KUMALANEWS.ID, KUTAI KARTANEGARA – DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) segera mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. Langkah tersebut dinilai penting mengingat waktu pelaksanaan anggaran tahun ini hanya tersisa sekitar satu setengah bulan. OPD diminta mengambil langkah konkret agar program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat diselesaikan tepat waktu.
Desakan tersebut disampaikan dalam rapat evaluasi realisasi APBD 2026 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan sejumlah OPD yang digelar pada Selasa (17/11/2026). Rapat tersebut menjadi forum untuk mengevaluasi capaian penyerapan anggaran sekaligus mengidentifikasi kendala yang berpotensi menghambat penyelesaian program hingga akhir tahun.
Anggota DPRD Kukar, Abdul Rasyid, mengatakan percepatan realisasi anggaran harus menjadi perhatian serius seluruh perangkat daerah. Menurutnya, anggaran yang telah dialokasikan dalam APBD 2026 harus dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
Ia mengingatkan, kegiatan yang tidak terlaksana hingga akhir tahun berpotensi kembali dibebankan pada anggaran 2027. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat menghambat pelaksanaan program baru yang juga membutuhkan dukungan pembiayaan.
“Jangan sampai kegiatan tahun ini tidak terealisasi dan kembali dimasukkan ke 2027. Itu bisa menghambat program lainnya,” ujar Abdul Rasyid.
Dalam rapat tersebut, persoalan penerbitan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) juga menjadi salah satu hal yang dibahas. Berdasarkan penjelasan TAPD, seluruh DPA untuk kegiatan yang telah tercantum dalam APBD 2026 sudah diterbitkan.
Dengan demikian, Abdul Rasyid menilai tidak ada lagi alasan bagi OPD untuk menunda pelaksanaan kegiatan karena persoalan administrasi tersebut. Seluruh perangkat daerah diminta segera memaksimalkan waktu yang tersisa, terutama untuk kegiatan yang proses pengerjaannya belum berjalan optimal.
“Kami berharap seluruh OPD segera menjalankan program yang sudah direncanakan agar bisa terealisasi tahun ini,” tegasnya.
Selain itu, Abdul Rasyid turut menyoroti pola penyerapan anggaran yang cenderung meningkat menjelang akhir tahun. Menurutnya, kondisi tersebut perlu diantisipasi agar tidak menimbulkan penumpukan pekerjaan maupun proses pembayaran pada periode yang sama.
Ia secara khusus menyinggung OPD yang menangani kegiatan fisik berskala besar, seperti Dinas Pekerjaan Umum (PU). Pelaksanaan proyek fisik membutuhkan tahapan pengerjaan, pengawasan, serta waktu penyelesaian yang tidak sedikit. Karena itu, percepatan harus dilakukan dengan tetap memperhatikan kualitas pekerjaan dan ketentuan yang berlaku.
Meski demikian, Abdul Rasyid menyebut sejauh ini belum ditemukan persoalan anggaran yang menjadi penghambat utama pelaksanaan kegiatan. DPRD berharap ketersediaan pembiayaan tetap terjaga sehingga seluruh program dapat berjalan tanpa kendala hingga penghujung tahun.
“Kita berharap semuanya bisa terealisasi dan tidak ada lagi persoalan pinjaman ke Bankaltimtara seperti tahun sebelumnya,” katanya.
Lebih lanjut, ia meminta Bupati Kukar memberikan perhatian terhadap capaian kinerja masing-masing OPD, khususnya dalam merealisasikan anggaran dan menyelesaikan program yang telah menjadi prioritas pemerintah daerah.
Menurutnya, evaluasi terhadap kinerja perangkat daerah perlu dilakukan secara menyeluruh. OPD yang belum mampu mencapai target realisasi anggaran harus menjadi perhatian agar kendala yang sama tidak terus berulang pada tahun anggaran berikutnya.
Abdul Rasyid berharap sisa waktu pelaksanaan APBD 2026 dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh seluruh OPD. Dengan percepatan yang terukur dan koordinasi yang baik, program pemerintah daerah diharapkan dapat diselesaikan sesuai target serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kukar.
ADV DPRD Kutai Kartanegara Pewarta : Indirwan Editor : Fairuzzabady @2026

















