikan pada 1 November 2026 dengan mengirimkan tangkapan layar yang memperlihatkan status kepesertaan BPJS Kesehatan sejumlah karyawan telah dinonaktifkan, termasuk milik Sapriadi.

“Sejak Oktober sudah kami keluhkan melalui grup direksi. Pada 1 November, kami juga mengirimkan bukti bahwa BPJS Kesehatan karyawan sudah nonaktif, termasuk Sapriadi. Namun, jawaban perusahaan hanya menyebut post major,” ungkap Abed.

Menurutnya, para karyawan telah berulang kali meminta perusahaan memberikan kepastian mengenai status kepesertaan BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Mereka bahkan meminta agar kepesertaan dinonaktifkan secara resmi apabila perusahaan tidak lagi bersedia memenuhi kewajibannya, sehingga pekerja dapat mengurus jaminan sosial secara mandiri.

Namun, hingga saat itu, permintaan tersebut belum mendapatkan penyelesaian yang jelas.

Persoalan kemudian semakin memprihatinkan ketika pada Sabtu (14/11/2026), keluarga Sapriadi harus menghadapi kondisi kesehatan Hamidah yang kritis. Almarhumah dilaporkan menjalani perawatan di rumah sakit dalam kondisi koma dan membutuhkan penanganan medis intensif.

Melihat kondisi tersebut, Abed bersama sejumlah karyawan berupaya menghubungi BPJS Kesehatan agar kepesertaan Sapriadi dapat kembali diakses. Namun, upaya itu tidak membuahkan hasil karena masih terdapat tunggakan iuran yang menurut pihaknya belum dibayarkan perusahaan.

“Kami sudah mencoba berkoordinasi dengan BPJS, bahkan meminta agar data Sapriadi bisa ditarik terlebih dahulu. Namun, tetap tidak bisa karena perusahaan belum membayar tunggakannya,” jelasnya.

Abed juga mengungkapkan, persoalan tersebut sebelumnya telah dibahas dalam pertemuan daring melalui Zoom pada Kamis bersama Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Kalimantan Timur dan jajaran direksi perusahaan.

Dalam pertemuan itu, menurut Abed, perwakilan perusahaan menyampaikan bahwa penyelesaian kepesertaan BPJS belum dapat dilakukan karena karyawan dianggap belum menyerahkan data yang diperlukan.

Namun, Abed membantah alasan tersebut. Ia menilai perusahaan sebenarnya memiliki akses terhadap data kepesertaan karyawan melalui akun BPJS Kesehatan perusahaan yang dikelola manajemen.

“Menurut kami, data itu bisa diakses karena perusahaan memiliki tautan, ID, dan kata sandi akun BPJS. Di dalam sistem sudah tersedia data karyawan sekaligus informasi tunggakan yang harus dibayarkan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Abed menduga persoalan kepesertaan BPJS Kesehatan tersebut berkaitan dengan perselisihan hubungan industrial yang sebelumnya terjadi antara karyawan dan manajemen PT Wats.

Ia mengungkapkan, dalam proses Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada September 2026, perusahaan disebut pernah menawarkan konsep surat pengunduran diri beserta surat pernyataan tidak menuntut kepada para pekerja.

Namun, tawaran tersebut ditolak karena para karyawan tetap menginginkan penyelesaian hubungan kerja dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pemenuhan hak-hak pekerja apabila terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Karena kami menolak mengundurkan diri dan tetap meminta hak-hak dipenuhi sesuai aturan, kami menduga persoalan ini menjadi tekanan agar karyawan merasa jenuh dan akhirnya memilih mundur. Namun, dugaan tersebut tentu perlu diperiksa lebih lanjut,” ujarnya.

Abed menambahkan, setelah mengetahui kondisi Hamidah, dirinya telah berupaya menghubungi sejumlah pihak perusahaan, di antaranya Sunani, Nindya, Jirio, hingga kuasa hukum perusahaan.

Ia mengaku telah mengirimkan foto, video, serta pesan yang menjelaskan kondisi keluarga Sapriadi dan kebutuhan penanganan medis yang mendesak. Menurutnya, kuasa hukum perusahaan menyampaikan bahwa informasi tersebut telah diteruskan kepada jajaran direksi. Sementara beberapa pihak lainnya disebut hanya membaca pesan tanpa memberikan tanggapan.

Tidak hanya mengupayakan penyelesaian melalui perusahaan dan BPJS Kesehatan, para karyawan juga berusaha mencari alternatif pembiayaan melalui bantuan pemerintah daerah, baik Pemerintah Kota Samarinda maupun Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Dinas Sosial.

