KUMALANEWS.ID, KUTAI KARTANEGARA – Dinas Perkebunan (Disbun) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mendorong percepatan penyelesaian persoalan Hak Guna Usaha (HGU) eks Kalpataru Group. Langkah ini dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi hak masyarakat yang bermukim maupun memiliki lahan di kawasan tersebut agar tidak terdampak proses penyelesaian kepailitan perusahaan.
Hal itu disampaikan Sekretaris Disbun Kukar, Samsiar, usai menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang rapat lantai II DPRD Kukar, Kamis (19/11/2026). Rapat tersebut membahas status HGU, kepastian hukum aset kepailitan eks Kalpataru Group, serta tindak lanjut penanganan lahan yang terindikasi terlantar.
Samsiar menjelaskan, RDP tersebut merupakan pertemuan ketiga yang secara khusus membahas perkembangan persoalan HGU Kalpataru Group. Salah satu perhatian utama adalah proses penanganan aset oleh kurator setelah perusahaan dinyatakan pailit, terutama terkait kemungkinan penyitaan hingga pelelangan aset yang berada di dalam kawasan HGU.
Menurutnya, masyarakat khawatir lahan yang selama ini dikuasai atau dimiliki mereka turut dimasukkan sebagai bagian dari aset perusahaan dalam proses kepailitan. Kekhawatiran tersebut muncul karena terdapat sejumlah bidang tanah yang diklaim masyarakat tidak pernah dibebaskan ataupun mendapatkan ganti rugi dari pihak perusahaan.
“Intinya, masyarakat merasa memiliki hak atas lahan di dalam areal HGU tersebut. Mereka khawatir tanah yang tidak pernah dibebaskan ikut disita atau dilelang bersama aset perusahaan,” jelas Samsiar.
Ia mengungkapkan, dalam RDP tersebut juga dibahas mengenai status perizinan Kalpataru Group. Pemerintah daerah diketahui telah mencabut izin perusahaan pada Juni 2021, sementara proses penanganan aset oleh kurator baru muncul pada 2026.
Menindaklanjuti kondisi tersebut, Disbun Kukar berencana menyampaikan surat resmi kepada kurator untuk memberitahukan bahwa izin perusahaan telah dicabut sejak 2021. Pemberitahuan ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam setiap tahapan pengelolaan dan penyelesaian aset kepailitan.
Selain itu, berdasarkan kesepakatan dalam rapat, kurator juga diminta berkoordinasi dengan pemerintah desa sebelum melaksanakan kegiatan di lapangan. Koordinasi tersebut diperlukan agar setiap aktivitas memiliki kejelasan dan tidak memicu konflik maupun persoalan baru dengan masyarakat setempat.
Samsiar turut menyoroti perbedaan pandangan mengenai aktivitas perkebunan di kawasan eks Kalpataru Group. Di satu sisi, pencabutan izin perusahaan menjadi dasar bahwa aktivitas perkebunan atas nama Kalpataru Group, termasuk pemanenan, tidak lagi dapat dilakukan. Namun, di sisi lain, kurator memiliki tanggung jawab mengelola aset perusahaan untuk kepentingan penyelesaian kewajiban, termasuk pembayaran piutang kepada para kreditur.
“Ini yang perlu diperjelas, apakah aktivitas tersebut masih boleh dilakukan sementara izinnya sudah dicabut. Jangan sampai muncul persoalan hukum baru,” katanya.
Di luar persoalan kepailitan, Pemerintah Kabupaten Kukar juga terus mengupayakan penyelesaian status HGU melalui jalur administrasi pertanahan. Sejumlah opsi yang menjadi perhatian di antaranya pencabutan atau pembatalan HGU maupun penetapan kawasan tersebut sebagai tanah terlantar sesuai ketentuan yang berlaku.
Samsiar menyebutkan, upaya penyelesaian tersebut sebenarnya telah dilakukan sejak 2022. Saat itu, Bupati Kukar bersama tim pemerintah daerah telah menemui Direktur Jenderal Perkebunan untuk menyampaikan persoalan HGU eks Kalpataru Group. Pertemuan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan surat pengantar kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR).
Meski demikian, hingga saat ini belum terdapat tindak lanjut berupa pencabutan, pembatalan HGU, ataupun penetapan lahan sebagai tanah terlantar. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah informasi mengenai HGU dengan luas sekitar 78 ribu hektare yang disebut berkaitan dengan jaminan di salah satu bank luar negeri, yakni Qatar.
Situasi tersebut dikhawatirkan semakin memperumit penyelesaian persoalan apabila aset perusahaan nantinya benar-benar dilelang. Sebab, masyarakat yang merasa tidak pernah melepaskan hak atas tanah maupun menerima ganti rugi berpotensi menghadapi persoalan baru ketika aset tersebut berpindah tangan kepada pihak lain.
“Kita ingin persoalan ini diselesaikan sebelum terjadi pelelangan. Jangan sampai setelah ada pihak lain yang memenangkan lelang, tanah masyarakat yang belum pernah dibebaskan justru ikut dipersoalkan,” tegasnya.
Karena itu, Samsiar berharap seluruh pihak mengedepankan koordinasi dan mengutamakan penyelesaian yang adil tanpa merugikan kepentingan masyarakat maupun pihak perusahaan. Menurutnya, hak masyarakat yang memiliki dasar kepemilikan harus tetap dilindungi, sementara kewajiban perusahaan dan kepentingan kreditur juga perlu diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum.
Ia menambahkan, keterlibatan pemerintah daerah melalui Disbun dan instansi terkait sangat diperlukan, terutama dalam proses penanganan di lapangan. Hal ini mengingat kondisi faktual penguasaan dan pemanfaatan lahan tidak selalu sepenuhnya tergambarkan dalam dokumen administrasi yang menjadi dasar proses hukum kepailitan.
“Jangan sampai penyelesaiannya dilakukan sepihak. Hak masyarakat harus dilindungi, sementara hak perusahaan yang memiliki dasar hukum juga diselesaikan sesuai aturan. Semua pihak perlu melihat kondisi di lapangan agar persoalan ini tidak semakin berlarut-larut,” pungkasnya.
ADV Diskominfo Kutai Kartanegara Pewarta : Indirwan Editor : Rudy M @2026

















