KUMALANEWS.ID, SAMARINDA – Persoalan nasib dan status ketenagakerjaan eks karyawan PT Wahana Abdi Tirta Thenika Sejati (WATS) kembali menjadi perhatian DPRD Kota Samarinda. Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, mendesak agar persoalan tersebut segera mendapatkan penyelesaian konkret, terutama menyangkut pemenuhan hak-hak pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).
Anhar menyampaikan hal tersebut saat memberikan keterangan kepada awak media KumalaNews.id di ruang kerjanya, Selasa (17/11/2026). Ia menilai, kondisi perusahaan yang disebut tidak lagi mampu memenuhi kewajiban operasional dan ketenagakerjaan telah menempatkan para pekerja dalam situasi sulit, terutama terkait pembayaran gaji dan kepesertaan BPJS.
Menurutnya, terputusnya hubungan kerja sama antara PT WATS dan PT Perumda Tirta Kencana turut berdampak terhadap keberlangsungan pekerjaan karyawan yang selama ini menjalankan tugas di lapangan. Kondisi tersebut harus segera dicarikan jalan keluar agar para pekerja tidak semakin dirugikan.
“Melihat kondisi sekarang, PT WATS disebut sudah tidak mampu membayar gaji maupun memenuhi hak pekerja lainnya. Apalagi hubungan kerja samanya dengan PT Tirta Kencana sudah terputus,” ungkap Anhar.
Ia menegaskan, persoalan tersebut tidak boleh hanya diselesaikan dengan keputusan pemutusan hubungan kerja tanpa mempertimbangkan nasib para pekerja. Pihak yang saat ini melanjutkan kegiatan operasional juga diharapkan memiliki kepedulian terhadap keberlangsungan tenaga kerja yang sebelumnya telah menjalankan pekerjaan tersebut.
Salah satu solusi yang didorong Anhar adalah agar PT Perumda Tirta Kencana memprioritaskan eks karyawan PT WATS untuk direkrut kembali. Menurutnya, para pekerja tersebut telah memiliki pengalaman dan memahami bidang pekerjaan yang selama ini dijalankan sehingga layak dipertimbangkan untuk melanjutkan pekerjaan mereka.
“Kalau PT WATS memang sudah tidak mampu, tenaga kerja yang selama ini bekerja harus diprioritaskan untuk direkrut kembali. Jangan sampai merekrut orang baru, sementara pekerja berpengalaman justru kehilangan pekerjaan,” tegasnya.
Anhar juga mengingatkan bahwa para pekerja memiliki tanggung jawab terhadap keluarga dan kebutuhan hidup sehari-hari. Karena itu, persoalan perusahaan tidak seharusnya berujung pada hilangnya mata pencaharian karyawan tanpa adanya kepastian penyelesaian.
Ia mengungkapkan, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) sebelumnya, Badan Pengawas Perumda Tirta Kencana, Marnabas, disebut telah menyampaikan komitmen untuk mempertimbangkan dan membijaki persoalan eks karyawan PT WATS. Namun, hingga Selasa (17/11/2026), Anhar menilai belum terlihat tindak lanjut konkret yang memberikan kepastian kepada para pekerja.
“Dalam RDP sebelumnya, Pak Marnabas menyampaikan akan membijaki persoalan ini. Namun, sampai sekarang belum ada kejelasan. Kami berharap ada langkah nyata, bukan sekadar pernyataan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Anhar menyebut terdapat dua persoalan utama yang harus segera diselesaikan. Pertama, pemenuhan hak-hak pekerja oleh PT WATS sesuai kewajiban dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk persoalan yang berkaitan dengan hak normatif karyawan.
Kedua, diperlukan solusi untuk menjamin keberlangsungan pekerjaan para eks karyawan, salah satunya melalui peluang perekrutan kembali oleh PT Perumda Tirta Kencana. Dengan demikian, pengalaman dan kemampuan tenaga kerja yang sudah ada dapat tetap dimanfaatkan tanpa harus mengabaikan pekerja lama.
Terkait penyelesaian melalui jalur Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), Anhar menyatakan tidak mempermasalahkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan memilih menempuh mekanisme hukum tersebut. Namun, ia berharap proses penyelesaian hukum tetap diiringi upaya mencari solusi terhadap nasib para pekerja.
“Kalau ingin menempuh jalur PHI, silakan. Tetapi jangan sampai persoalan perusahaan membuat pekerja kehilangan mata pencaharian tanpa kepastian,” tuturnya.
Anhar juga meminta PT WATS dan PT Perumda Tirta Kencana meningkatkan komunikasi serta koordinasi agar tidak saling melempar tanggung jawab. Menurutnya, kedua pihak perlu duduk bersama untuk membahas penyelesaian yang adil, baik terkait kewajiban perusahaan maupun peluang keberlanjutan pekerjaan bagi eks karyawan.
Ia berharap DPRD, melalui Komisi IV, dapat terus mengawal persoalan tersebut hingga terdapat kejelasan penyelesaian. Baginya, perlindungan terhadap pekerja harus menjadi perhatian utama, sehingga mereka tidak menjadi pihak yang paling dirugikan akibat persoalan kerja sama antarbadan usaha.
Dengan adanya langkah konkret dari pihak terkait, Anhar berharap hak-hak eks karyawan PT WATS dapat dipenuhi dan peluang mereka untuk kembali bekerja bisa mendapatkan kepastian. Hal ini penting agar persoalan ketenagakerjaan tersebut tidak berlarut-larut serta tidak semakin membebani kehidupan para pekerja dan keluarganya.
ADV DPRD Kota Samarinda Pewarta : Yana Ashari Editor : Fairuzzabady @2026

