Namun, berdasarkan komunikasi yang mereka lakukan dengan BPJS Kesehatan, alternatif tersebut belum dapat ditempuh selama tunggakan iuran belum diselesaikan dan status kepesertaan masih terikat pada perusahaan.

“Kami meminta agar kepesertaan Sapriadi dikeluarkan sehingga bisa kami tanggung sendiri. Tetapi BPJS menyampaikan hal itu belum bisa dilakukan selama perusahaan belum menyelesaikan kewajibannya dan menonaktifkan kepesertaan,” katanya.

Abed menegaskan, dampak persoalan tersebut tidak hanya dirasakan keluarga Sapriadi. Setidaknya, masih terdapat dua karyawan lainnya, yakni Sunyoto dan Ade Bachrudin, yang membutuhkan layanan kesehatan secara rutin.

Sunyoto diketahui menjalani pengobatan jalan setiap pekan di Rumah Sakit Hermina, sedangkan Ade Bachrudin menjalani pengobatan di RS Dirgahayu Samarinda.

Sebelum kepesertaan BPJS Kesehatan dinonaktifkan, keduanya masih dapat memanfaatkan jaminan kesehatan untuk menjalani pengobatan. Namun, sejak 1 November 2026, biaya pelayanan medis terpaksa ditanggung secara pribadi.

“Keduanya rutin berobat setiap minggu. Sebelumnya masih bisa menggunakan BPJS, tetapi sejak 1 November kepesertaannya tidak aktif sehingga biaya pengobatan menjadi tanggungan pribadi,” ungkap Abed.

Di sisi lain, Abed menyebut para karyawan hingga kini juga belum menerima gaji dan belum mendapatkan kejelasan mengenai penyelesaian hubungan kerja dengan perusahaan.

Kondisi tersebut dinilai semakin memberatkan pekerja karena mereka tidak hanya menghadapi ketidakpastian pekerjaan dan penghasilan, tetapi juga kehilangan akses terhadap jaminan kesehatan yang dibutuhkan.

“Status kerja tidak jelas, gaji tidak diberikan, sementara BPJS Kesehatan tidak bisa digunakan. Ini bukan sekadar persoalan administrasi, tetapi sudah menyangkut kemanusiaan karena ada pekerja dan keluarganya yang membutuhkan pelayanan kesehatan,” tegasnya.

Atas berbagai persoalan tersebut, Abed menyatakan pihaknya berencana mendatangi Polda Kalimantan Timur pada Selasa (17/11/2026) untuk menyampaikan laporan terkait dugaan pelanggaran yang mereka alami.

Ia berharap laporan tersebut dapat diterima dan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum agar persoalan yang dialami para karyawan memperoleh kejelasan serta penanganan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Besok kami akan berangkat ke Polda untuk melaporkan persoalan ini. Kami menduga ada unsur penelantaran yang perlu diperiksa karena dampaknya sudah serius terhadap pekerja dan keluarganya,” pungkasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, seluruh keterangan mengenai dugaan tunggakan iuran BPJS Kesehatan, persoalan pengupahan, serta perselisihan hubungan industrial tersebut masih berdasarkan penuturan Abed Manulang selaku perwakilan karyawan. Pihak manajemen PT Wats maupun instansi terkait lainnya belum memberikan keterangan dalam informasi yang diterima redaksi. Konfirmasi lebih lanjut tetap diperlukan agar pemberitaan berlangsung berimbang dan persoalan ini dapat diketahui secara utuh.

 

Pewarta : Yana Ashari
Editor  : Fairuzzabady
@2026
Artikel ini telah dibaca 81 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Lantik Anggota BPD PAW Empat Desa, Bupati Kukar Tekankan Pengawasan Dana Desa

17 November 2026 - 20:00 WITA

r68

Fasilitas Pendidikan di Dapil V Kukar Baru Terpenuhi 70 Persen, DPRD Minta Kekurangan Dikejar

17 November 2026 - 19:00 WITA

r69

Pemkab Kukar Dukung Program Taaruf Jemput Jodoh Halal, Pendopo Odah Etam Disiapkan untuk Nikah Murah

17 November 2026 - 17:00 WITA

r67

DPRD Kukar Desak OPD Percepat Realisasi APBD 2026, Waktu Pelaksanaan Kian Terbatas

17 November 2026 - 16:00 WITA

r66

Anhar Desak Perumda Tirta Kencana Prioritaskan Eks Karyawan PT WATS, Jangan Abaikan Nasib Pekerja

17 November 2026 - 15:00 WITA

r63

Pemasangan PJU di Kukar Capai 90 Persen, 350 Titik di Muara Muntai Menunggu Sambungan PLN

17 November 2026 - 14:00 WITA

r62
Trending di BERITA DAERAH